Berita Bawaslu Provinsi NTT

Berita Bawaslu NTT (94)

Seiring dengan penguatan kewenangan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Bawaslu  bertugas melakukan penindakan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi, memeriksa dan memutus sengketa proses serta menyampaikan dugaan tindak pidana kepada Sentra Gakkumdu. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran 22 Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini tengah menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah. Upaya ini merupakan komitmen Bawaslu NTT dan Bawaslu Kab/kota dalam mewujudkan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkaitan dengan kasus tindak pidana Pemilu, Bawaslu sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam memutuskan tindak pidana Pemilu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengawas Pemilu serta sarana informasi publik. Berikut akan diuraikan proses penanganan pelanggaran tindak Pidana oleh Bawaslu Kabupaten/kota:

Bawaslu Kabupaten Kupang;

Dengan nomor registrasi 001/TM/PL/19.06/I/2019. Terdakwa atas nama Bernard Paulus Thomas, proses penanganan pelanggaran kini sampai pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/PWS.BLG/19.09/IV/2019. Terdakwa atas nama Ahmadin Alias Din, proses penanganan sampai pada pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung.

Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

 Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.17/IV/2019, terdakwa atas nama Regius Kabut, proses penanganan sampai pada tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang. Dalam kasus ini terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2019.

Bawaslu Kabupaten Manggarai;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019, terdakwa bernama Hendrikus Abot, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

Dengan nomor registrasi 02/LP/PL/KAB/19.15/IV/2019, terdakwa bernama Nikodemus Lalo, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

Dengan nomor registrasi 06/TM/PP-PL/KAB/19.16/IV/2019, terdakwa bernama Frans Nani dan Marselina Bili. Proses penanganan sampai pada proses penyidikan. Dalam kasus ini, pelaku atas nama Marselina Bili berusia 17 tahun 1 bulan saat kejadian sehingga proses hukum terhadap anak-anak tetap mengacu pada UU 11 tahun 2012.

Bawaslu Kota Kupang;

Dengan nomor registrasi 02/TM/PL/Kec.Oebobo/IV/2019, terdakwa atas nama Frengky E Sulla, proses penanganan kini pada tahapan P21 dan menunggu persidangan di pengadilan.

 Bawaslu Kabupaten Ende;

Dengan nomor registrasi 01//PL/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa atas nama Junedin Yunus, proses penanganan kini pada tahapan P21 dan menunggu persidangan di pengadilan. kedua, dengan nomor registrasi 03/LP/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa yakni sebastianus Jerahu, Imelda Maru, Lidya E Lule, Dominikus Dosi, Ignasius O Rua, Lukas Lando, Yustina Imu Marianus Pidhi, Siprianus Y Pedi, Yeremias Buga, Aprianus Weli, proses penanganan sampai pada tahapan P21 dan menungg persidangan di pengadilan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur:

Dengan nomor registrasi 01/RGE/TM/PL/Panwaslucam-LW/19.18/IV/2019, tersangka atas nama Lorens Umbu Lumbu yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua (2) kali di dua TPS yakni TPS 05 Desa Kambata Wudut dan TPS 02 Desa Kambata Wundut. Proses penanganan kini sampai pada tahap penyerahan berkas penyidikan dan perbaikan kepada Penuntut Umum serta penyerahan tersangka. Sidang Putusan akan diadakan pada tanggal 9 Juni 2019.    

Jelang Penetapan, Bawaslu NTT Yakin NTT Aman dan Damai

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi tingkat nasional pada Selasa (21/05/2019) dini hari di Kantor KPU RI, Jakarta. Bangsa Indonesia kini dapat mengetahui hasil dari Pemilu 2019, tak terkecuali masyarakat Nusa Tenggara Timur yang juga berpartisipasi dalam pesta demokrasi 17 April lalu.

Jelang penetapan hasil pemilu banyak timbul kekhawatiran akan terjadinya pergerakan massa di beberapa daerah. Bawaslu provinsi NTT sebagai Pengawas Pemilu mengharapkan agar warga NTT menerima hasil Pemilu demi menjaga suasana damai di Tanah Flobamora.

Menurut anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Bawaslu dan seluruh kalangan masyarakat NTT sudah bersepakat melalui deklarasi Pemilu damai beberapa waktu lalu. “Kami yakin NTT  akan selalu aman, damai dan kondusif dalam bingkai kebersamaan,” jelas Koordinator divisi SDM Bawaslu NTT tersebut.

Baharudin menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu di NTT sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada dan juga sudah tersedia saluran hukum yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak khususnya peserta pemilu.” Siapapun pemimpinnya, Kita bersaudara,” tutupnya.       

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT berfoto bersama jajaran Komisioner Bawaslu RI dan KPU RI setelah Rekapitulasi suara tingkat nasional usai (14/05/2019) di Kantor KPU RI.

Tahapan puncak rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional yang diadakan di Kantor KPU RI (14/05/2019) telah dilalui. Dinamika yang terjadi saat proses rekapitulasi berlangsung tentu sangat beragam. Hal ini menjadi evaluasi agar Pemilu selanjutnya berjalan dengan lebih baik. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan terus mengawal hak pilih rakyat dalam pesta demokrasi.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa juga tak lupa mengapresiasi kinerja Kepala dan seluruh staf sekretariat Bawaslu NTT.“Ucapan terimakasih kepada jajaran Kesekretariatan Bawaslu NTT atas dukungan dan kerjasamanya hingga hasil Pemilu ditetapkan. Setelah ini kita akan bersiap menghadapi tahapan PHPU,” Ujarnya.

Anggota Bawaslu NTT Jemris fointuna mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME dan juga rasa terimakasih kepada jajaran 22 Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah bekerjasama mensukseskan Pemilihan Umum serentak Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, di KPU RI

Sebagai upaya pertanggungjawaban puncak pengawasan tahapan rekapitulasi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat nasonal dan penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta (14/05/2019).

Persiapan Rapat  Pleno Rekapitulasi Suara Nasional

Dalam rangka pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan secara nasional yang akan dijadwalkan hari ini. Bawaslu Provinsi NTT bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat persiapan Pleno Rekapitulasi suara di lantai 4 Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H Thamrin, Jakarta.     

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan rapat ini bertujuan melakukan konsolidasi data jelang rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional di kantor KPU siang hari nanti.  

Martir Demokrasi di Tanah Flobamora

             Duka mendalam datang dari perhelatan pesta demokrasi tahun 2019.Dibalik hiruk pikuk Pemilu serentak kali ini, mata khalayak seolah dipaksa terbuka melihat perjuangan keras serta upaya mensukseskan ajang demokrasi prosedural oleh penyelenggara Pemilu. Sungguh ironi ketika salah satu indikator utama kesuksesan Pemilu ialah penyelenggara, namun kali ini banyak petaka yang mereka alami.

            Selain ratusan anggota KPPS yang meninggal, Panwascam dan Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawasan sarana kedaulatan rakyat dari jajaran Badan Pengawas Pemilu juga harus meregang nyawa dalam perjalanannya mengawal hak pilih rakyat. Ujian berat tak ada habisnya mesti dilalui Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu. Beban Integritas dan profesionalitas kini seakan tak cukup lagi lantaran  fisik dan mental penyangga kehidupan harus dikorbankan agar Pemilu sebagai kemewahan politik warga negara dapat terwujud. Fenomena ini mengisyaratkan betapa pentingnya penghargaan lebih bagi penyelenggara Pemilu. Sebutan pahlawan demokrasi menjadi tak berarti jikalau hanya cemoohan dan hinaan yang disematkan bagi mereka.

             Pengawas Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tak luput dari tragedi hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Dari data yang dihimpun Bawaslu NTT terdapat 3 Pengawas dari berbagai tingkatan yang meninggal saat tahapan Pemilu berlangsung. Sebanyak 61 orang luka sedang, 21 luka berat dan 7 cacat permanen. Mulai dari kecelakaan saat mengantar dokumen administrasi Pemilu, kelelahan hingga jatuh pingsan dialami lebih banyak oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS. Dinamika pengawasan di lapangan yang sangat beragam menguras stamina dan konsentrasi para pengawas.

             Edikito Santiago dari Belu, Agustinus Pati Roge asal Sumba Barat dan Stefanus Umpur asal Manggarai harus menjadi martir demokrasi agar Pemilu di daerahnya terlaksana dengan penuh integritas. Faktor kelelahan menjadi penyebab utama kematian ketiganya. Alih-alih memperhatikan kondisi fisiknya, mereka justru fokus melakukan pengawasan di masa kampanye hingga ajal menjemput. Waktu dan tenaga dikerahkan teruntuk proses dan tahapan yang tengah berlangsung. Hanya satu yang diinginkan, yakni untuk mampu berpartisipasi menjalankan agenda nasional ini. Tak banyak yang bisa diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan doa tulus dan pujian atas jasanya sebagai pejuang Pemilu.

            Lebih miris ketika jatuhnya korban justru dijadikan bahan perdebatan antar peserta pemilu yang tak mampu menahan ego elektoralnya. Hujan kritik lalu hoaks dan ujaran kebencian diarahkan kepada penyelenggara Pemilu hanya karena dinilai tak becus menjalankan tugasnya sembari melupakan nilai kemanusiaan. Memang bukan hal baru dalam sebuah kontestasi dimana terdapat pihak-pihak yang kerap menyalahkan panitia pelaksana lantaran pihaknya mengalami kerugian yang menyebabkan dirinya gugur atau kalah. Terlebih lagi dalam kompetisi tersebut diwarnai dengan pelanggaran, kecurangan serta manipulasi. Tetapi di kompetisi sekalipun, etika dan moralitas tetap menjadi rujukan utama yang harus dimiliki tidak hanya penyelenggara melainkan peserta hingga penontonnya.

             Berbagai spekulasi muncul dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu,namun kondisi ini jelas memperlihatkan bahwa penyelenggara Pemilu membutuhkan tidak hanya sekedar celaan melainkan wujud apresiasi tinggi dalam banyak hal. Kekuatan fisik yang terbatas semestinya diimbangi dengan penanganan medis yang memadai di TPS maupun pemeriksaan medis secara periodik

            Peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan kita bersama bahwa momentum pemungutan suara di TPS hendaknya dilengkapi tenaga medis guna menanggulangi fenomena ini. Kesejahteraan pengawas secara berjenjang menjadi penting dalam mendorong semangat dan antusiasme kerja. Hal ihwal diatas hanya bermuara pada satu tujuan yakni demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Ketua dan Anggota Bawaslu NTT Lakukan pengawasan Rekapitulasi Tingkat Provinsi

KUPANG-Proses panjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya berakhir (12/05/2019) di Kantor KPU NTT. Tahapan yang berlangsung sejak 7 Mei tersebut berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Berkat pengamanan ketat dari aparat Kepolisian, KPU maupun Bawaslu serta saksi peserta Pemilu dapat menjalankan rekapitulasi tanpa adanya gangguan. Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa mengatakan dinamika saat rekapitulasi berjalan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak.  “Peran saksi peserta pemilu dan dukungan administrasi yang baik dari KPU sehingga semuanya lancar,” jelasnya.

Menurut Ketua Bawaslu, dalam prosesnya banyak catatan yang harus diperhatikan KPU Provinsi NTT yakni terkait perubahan data pemilih seperti DPT,DPTB dan DPK. “Kami berharap agar proses rekapitulasi di tingkat nasional nanti juga berjalan aman tanpa ada kendala berarti,” ungkapnya.   

Bawaslu dan KPU Provinsi NTT mengecek kembali data perolehan suara

Tahapan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara kini tengah berlangsung di tingkat Provinsi. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan melekat pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diselenggarakan di hotel Sahid T-More (08/05/2019).

 
Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengatakan Bawaslu harus memastikan bahwa dokumen hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten harus konsisten ketika rekapitulasi di tingkat Provinsi. “Yang kedua kita harus memastikan bahwa suara yang sudah diberikan oleh rakyat tidak ada satupun yang hilang pada setiap kategori pemilihan,” jelasnya. Baharudin Hamzah mengharapkan agar semua persoalan yang dialami oleh setiap Kabupaten dapat dungkapkan dalam forum ini. “Data-data yang dimiliki oleh Kabupaten harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dibahas pada rapat Pleno ini,” pungkasnya.

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPLIKASI) mendukung tugas dan kerja Bawaslu Provinsi NTT

KUPANG- Pengawasan partisipatif mutlak diperlukan agar Pemilu yang Luberjurdil dan berintegritas dapat terwujud, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat guna mengawal Pesta demokrasi.

 Adalah pemuda-pemudi NTT yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPLIKASI) yang menyatakan dukungan kepada Bawaslu NTT dalam melakukan tugasnya sebagai salah satu  penyelenggara Pemilu (03/05/2019) di Kantor Bawaslu NTT.

Dalam pernyataannya, APPLIKASI menolak segala bentuk intimidasi terhadap KPU dan Bawaslu  serta mendukung KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan tugas perhitungan  suara secara transparan dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa mengapresiasi dukungan dari APPLIKASI dan berharap dukungan juga diberikan bagi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyampaian LPPDK di Kantor KPU NTT Rabu (01/04/2019)

KUPANG-Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu telah berakhir pada Kamis 2 Mei lalu. LPPDK merupakan tahapan Pemilu yang sangat penting untuk diawasi oleh Bawaslu Provinsi NTT dan seluruh masyarakat.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengungkapkan pengawasan LPPDK sangat krusial lantaran agar masyarakat mengetahui sumber pendanaan kampanye peserta Pemilu. “Bahwasanya ada pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang dalam memberikan sumbangan dana dan  juga terdapat batasan nominal dana kampanye yang digunakan,” ujar Baharudin Hamzah (03/05/2019) di Kantor Bawaslu NTT.

Pembatasan dana dalam LPPDK dimaksudkan guna menjamin kesetaraan antar peserta Pemilu. Dalam kontestasi perlu adanya kesetaraan terkait budget yang diterima. “Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus memastikan agar tahapan laporan dana kampanye ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Situasi pemungutan suara ulang di TPS 002 desa Tendatoto Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo

 KUPANG-Berakhirnya tahapan pemungutan suara ulang (PSU) 27 april lalu ,Bawaslu terus melakukan pengawasan berjenjang pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan serta penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menuturkan pelaksanaan PSU di NTT berjalan lancar dan terkendali. Bawaslu NTT juga melakukan supervisi dan monitoring dalam persiapan dan pelaksanaan PSU di Kabupaten/Kota terkait. “Mulai dari Logistik sampai penghitungan suara dikawal betul oleh pengawas Pemilu,” ujarnya di Kantor Bawaslu NTT (29/04/2019).

Menurut Ketua Bawaslu NTT, selain PSU, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan juga tak luput dari pengawasan melekat oleh Panwaslu Kecamatan. “Kami berharap agar proses rekapitulasi di Kecamatan dapat segera rampung agar bisa dilanjutkan di Kabupaten/kota,” paparnya.

Terkait LPPDK, pihaknya juga sudah menghimbau kepada peserta pemilu baik partai politik dan perseorangan agar segera menyerahkan LPPDK sesuai tenggat waktu yang ditentukan.” Bawaslu sudah menyurati peserta pemilu mengenai LPPDK ini guna memastikan penyerahan LPPDK dengan tepat waktu,” pungkasnya.   

 

Anggota DKPP RI Profesor Teguh Prastetyo (Tengah) bersama jajaran pimpinan Bawaslu NTT

 

KUPANG-Suksesnya perhelatan pemilu tidak terlepas dari kredibilitas dan profesionalitas dari penyelenggara Pemilu sebagai aktor penting dalam ajang demokrasi prosedural. Hal tersebut menjadi dasar terselenggaranya diskusi buku Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat karya Profesor Teguh Prasetyo di Kantor Bawaslu NTT (25/04/2019).

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Profesor Teguh Prasetyo, Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani, asisten ahli Fakultas Hukum UKSW Salatiga Jefferson Kameo, pengamat Demokrasi Novi Wahyu dan Dekan Fakultas Hukum UKAW, Kupang Melkianus Ndaomanu.

 

Profesor Teguh mengatakan bahwa Pemilu merupakan proses pergantian pemimpin secara aman, damai namun juga bermartabat. “Dalam mewujudkan pemilu bermartabat diperlukan sosok penyelenggara Pemilu yang memiliki etika,” jelas anggota DKPP RI tersebut.

 

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan upaya menciptakan Pemilu bermartabat bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Selain penyelenggara juga diperlukan pemikiran terkait peserta pemilu yang bermartabat.“Jika penyelenggara, peserta dan masyarakat bermartabat maka Indonesia sebagai negara demokrasi yang bermartabat dapat terwujud,” pungkasnya.

 

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa saat memberikan materi beberapa waktu lalu

KUPANG-Tahapan Pemungutan suara ulang (PSU) 27 April mendatang dan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang tengah berjalan menjadi perhatian banyak pihak terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara Pemilu. Berbagai persiapan dilakukan guna menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan saat pelaksanaan PSU dan rekapitulasi suara. Panwaslu Kecamatan diharapkan melakukan pengawasan melekat agar mampu mencegah terjadinya kecurangan saat rekapitulasi.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menghimbau agar penyelenggara Pemilu baik KPU dan Pengawas Pemilu beserta jajarannya memastikan untuk mengawal tahapan PSU agar dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak terjadi persoalan. “PSU diharapkan berjalan lancar aman dan tertib tanpa ada kelalaian baik dari KPPS maupun PTPS,” jelasnya.

Senada dengan Ketua Bawaslu NTT, Koordinator divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menerangkan bahwa Pengawas TPS sudah disiapkan guna mencegah potensi pelanggaran saat PSU. “Bawaslu juga telah memperpanjang masa jabatan PTPS melalui SK (Surat Keputusan) guna melegitimasi jajaran pengawas di TPS,” ujar pria asal Flores Timur tersebut.

Terkait rekapitulasi di Kecamatan, Baharudin menginstruksikan panwascam agar melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi persoalan saat proses rekapitulasi. Diharapkan agar masalah-masalah yang terjadi di TPS sudah selesai di tingkat Kecamatan.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan agar KPU memastikan lebih cermat dalam mempersiapkan PSU. “Pendistribusian C6 dan pembinaan jajaran KPPS harus lebih maksimal agar tidak mengulang kesalahan di hari Pemungutan suara 17 April lalu,” tandasnya. Jemris mengharapkan bahwa ada konsistensi data C1 di setiap jenjang agar tidak terjadi masalah.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa memberikan keterangan kepada awak media

KUPANG-Guna memperkuat tali silaturahmi dan hubungan kemitraan, Bawaslu NTT menggelar Media Ghatering bersama para awak media di kantor Bawaslu NTT (24/04/2019).

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan bahwa media adalah mitra Bawaslu guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. “Di dalam penyelengaraan Pemilu, media diharapkan berperan menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat,” ungkap Jemris.

Pria kelahiran 14 Juni 1974 ini menuturkan, Media ghatering bertujuan untuk melakukan konsolidasi bersama media dalam mengawal proses Pemilu. “Sebagai mitra strategis, media mampu menjaga kualitas Pemilu di NTT menjadi lebih baik,” pungkasnya. 

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa (baju biru) memberikan keterangan saat rapat pelaksanaan PSU

KUPANG-Menindaklanjuti laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU NTT bersama Bawaslu NTT mengadakan rapat bersama (23/04/2019) bertempat di Kantor KPU NTT.

Menurut Ketua KPU NTT Thomas Dohu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait laporan rekapitulasi PSU yang akan diselenggarakan pada 27 April mendatang. “kami akan menyiapkan logistik pemilu yang dibutuhkan agar bisa segera tiba maksimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara ulang,” ujar Thomas.

KPU NTT juga akan melakukan penggantian anggota KPPS yang dinilai bermasalah juga dengan mempertimbangkan biaya yang ada. “Di tingkat kecamatan, PPK dihimbau agar menjaga irama waktu kerja supaya tidak terlalu kelelahan,” paparnya

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menegaskan agar KPU di tingkat Kabupaten harus lebih teliti dan cermat terkait penetapan PSU. “Teman-teman KPU Kabupaten/Kota lebih jeli lagi dalam melakukan penelitian dan pengkajian dalam memutuskan PSU,” ungkap Thomas.

KUPANG-Meski tahapan pemungutan suara 17 April telah usai, Bawaslu NTT tengah bersiap menerima dan menangani berbagai laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

 Diantaranya ialah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai TPS. Syarat atau kondisi pemungutan suara ulang yang sudah diatur dalam pasal 372 Undang-undang no 7 tahun 2017 serta  pasal 18 Perbawaslu nomor 1 tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu menjadi acuan utama dalam memproses laporan PSU.

Kasubag divisi Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu NTT Djembry Pahwali menuturkan bahwa Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota harus menyiapkan data yang lengkap dan akurat terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di daerahnya masing-masing. “Hal ini disebabkan laporan terkait PSU selanjutnya akan diteruskan ke Bawaslu RI agar bisa segera ditindak lanjuti,” tandasnya.

Kunjungan Mabes Polri dalam rangka monitoring kesiapan sentra Gakkumdu

KUPANG-Sentra Gakkumdu memiliki peran vital dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemilu. Karena itu, unsur-unsur didalamnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu  harus saling bersinergis dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Sinergisme tersebut  diwujudkan dalam kunjungan Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Akbp Kurnia Ningsih dari Mabes Polri ke kantor Bawaslu NTT (17/04/2019). Kedatangan tim Mabes Polri tersebut bertujuan melakukan monitoring dan supervisi kesiapan Sentra Gakkumdu Provinsi NTT menghadapi setiap dugaan laporan pelanggaran pidana Pemilu.

Dalam kunjungannya, Kombes Tubagus Ade menanyakan informasi terkait sejauh mana laporan pidana pemilu serta kondisi Gakkumdu di Kabupaten/Kota di NTT. Seluruh anggota Gakkumdu diharapkan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.     

Bawaslu NTT Gelar Monitoring di TPS 09 Kelurahan Oesapa

KUPANG-Babak final perhelatan pesta demokrasi yang dilaksanakan hari ini (17/04/2019) dirayakan oleh seluruh masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu Provinsi NTT melakukan kegiatan monitoring di beberapa TPS dari berbagai kecamatan di kota Kupang.

Warga masyarakat terlihat antusias untuk menggunakan hak pilihnya, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemilih yang datang untuk memilih. Salah satunya TPS 01 Kelurahan Airmata, Kota Kupang. Seusai mencoblos, warga turut mengikuti sekaligus mengawasi proses penghitungan suara. Pengawas TPS 01 Airmata Martha Radja mengatakan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar.

Hal serupa juga terjadi di TPS 13 Kelurahan Oeba, ketika didatangi oleh Bawaslu NTT pukul14.00 WITA, TPS sedang dalam proses penghitungan surat suara calon presiden dan wakil presiden. PTPS Samuel Tunis mengungkapkan sejauh ini belum ada persoalan. “Pengawasan akan terus dilakukan secara maksimal,” jelasnya.

 Kepala sub bagian Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu NTT Djembri Pahwali menuturkan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Fokus pengawasan terletak pada akurasi data pemilih,ketersediaan logistic dan berbagai potensi pelanggaran lainnya,” pungkas Djembri.   

Seluruh pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi NTT gelar Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

Berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI,  Bawaslu NTT menggelar apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang bertempat di Kantor Bawaslu NTT (12/04/2019). Kegiatan ini dalam rangka menyatakan kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

Kegiatan ini diadakan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi maupun kota di Indonesia. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, Apel diikuti oleh seluruh komisioner maupun  pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi NTT. Turut hadir pula pimpinan dan pegawai Bawaslu Kota Kupang pada kegiatan apel tersebut.

Seusai Apel, seluruh pegawai melakukan foto bersama dan mengunggahnya di media sosial resmi Bawaslu NTT.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa (lima dari kiri) bersama jajaran Forkopimda NTT pada rapat Kontigensi tingkat Provinsi

KUPANG-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT serta seluruh stakeholder Pemilu dalam agenda situasi masa persiapan Pemilu serentak tahun 2019 dan isu-isu aktual lainnya di kantor Gubernur NTT (11/4/2019).  

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Benediktus Polo Maing tersebut berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur NTT. Dalam sambutannya, Benediktus mengatakan rapat ini berupaya meninjau persiapan dan kesiapan seluruh pihak jelang Pemilu. “Melalui rapat ini diharapkan agar masing-masing pihak saling menguatkan guna pelaksanaan Pemilu nanti,” ujarnya.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa  mengungkapkan bahwa seluruh jajaran pengawas di setiap tingkatan sudah siap untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu terutama pada puncak hari pemungutan 17 April nanti. “Berbagai bentuk persiapan mulai dari bimtek guna penguatan kapasitas Pengawas juga sudah dilakukan,” ungkap Thomas.

Dia juga menjelaskan bahwa sosialisasi aturan juga kerap dilakukan dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat / LSM dan media dalam rangka pengawasan partisipatif.

 

RAPAT KERJA PENGUATAN KAPASITAS PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 DI HOTEL SAHID T-MORE (18-20 MARET 2019)

KUPANG-Undang-Undang No 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan lebih bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penanganan pelanggaran Pemilu. Atas dasar tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Rapat Kerja Penguatan Kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 2019 bersama Koordinator divisi Penindakan Pelanggaran dan Koordinator divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten/Kota di Hotel Sahid Timore (18/04/2019).

Simulasi pemungutan suara yang bertempat di Hotel Swiss Belin Krystal (14/04/2019).

KUPANG-Jelang momentum Pemilu pada 17 April mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Simulasi pemungutan suara yang bertempat di Hotel Swiss Belin Krystal (14/04/2019).

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) beserta staf Bawaslu dari 22 Kabupaten/Kota tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota khususnya bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Koordinator Divisi SDM Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengatakan, acara yang juga bimbingan teknis ini sangat penting lantaran untuk mempersiapkan pengawas TPS yang akan bertugas pada puncak Hari H pemungutan suara pada 17 April nanti.”Pengawas TPS merupakan tempat bagi orang-orang bertanya dan juga mencari keadilan saat proses pungut hitung di TPS, maka kami harus memastikan mereka menguasai benar proses beracara di TPS,” ujarnya.

Menurut Baharudin, potensi pelanggaran hampir ada di seluruh tahapan pemilu baik masa tenang, pungut hitung maupun setelah pungut hitung.  Bawaslu NTT selanjutnya akan melakukan supervisi lebih lanjut dengan terjun langsung di kabupaten/kota. “Setelah kegiatan ini teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota akan mengadakan bimtek lanjutan di tingkat kecamatan kepada PTPS dan saksi peserta pemilu agar memahami betul terkait tugas pokok dan fungsinya,” jelas Baharudin.

Hal ini diharapkan agar PTPS ini menjadi ujung tombak pengawasan di tingkat TPS sehingga mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan kehadiran PTPS maka diharapkan potensi kecurangan maupun pelanggaran semakin berkurang. “Pengawas TPS memiliki peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas,” pungkasnya.(sil)

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumba Timur, Anwar Engga (tengah) didampingi Anggota Bawaslu Hina Mehang Patalu (kanan) dan Anggota Bawaslu Denny Harakai (kiri), membuka Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu 2019 bagi 22 Panwascam di Waingapu, Sumba Timur, Selasa (04/12) (Bawaslu Sumba Timur, Foto/Yohanis Landi)

BAWASLU, SUMBA TIMUR- Dalam rangka memperkuat Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumba Timur menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur di Padadita Beach Hotel, Sumba Timur, Selasa lalu.

Rapat kerja Teknis ini diikuti sebanyak 110 Peserta yang terdiri dari 66 unsur Komisioner Panwascam dan 22 Staf Teknis Panwascam serta 22 Staf Sekretariat Panwascam dari Unsur ASN. Untuk diketahui, bahwa wilayah administrasi Kecamatan yang menjadi sasaran wilayah Pengawasan pemilu di  Kabupaten Sumba Timur berjumlah 22 kecamatan.

Rapat Kerja Teknis berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan Pemateri dari unsur Komisioner Bawaslu Sumba Timur, masing-masing Anwar Engga sebagai Ketua Bawaslu sekaligus adalah Kordinator Divisi SDM akan menyampakan materi ‘Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Partisipatif di tingkat Kecamatan’,  dan  Hina Mehang Patalu yang adalah Kordinator Divisi PHL akan menyampaikan materi ‘Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Pelaporan Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019’, dan Denny Harakai sebagai Kordinator Divisi HPP akan menyampaikan materi ‘Prosedur Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2019’.

"Hasil Rakernis ini diharapkan dapat memperkaya Pengetahuan teknis serta dilapangan mampu mengaplikasikan seperti metode dan strategi pengawasan pemilu di tingkat kecamatan oleh Panwascam, selain itu juga Panwascam diharapkan mampu menerapkan Prosedur Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2019 apabila ada ditemukan kasus Pelanggaran Kampanye" kata Anwar.

Anggota Bawasu Sumba Timur yang juga adalah Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Hina Mehang Patalu menegaskan bahwa Rakernis ini bertujuan untuk memaksimalkan proses pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disetiap kecamatan.

Menurut Hina Mehang Patalu yang akrab disapa Umbu Hina, menyebutkan dengan adanya kegiatan Rakernis ini diharapkan fungsi pengawasan Pemilu oleh Pengawas pemilu mampu berkontribusi dalam membangun proses Pemilu akan lebih jujur dan adil, dan bermartabat serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu. (Jo Landi)

 

Ketua Bawaslu Alor Dominika Deran S. Pd didampingi Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Sumber Daya Manusia  Amirudin Bapang, S.Pt dan Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan antar Lembaga Orias langmau, SE saat Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran di Aula Hotel Pelangi Minggu (25/11) (Foto : Bawaslu Alor/Putra)

Kalabahi-Bawaslu Alor menggelar Rakernis Penanganan Pelanggaran bersama Seluruh Anggota Panwaslu 17 Kecamatan serta Kepala Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Alor, yang diselenggarakan di Aula Hotel Pelangi Minggu (25/11).

Senin, 03 Desember 2018 16:20

Rapat Kerja Teknis Pengawasan di TTS

Author
Bawaslu Kabupaten Timor  Tengah Selatan Gelar Rakernis  Pengawasan Pemilu 2019 (Vivin)

Soe-Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Menggelar Rapat kerja Teknis  Pengawasan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, di Soe (1/12). Peserta terdiri dari tiga orang Anggota Panwascam beserta Kepala Sekretariat yang tersebar di 32 kecamatan Se-kabupaten Timor Tengah Selatan .

Kepala RRI Atambua didampingi Narasumber dari Bawaslu Belu dan KPU Belu  serta para Penyiar rri Atambua dan para Pemilih Pemula dari SMAK Surya Atambua (Foto : Bawaslu Belu-Ross)

ATAMBUA, – Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih terutama Pemilih Pemula untuk ikut mengawasi pemilu, maka Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Belu dalam kerjasamanya dengan Bawaslu Kabupaten Belu dan KPU Kabupaten Belu, menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu bagi Pemilih Pemula dengan Tema “Memilih Itu Juara”, yang diselenggarakan di SMAK Surya Atambua, Kamis (29/11/2018).

Bawaslu Provinsi NTT melaksanakan kerjasama bersama stakeholder pada Pemilu 2019

Kupang-Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Sosialisasi Kerjasama Pengembagan Pengawasan Partisipatif diikuti 40 peserta yang terdiri dari Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Organisasi Kepemudaan, Pramuka dan Media Massa. Sosialisasi dihadiri oleh Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Jemris Fointuna, Kordiv Hukum Data dan Informasi Melpi Marpaung dan Kepala Sekretariat Ignasius Jani. Kupang (29/11).

Kamis, 29 November 2018 11:04

Dirgahayu Korpri Ke 47

Author
Selesai Upacara Dirgahayu Korpri Ke 47

Kupang- Badan Pengawasan Pemilu Provinsi NTTmelaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Kopri yang ke 47  Tanggal 29 November 2018 yang di ikuti oleh Pimpinan dan seluruh staf sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, dengan tema KORPRI MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA”

Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Evaluasi Pemilu/Pemilih dengan 22 Kab/Kota

Kupang-Badan Pengawasan Pemilu Provinsi NTT melaksanakan Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilih dengan 22 Kabupaten/Kota Kupang (22-24/11) diikuti 66 peserta rapat masing-masing dihadiri oleh Kordiv Hubungan Antar Lembaga, Kordiv Hukum Penindakan dan Pelanggaran serta Kepala Sekretariat.

Ketua Bawaslu Belu Andreas Parera,S.Fil didampingi Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Maria Gizela Lumis,Sos dan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Agustinus Bau,S.Fil saat Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Aula Hotel Nusantara II Atambua Senin (26/11) (Foto : Bawaslu Belu/Ross)

Atambua - Bawaslu Belu : Bawaslu Belu menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih bagi  36 orang Anggota Panwaslu Kecamatan serta 12 orang Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belu yang diselenggarakan di Aula Hotel Nusantara II Atambua, Senin (26/11).

Selasa, 27 November 2018 16:08

Bawaslu Gelar Rakor Fasilitasi Gakumdu

Author
Bawaslu Kabupaten Kupang Melaksanakan Rapat Koordinasi Fasilitas Gakumdu Pemilihan Umum 2019. (foto : Arifin Boik)

Kupang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang melaksanakan Rapat Koordinasi (RAKOR) Fasilitasi serta Gakumdu yang diikuti oleh 48 orang Panitia Pengawas Kecamatan dan Kepala Sekretariat Kecamatan se Kabupaten, di Kupang, Senin (26/11)

Bawaslu Provinsi Melaksanakan Sosialisasi Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Naldy)

Kupang-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi ASN. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Thomas M. Djawa serta dihadiri anggota Bawaslu Provinsi NTT Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Jemris Fointuna, Divisi Sumber Daya Manusia Baharudin Hamsah dan Kepala Sekretariat Ignasius Jani. Rabu (22/11).

Bawaslu Kabupaten Kupang Melaksanakan Rapat Koordinasi pengawasan Tahapan Kampanye  Pemilihan Umum 2019. (foto : Arifin Boik)

Kupang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kupang melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye dengan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Kupang selama 1 hari, tanggal 19 November 2018 di Kupang. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang yang juga adalah koordinator Penindakan, Mathoni Reo, SH. Dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya Rapat Koordinasi dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019 yang sementara berjalan.

Bawaslu Kabupaten Ngada menggelar rapat koordinasi (rakor )dengan Anggota Panwaslucam dan Kepala Sekretariat Kecamatan se – Kabupaten Ngada di Aula Hotel Nusantara I, Kelurahan Kisanata, Bajawa, Rabu ( 21/11/2018 )

Bajawa – Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Ngada menggelar Rakor Pengawasan Kampanye Pileg Pilpres Tahun 2019 dengan 36 anggota panwaslucam dan 12 kepala sekretariat kecamatan se – Kabupaten Ngada. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan tahapan Pileg Pilpres 2019 mendatang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumba Timur Anwar Engga memberikan Pembekalan Pemilu 2019 bagi Caleg Partai HANURA Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah di Gedung Nasional Umbu Hapu Mbay, Sumba Timur, Kamis (15/11/2018). (BAWASLU SUMBA TIMUR Foto/Yohanis Landi)

Bawaslu Sumba Timur (Waingapu) - Bawaslu Sumba Timur mengajak Peserta Pemilu di Kabupaten Sumba Timur untuk Patuh Terhadap Aturan Kampanye pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada April 2019. ''Peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan wajib patuhi aturan kampanye pemilu, sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kampanye dalam pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada April 2019”, demikian disampaikan baru-baru ini oleh Ketua Bawaslu Sumba Timur Anwar Engga pada salah satu Kesempatan disaat membawakan materi dalam kegiatan Pembekalan Pemilu 2019 bagi Caleg Partai HANURA Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Tengah di Gedung Nasional Umbu Hapu Mbay, Sumba Timur, Kemarin Kamis (15/11/2018)

Rapat Pleno Terbuka hasil Rekapitulasi DPTHP-2 di Aula KPU Provinsi NTT (14/11/18) Naldy

KUPANG, Komisi Pemilihan Umun (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Pleno penetapan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Marianty L. Adoe. dihadiri seluruh anggota KPU Provinsi NTT, Rabu (14/11)  bertempat di Aula KPU Provinsi NTT Jalan Polisi Militer No. 33 Kota Kupang.

Peserta Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan soliditas pengawas pemilu berkarakter bagi Bawaslu Kab/Kota se-NTT berfoto bersama usai kegiatan di markas Brigif Komodo 21 Oelamasi Kupang Sabtu (10/11)

 

KUPANG, BawasluNTT- Sebanyak 98 orang  Komisioner dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur sejak Kamis (8/11) sampai Sabtu (10/11) mengikuti kegiatan Pendidikan dan latihan Pemantapan nilai-nilai Kebangsaan dan Soliditas pengawas pemilu berkarakter bagi Bawaslu Kabupaten/kota yang digelar Bawaslu NTT bekerja sama dengan Korem 161 Wirasakti Kupang di Markas Brigif Komodo Oelamasi Kupang.   

Acara  pembukaan  kegiatan berlangsung di Markas Brigif Komodo dan  dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius didampingi anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan Baharudin Hamzah serta Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani. Dalam sambutannya  Thomas mengatakan, kegiatan Pemantapan nilai kebangsaan dan soliditas tersebut digelar secara nasional bagi Bawaslu Kabupaten dan Kota saat mengawali tugas usai pelantikan. Menurut Thomas, kegiatan tersebut sangat penting sebagai ikhtiar bawaslu dalam menggalang nasionalisme dan rasa cinta kepada bangsa dan negara bagi jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain itu menjadi ajang untuk memupuk rasa soliditas tim, kekompakan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas.“ditengah beratnya tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa terutama berkaitan dengan ujian kesetiaan terhadap NKRI, maka kegiatan ini menjadi penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita sebagai anak bangsa dalam mengawal demokrasi di negeri ini.” tegas Thomas, seraya menambahkan, tugas mengawal demokrasi membutuhkan figur yang solider, memiliki rasa kebersamaan dan tidak egois, sehingga yang dibutuhkan adalah tim kerja untuk mensukseskan agenda pengawasan pemilu 2019 mendatang.

Sementara itu pelatih Kapten Inf Solihin saat penutupan kegiatan mengatakan, meskipun hanya tiga hari namun, dengan kegiatan tersebut terbangun kebersamaan, disiplin dan rasa solidaritas diantara sesama pengawas pemilu. Kegiatan  yang berlangsung selama tiga hari itu selain diisi dengan materi tentang nilai kebangsaan dari Korem 161 Wirasaksi Kupang, juga kegiatan fisik berupa baris berbaris, olah raga, dan outbond.  (din)  

 

 

Pembukaan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilihan Tahun 2019 oleh Anggota Bawaslu NTT (Jumat,09/11/2018)/ Jolandi

Kupang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur selenggarakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan bagi Kabupaten se Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 s/d 11 November 2018 bertempat di di hotel Aston Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dibuka oleh anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga adalah koordinator divisi Sumber Daya Manusia, Baharrudin Hamzah. Dalam sambutannya, Kordiv SDM menyampaikan pentingnya Peningkatan Kehumasan seperti dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2019. selain itu, disampaikan juga bagaimana kehumasan akan berperan penting dalam penyampaian informasi yang cepat, baik dan faktual.

Peserta  Rakernis Staf PHL Kabupaten/Kota Sedang Mengikuti Pelatihan Editing Foto Yang Dipandu Instruktur dari Inews TV-NTT (10/11/18)/ Yos

Badan Pengawas Pemilihan  Umum (Bawaslu) NTT menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengawasan Pemilu 2019 bagi 22 staf PHL Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (9/11) bertempat di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Jalan Timor Raya, Kelapa Lima, Kota Kupang. Kegiatan rakernis  dilaksanakan selama tiga hari yakni  dari tanggal 9-11 November 2018.

Bawaslu NTT Gelar Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilihan Umum 2019 di Aston Hotel Kupang

Bawaslu NTT Gelar Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilihan Umum 2019 di Aston Hotel Kupang yang di ikuti oleh Staf Teknis PHL di 22 Bawaslu Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur

Disampaikan saat menjadi nara sumber dalam kegiatan Raker Penyusunan laporan akhir Pengelolaan dana Hibah Pilkada bagi para Kepala sekretariat Kabupaten dan bendahara serta Kordiv SDM dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT di Kupang Selasa (23/10).

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa didampingi Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Melpi Marpaung, Noldi Taduhungu dan Kasek Bawaslu NTT Ignasius Jani berfoto bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi Tagihuma dan Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata Paulina Tokan mewakili 22 Kabupaten/Kota saat kegiatan Raker  di Hotel Swiss Belin Kupang Rabu (24/10)

 

KUPANG BawasluNTT – Sebagai upaya untuk penyampaian dan pengesahan Laporan pertanggungjawaban akhir pengelolaan dana hibah Pilkada 2017-2018, Bawaslu NTT menggelar kegiatan Rapat Kerja di Hotel Swis berlin Kupang Senin (22/10) sampai Rabu (24/10).Kegiatan tersebut diikuti para Kordinator Sekretariat 22 Kabupaten dan Kota, Komisioner Koordinator divisi SDM dan organisasi, Bendahara Pembantu dan operator.

Pimpinan Bawaslu RI Frits Edward Siregar memantau Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan Sabtu (20/10)

KUPANG Bawaslu NTT- Pimpinan Bawaslu RI Frits Edward Siregar melakukan supervisi  pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk 30 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi NTT.

Bawaslu TTS melantik  dan Bimtek Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten TTS Sabtu (13/10)

KUPANG BawasluNTT- Menjelang Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu NTT melakukan supervisi  terkait persiapan tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten TTS.

Ketua dan anggota Bawaslu NTT serta Kepala Sekretariat berfoto bersama Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa  usai bersilaturrahmi di Markas Korem 161 Wirasakti Kupang Rabu (10/10)Rabu

KUPANG BawasluNTT, Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2019 yang berlangsung dengan tertib, aman dan damai, serta siap bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu NTT .

Penegasan tersebut disampaikan Dandrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa,SE,MM saat menerima kunjungan silaturrahmi jajaran Bawaslu NTT di Markas Korem 161 Wirasakti Kupang Rabu (10/10) petang. Menurut Dandrem Muji, jajaran TNI bersama Polri prinsipnya siap mengamankan proses pemilihan umum tahun 2019 yang saat ini sedang memasuki masa kampanye. Lebih lanjut Muji mengatakan,  NTT memiliki karakteristik wilayah dan topografi kepulauan, meski demikian pihak TNI memastikan tugas pengamanan memback up Polri  akan dilakukan secara maksimal dan sesuai prosedur.

Jajaran Komisioner Bawaslu NTT danKepala Kejaksaan Tinggi NTT berfoto bersama usai pertemuan Koordinasi Rabu (10/10) di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT

KUPANG-BawasluNTT  Untuk memastikan pengawasan tahapan pemilu 2019, jajaran Bawaslu NTT Rabu (10/10) bersilaturrahmi dan bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Febrie Adriansyah,SH,MH dan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman. Pertemuan silaturrahmi dan koordinasi itu dipimpin Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Melpi Marpaung, Noldi Taduhungu dan Jemris Fointuna serta di dampingi Kepala Sekretariat bawaslu NTT Ignasius Jani.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa memimpin rapat Koordinasi bersama  KPU NTT  Selasa (9/10) terkait Kampanye, Data Pemilih dan PSU di TTS

KUPANG-BawasluNTT  Untuk menyamakan  pemahaman diantara sesama jajaran penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum NTT Selasa (9/10) siang bertandang ke kantor Bawaslu NTT untuk melakukan rapat koordinasi terkait tahapan daftar Pemilih tetap yang saat ini masih dalam pencermatan, tahapan kampanye serta persiapan pemungutan Suara Ulang 30 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jajaran Komisioner Bawaslu NTT dan Sekretariat berfoto bersama usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bawaslu NTT Senin (1/10)

KUPANG BawasluNTT – seluruh Jajaran  pengawas pemilu baik sekretariat mapun komisioner diminta untuk tetap  menjaga netralitas dan integritas dalam mengawal seluruh tahapan pemilu 2019, terutama dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa  dengan  bekerja  secara profesional.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa didampingi Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Melpi Marpaung, Baharudin Hamzah dan Noldi Taduhunggu menghadiri deklarasi kampanye pemilu 2019 yang damai di pelataran depan kantor Gubernur NTT Sabtu (22/9)

Kupang Bawaslu NTT- Para peserta pemilu tahun 2019 baik partai politik, calon anggota DPD serta tim kampanye calon presiden dan wakil  presiden   di NTT diminta untuk tetap menjaga kedamaian, menghndari politik uang dan politisasi Suku,Agama dan Ras (SARA) dalam setiap aktivitas kampanye selama tujuh bulan kedepan.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M.Djawa bersama anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Jemris Fointuna dan Kepala Sekretariat Ignasius Djani kompak bersama dua anggota bawaslu NTT yang baru dilantik Melpi Marpaung dan Noldi Tadu Hungu, usai dilantik Rabu (25/7) di Hotel Sahid Jakarta

JAKARTA- Untuk memenuhi syarat jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Ketua Bawaslu RI Abhan, Rabu (25/7) melantik dua perempuan  Melpi Marpaung dan Noldi Tadu Hungu menjadi anggota Bawaslu NTT masa bakti 2018-2023. Dengan  pelantikan tambahan anggota tersebut, maka formasi keanggotaan Bawaslu NTT kini menjadi lengkap yakni, Thomas Mairitius Djawa, Baharudin Hamzah dan Jemris Fointuna, yang sebelumnya dilantik 20 September 2017 lalu ditambah dua anggota baru Melpi Marpaung dan Noldi Taduhungu.

Sabtu 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, cuaca Kota Maumere pagi itu tampak cerah, meski di ufuk timur masih terlihat gerombolan awan putih membelah mentari pagi. Namun dibagian lain yang dominan cakrawala langit biru tampak cerah nan lembut, selembut gemercik ombak yang bergulung kecil di pantai Waigete Maumere pagi itu. Sesekali terdengar suara kicauan burung pantai yang parkir  berjejer di ranting dahan  pohon waru seolah menyapa kami yang antri menunggu giliran naik perahu. Ketenangan dan kedamaian terasa di tepi pantai Waigete selembut gemercik ombak yang bergulung kecil di pantai Waigete Maumere pagi itu.  

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas (kanan) menyerahkan tanda terima pendaftaran Bacaleg parpol yang diterima Ketua Bawaslu NTT  Thomas M.Djawa (kanan) didampingi anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan Baharudin Hamzah

KUPANG- Sebanyak 16  Partai Politik ditingkat Provinsi akhirnya mendaftarkan Bakal pasangan Calonnya ke KPU Provinsi NTT hingga batas akhir Selasa  17 Juli 2018 pukul 24.00 wita. 16 Parpol tersebut adalah Partai Nasdem, Gerindra, PAN, PDIP, Golkar, Perindo, Hanura, PKPI, PKB, Partai Demorat,PKS,PBB, PPP, Partai Garuda dan Partai Berkarya serta PSI.

KUPANG- Berdasarkan hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan yang dilaksanakan bulan Juni 2018 lalu, Bawaslu RI akhirnya menetapkan dua komisioner perempuan  untuk melengkapi jumlah 5 orang sesuai  amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  Dua komisioner perempuan itu adalah Melpi Marpaung yang kini menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Belu Kordinator Divisi SDM dan organisasi. Sedangkan Noldi Tadu Hungu sebelumnya juga adalah anggota Panwaslu Pilkada Kota Kupang tahun 2017.

Empat Pasangan Calon Gubernur menyampaikan Komitmen Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara dan Bertarung secara Profesional dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara yang digelar Bawaslu NTT Rabu (14/2) di Hotel Swiss Berlin Kristal (dok)

KUPANG, Empat Pasangan Calon Gubernur NTT berkomitmen untuk bertarung secara fair tanpa politik uang dan politisasi SARA dalam hajatan Pemilihan Gubernur NTT  periode 2018-2022. Ikrar sekaligus komitmen bersama itu disampaikan saat membacakan deklarasi Tolak dan lawan Politik Uang dan Sara  yang digelar Bawaslu NTT di Hotel Swiss Berlin Kristal Kupang Rabu (14/2). Kegiatan Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan Sara itu digelar secara  Nasional serentak  di seluruh Indonesia sampai ditingkat Panwaslu Kabupaten/Kota.   

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna  yang juga Kordinator Divisi PHL Sabtu (3/2) melakukan pengawasan Verifikasi Hasil Perbaikan PKPI.(foto/dok)

KUPANG- Bawaslu NTT membentuk empat tim untuk melakukan tugas pengawasan verifikasi hasil perbaikan Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Enam Partai Politik yang diverifikasi perbaikannya adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, PBB, PDIP dan PKPI.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa didampingi Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Jemri Pawali dan Staf Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan Bawaslu RI Chaerul Tri Rizki Sembiring  menyampaikan arahan sebelum seleksi calon tim Asistensi Bawaslu NTT Jumat (2/2) di Kupang. (foto/din)

KUPANG – Bawaslu RI melalui Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Jum’at (2/2) melakukan serangkaian uji seleksi calon tim asistensi Bawaslu NTT. Ujian dipusatkan di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Kota Kupang. Sebelumnya Bawaslu RI melakukan seleksi 3 orang calon tim asistensi untuk Bawaslu NTT namun yang lolos hanya satu orang dari kuota 3 orang. Untuk seleksi tahap kedua diikuti tiga orang.

Tim Bawaslu NTT  Senin (29/1) mengawal kegiatan verifikasi di Kantor DPW PAN NTT Jalan Timor Raya Kota Kupang (foto/solly)

KUPANG- Jajaran Bawaslu NTT telah melakukan  pengawasan melekat kegiatan verifikasi Partai Politik Peserta pemilu Pasca Putusan mahkamah Kostitusi sesuai Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 untuk tingkat provinsi NTT i verifikasi  kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara serta keteperhatikan perempuan 30 persen dan kepemilikan kantor.

Ketua Bawaslu NTT Rabu (24/1) membuka kegiatan Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilihan bagi Panwaslu Kab/Kota se- NTT di Hotel T-More Kupang (foto/ryan)

KUPANG-Untuk mengantisipasi adanya sengketa yang diajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah  pasca penetapan pasangan calon Gubernur dan Bupati di 10 kabupeten 12 Pebruari 2018 mendatang, Bawaslu NTT menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa bersama Panwaslu Kabupaten/Kota Se- NTT. Kegiatan Rakor yang digelar di Hotel T-More Kupang itu diikuti Komisioner Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Seretariat dan staf Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah  mengawasi langsung kegiatan Coklit pemutahiran daftar Pemilih di kediaman Pertus Arkian TPS 05 Kelurahan Penfui Sabtu (20/1) didampingi anggota Panwaslu Kota Kupang Ady Nange (foto/dok)

KUPANG- Jajaran Bawaslu NTT sampai ke tingkat PPL di 22 Kabupaten/kota  melakukan pengawasan melekat kegiatan Pencocokan dan penelitian (coklit) pemutahiran daftar Pemiih yang digelar serentak Sabtu (20/1). Di Kupang, anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah melakukan supervisi dan monitoring kegiatan coklit di  TPS 05 Kelurahan Penfui di kediaman warga Petrus Arkian warga RT/RW 11/05 didampingi anggota Panwaslu Kota Kupang Ady Nange, anggota KPU Kota Kupang Daniel Ratu serta PPDP TPS 05 kelurahan Penfui.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna Kamis (18/1) menerima  tanda terima penyerahan dokumen hasil perbaikan bakal pasangan calon Gubernur NTT yang diserahkan Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas (Foto/dok)

KUPANG- Bawaslu NTT Kamis (18/1) mengawasi secara langsung penyerahan dokumen hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Gubernur NTT di KPU NTT. Penyerahan dokumen syarat calon hasil perbaikan untuk  Bakal Pasangan Calon Gubenur Dr.Benny Harman- Benny Litelnoni itu disampaikan tim penghubung dan diterima ketua KPU NTT Maryanti Luturmas dan disaksikan anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah memimpin Rapat Koordinasi Penulisan Buku Kiprah Bawaslu NTT Kamis (18/1) bersama para nara sumber dan penulis di  Kantor Bawaslu NTT (foto/asis)

KUPANG- Dalam rangka memantapkan penulisan buku Kiprah Pengawasan dan Kelembagaan, Bawaslu NTT Kamis (17/1) menggelar kegiatan rapat koordinasi bersama nara sumber dan penulis buku, serta staf sekretariat Bawaslu NTT. Kegiatan tersebut adalah rangkaian kegiatan lanjutan yang digelar sebelumnya pada Desember 2017 lalu.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menyampaikan arahan  saat Pelantikan Pengawas Pemilu Kelurahan  Tingkat Kota Kupang Rabu (17/1) di Hotel Amaris Kupang (foto/ady)

KUPANG- Jajaran Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan termasuk di desa/Kelurahan diminta untuk menjaga integritas dan independensi serta bekerja secara profesional dalam menjalankan setiap tugas pengawasan pemiliu, dan tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis apalagi menjadi tim sukses.

Tim Pemeriksa Daerah yang dipimpin Anggota DKPP Prof. Muhammad menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU Manggarai Barat yang diadukan Panwaslu Manggarai Barat Senin (15/1) (foto/asis)

KUPANG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Majelis Pemeriksa Daerah Senin (15/1) menggelar sidang  dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang diadukan  Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat.

Tim Bawaslu NTT dan KPU NTT Kamis (11/1) melakukan penelitian bersama dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (foto/ryan)

KUPANG- Bawaslu NTT Kamis (11/1) bersama KPU NTT secara bersama meneliti dokumen persyaratan Pencalonan dan syarat bakal pasangan Calon Gubernur NTT periode 2018-2023 yang sudah diterima selama masa pendaftaran. Adapun Bakal Pasangan calon yang mendaftar di KPU NTT dan diterima berjumlah empat pasangan yakni, Pasangan Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si diusung Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, Pasangan Dr. Beny Kabur Harman dan Drs.Beny Litenoni,MH diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, pasangan Marianus Sae,M.AP dan  Ir. Emlia Nomleni yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, serta pasangan Victor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Nae Soi, yang diusung Partai Nasdem, Golkar dan Hanura.

Para Bakal Pasangan Calon Gubernur NTT berfoto bersama sebelum pemeriksaan Narkoba di Kantor BNN NTT Rabu (10/1) (Foto/dok)

KUPANG-  Pasca Pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur NTT, Rabu (10/1) Keempat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mengikuti rangkaian proses pemeriksaan kesehatan, Psikotes dan pemeriksaan Narkoba di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) NTT di Kupang yang diawasi langsung tim Bawaslu NTT yang dipimpin Ketua Bawaslu NTT.

Tim Bawaslu NTT melakukan pengawasan pemeriksaan dokumen syarat Pencalonan dan syarat Calon saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur NTT di kantor KPU NTT Senin (8/1) ( Foto/ryan)

KUPANG-  Hari pertama Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT Senin (8/1), Bawaslu NTT melakukan pengawasan langsung bersama tim di Kantor KPU NTT  untuk pendaftaran tiga Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa,SH

KUPANG- Tiga hari menjelang  masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten  di NTT yang dijadwalkan mulai tanggal 08-10 Januari 2018, Partai Politik pengusung dan tim sukses diminta untuk tidak melanggar aturan.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa bersama Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas dan anggota KPU NTT menjadi nara sumber Bimtek Pencalonan bagi anggota KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten di Kupang Rabu (3/1). (Foto/dok)

KUPANG- Untuk menyamakan presepsi  terkait pendaftaran Pasangan calon dalam tahapan pencalonan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu NTT Rabu (3/1) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pencalonan bagi anggota KPU dan Panwaslu untuk 10 kabupaten di NTT yang menggelar pemilihan Bupati serentak tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur NTT.

KUPANG- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, Bawaslu NTT terus gencar melakukan sosialisasi Pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa (tengah) didampngi anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan Baharudin Hamzah saat Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Bupati di 10 Kabupaten yang digelar di ruang rapat Kantor Bawaslu NTT Selasa (2/1).(Foto/Asis)

KUPANG- Satu Pekan menjelang pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten/Kota yang dimulai tanggal 8-10 Januari 2018, Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon bersama Panwaslu 10 Kabupaten di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Nomor 25A Kota Kupang  Selasa (2/1)

Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani,S.Sos memimpin apel hari pertama masuk kerja Selasa (2/1). (Foto/Mini)

KUPANG- Hari  pertama masuk kerja di tahun baru 2018, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani,S.Sos memimpin apel, untuk memastikan seluruh jajaran sekretariat mulai dari Bawaslu NTT sampai ke Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan sudah mulai masuk kerja, sesuai surat edaran. Apel ‘kekuatan’ awal tahun baru itu diikuti para Kepala sub bagian dan staf sekretariat di halaman kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi No.25A. Kupang.

Foto Bersama Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dan tim Verifikasi Faktual dari KPU NTT bersama Pengurus DPW Partai Berkarya usai Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Kantor Partai di Jln.Tompello Kota Kupang Minggu (31/12).Foto/din

KUPANG- Bawaslu Provinsi NTT Minggu (31/12) melakukan pengawasan langsung Kegiatan Verifikasi Vaktual (Fervak) dua Partai Politik tingkat Provinsi NTT Partai Berkarya dan Partai Garuda. Verfak tersebut terkait Kepengurusan, Kterwakilan Perempuan dan Keberadaan Kantor. Tim Bawaslu NTT  yang mengawasi Verifikasi faktual DPW Partai Berkarya dipimpin anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dan lima orang anggota, sedangkan Tim Bawaslu NTT yang mengawssi ferivikasi Vaktual Partai Garuda dipimpin langsung anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, yang juga Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Sehari sebelumnya, Ketua Bawaslu NTT  Thomas Mauritius Djawa memimpin tim melakukan verifikasi vaktual  perbaikan terhadap Partai Serikat Indonesia (PSI).

Para Peserta berfoto bersama usai kegiatan Focus Group Discusion (FGD) Evaluasi Pilkada serentak tahun 2017 di Hotel Sasando Kamis (28/12).(Foto/Naldi)

KUPANG- Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT melalui divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Kamis (27/12) menggelar kegiatan Focus Group Discucion (FGD) dalam rangka evauasi kegiatan Pemilihan  Kepala Daerah serentak di tiga Kabupaten di NTT yang digelar tahun 2017 lalu. 

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa memimpin Apel Kekuatan di Halaman kantor Bawaslu NTT Kamis (27/12) Pasca liburan Natal dan cuti bersama

KUPANG- Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, Kamis (27/12) memimpin apel bersama jajaran sekretariat  Bawaslu NTT sekaligus memastikan seluruh pegawai di jajaran Bawaslu NTT masuk kerja hari pertama pasca Liburan dan cuti Natal tahun 2017. Sesuai Surat Edaran Sekjen Bawaslu RI cuti bersama hanya tanggal 26 Desember 2017, dan tanggal 27 Desember 2017 mulai masuk kerja. Hadir dalam apel kekuatan itu Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani, para Kepala Sub Bagian dan staf dilingkup Bawaslu NTT.

KUPANG- Bawaslu NTT didaulat menjadi tuan rumah Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilihan serentak tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di Labuan Bajo, Ibukota Manggarai Barat 19-21 Desember 2017 lalu.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah saat membuka kegiatan Rakor Penyusunan SPJ Panwaslu untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati di Hotel Neo Aston Kupang Kamis (14/12) malam

Kupang – Dalam rangka   mempersiapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017/2018, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Hotel Neo Aston Kupang Kamis (14/12) sampai  Sabtu (16/12).

Senin, 30 November -0001 07:57

Pengawas Pemilu Harus Jeli Awasi ASN

Author

Surakarta, Badan Pengawas Pemilu - Isu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu kian merebak. Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, jajaran pengawas harus jeli dalam melakukan pengawasan, jangan sampai ada ASN yang terlibat.

Peserta Pelatihan Pengelolaan Website yang digelar Bawaslu NTT Sabtu  (2/12)

Bawaslu NTT Gelar Pelatihan Pengelolaan Website

Kupang- Untuk meningkatkan pengetahuan teknis pengelola Website, Divisi  Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sabtu (2/12) menggelar kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website bagi para staf dilingkup Bawaslu NTT.

Ilustrasi

Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Aplikasi tembang lawas yang dapat diakses melalui situs www.tembanglawas.bawaslu.go.id tersebut bertujuan menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan non keuangan serta merusak citra Bawaslu.

Sabtu, 02 Desember 2017 11:54

Bawaslu Luncurkan Aplikasi 'Tembang Lawas'

Author
Bawaslu Luncurkan Aplikasi 'Tembang Lawas'

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Ilustrasi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 1172 s.d 1173/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2017tanggal 29 November 2017, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro secara resmi melantik sejumlah pejabat struktural di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

Selasa, 29 November 2016 22:29

Upacara HUT KORPRI 2016

Author
Upacara HUT KORPRI 2016

NTT, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi NTT melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang jatuh pada hari ini, Selasa (29/11) di halaman depan Kantor Bawaslu Provinsi NTT.  

Kasubag Perbendaharaan Bawaslu RI Triza Novia (tengah) dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT Ignasius Jani (Kiri)

"Pengelola Keuangan jangan takut selama berprinsip pada aturan yang berlaku" Demikian kata sambutan dari Kasubag Perbendaharaan Badan Pengawas  Pemilihan Umum Republik Indonesia, Triza Novia pada kegiatan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017, di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang. Selasa (30/8).

Foto Bersama Peserta Pelatihan Kehumasan dan Narasumber

“Semoga para peserta menjadikan apa yang sedang dikerjakan ini sebagai sebuah kebutuhan. Mau itu kehumasan ataupun pelayanan informasi, jadikanlah sebagai kebutuhan. Sering terasa tidak nyaman dan tidak happy tapi kalau bisa dijadikan sebagai kebutuhan maka akan terasa ringan dan happy,” Demikian kata Ketua Bawaslu RI Prof.Muhammad pada penutupan acara Pelatihan Kehumasan bagi staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis (29/7).

Nelson Simanjuntak

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan  panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Foto bersama Staf Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur seusai Upacara bendera 17 Agustus 2016

Dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke-71 tanggal 17 Agustus 2016, seluruh Staf Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Upacara Bendera bersama. Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 wita dilaksanakan di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staf Kesekretariatan Bawaslu NTT.

Endang Widyaningtyas Komisioner Bawaslu RI (berjilbab) memberikan arahan saat Test Tertulis Calon Anggota Panwaslih Kota Kupang

Saat ini kita telah dihadapkan kepada pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah pada tahun 2017 di 3 (tiga) kabupaten/kota yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang. Untuk itu BawasluProvinsi Nusa Tenggara Timur harus segera melakukan persiapan awal agar proses pergantian kepemimpinan politik di tingkat daerah berlangsung demokratis dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Rapat Sentra GAKKUMDU

Kinerja Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 9 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Persiapan Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi agenda dalam Rapat Sentra Gakkumdu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

Bawaslu Rekomendasikan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meski sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak, tujuh daerah masih hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada pada tahun 2015 ini.

Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si

Ketua Bawaslu Muhammad menyinggung soal kaderisasi partai yang mungkin kurang berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan hanya ada calon tunggal dalam Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota. Ketiadaan pasangan calon lebih dari satu ini, membuat KPU memutuskan untuk menunda Pilkada itu hingga 2017.

Foto Bersama Panitia dan Peserta Bimtek Panwaslukada 9 Kabupaten di NTT

Ini hanya sample saja, untuk selanjutnya harus segera diganti dengan yang benerannnn. Mauris ut mauris vel libero sagittis congue. Aenean id turpis lectus. Duis eget consequat velit Aenean vehicula vehicula aliquam. Aliquam lobortis cursus erat, in dictum neque suscipit id. In eget ante massa. Mauris ut mauris vel libero sagittis congue. Aenean id turpis lectus. Duis eget consequat velit. Suspendisse cursus nulla vel eros blandit placerat. Aliquam volutpat justo sit amet dui sollicitudin eget interdum nibh gravida.