Berita Bawaslu NTT (18)

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah saat membuka kegiatan Rakor Penyusunan SPJ Panwaslu untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati di Hotel Neo Aston Kupang Kamis (14/12) malam
  • Kupang – Dalam rangka   mempersiapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017/2018, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Hotel Neo Aston Kupang Kamis (14/12) sampai  Sabtu (16/12).

Kegiatan Rakor tersebut tersebut dihadiri para anggota Komisioner Panwas Kabupaten/Kota divisi SDM dari 22 Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu dan  dibuka oleh Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi  SDM Baharudin Hamzah didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Djani dan Kepala Sub Bagian Umum dan Administrasi Hakim Rohanus.

Dalam sambutannya Baharudin Hamzah mengatakan, tanpa terasa pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota memasuki penghujung tahun anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya kegiatan rakor penyusunan SPJ tersebut dalam rangka memastikan seluruh program dan kegiatan yang sedang, telah dan akan dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran ini wajib disampaikan pertanggungjawabannya secara akuntabel. “ Kegiatan Rakor ini sangat penting, kami Bawaslu NTT ingin memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kegiatan yang sudah dan sedang berjalan ini dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan”.

Lebih lanjut mantan anggota KPU Kota Kupang itu mengatakan, Bawaslu sudah dua tahun terakhir ini menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.  Predikat tersebut mesti dipertahankan, sehingga seluruh jajaran Bawaslu disemua tingkatan diharapkan menyampaikan SPJ tepat waktu, tepat jumlah dan juga tepat tempat.

Bahar juga menambahkan, sebagai pengelola keuangan para Kepala Sekretariat dituntut untuk dua hal penting yakni, menulis apa yang telah dikerjakan, dan mengerjakan apa yang ditulis dalam RKB. “ menulis apa yang dikerjakan dimaknai sebagai  bagian penting dari setiap pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan harus dicatat, sebaliknya mengerjakan apa yang ditulis dimaknai bahwa seluruh program dan kegiatan Panwaslu kabupaten/Kota harus sesuai dengan anggaran yang tertulis atau tercantum  dalam RKB.” Pesan Bahar mengingatkan.

Kegiatan Rakor yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan sejumlah materi tentang Pertanggungjawaban Keuangan para Kepala Sekretariat Kabupaten, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Audit dana Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Tata Cara dan Kebijakan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Review Laporan Keuangan dan Verifikasi SPJ. Sedangkan nara sumber berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang dan Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Djani,S.Sos.(din)       

Senin, 30 November -0001 07:57

Pengawas Pemilu Harus Jeli Awasi ASN

Author

Surakarta, Badan Pengawas Pemilu - Isu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu kian merebak. Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, jajaran pengawas harus jeli dalam melakukan pengawasan, jangan sampai ada ASN yang terlibat.

Peserta Pelatihan Pengelolaan Website yang digelar Bawaslu NTT Sabtu  (2/12)

Bawaslu NTT Gelar Pelatihan Pengelolaan Website

Kupang- Untuk meningkatkan pengetahuan teknis pengelola Website, Divisi  Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sabtu (2/12) menggelar kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website bagi para staf dilingkup Bawaslu NTT.

Ilustrasi

Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Aplikasi tembang lawas yang dapat diakses melalui situs www.tembanglawas.bawaslu.go.id tersebut bertujuan menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan non keuangan serta merusak citra Bawaslu.

Sabtu, 02 Desember 2017 11:54

Bawaslu Luncurkan Aplikasi 'Tembang Lawas'

Author
Bawaslu Luncurkan Aplikasi 'Tembang Lawas'

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Ilustrasi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 1172 s.d 1173/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2017tanggal 29 November 2017, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro secara resmi melantik sejumlah pejabat struktural di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

Selasa, 29 November 2016 22:29

Upacara HUT KORPRI 2016

Author
Upacara HUT KORPRI 2016

NTT, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi NTT melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang jatuh pada hari ini, Selasa (29/11) di halaman depan Kantor Bawaslu Provinsi NTT.  

Kasubag Perbendaharaan Bawaslu RI Triza Novia (tengah) dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT Ignasius Jani (Kiri)

"Pengelola Keuangan jangan takut selama berprinsip pada aturan yang berlaku" Demikian kata sambutan dari Kasubag Perbendaharaan Badan Pengawas  Pemilihan Umum Republik Indonesia, Triza Novia pada kegiatan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017, di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang. Selasa (30/8).

Foto Bersama Peserta Pelatihan Kehumasan dan Narasumber

“Semoga para peserta menjadikan apa yang sedang dikerjakan ini sebagai sebuah kebutuhan. Mau itu kehumasan ataupun pelayanan informasi, jadikanlah sebagai kebutuhan. Sering terasa tidak nyaman dan tidak happy tapi kalau bisa dijadikan sebagai kebutuhan maka akan terasa ringan dan happy,” Demikian kata Ketua Bawaslu RI Prof.Muhammad pada penutupan acara Pelatihan Kehumasan bagi staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis (29/7).

Nelson Simanjuntak

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan  panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Foto bersama Staf Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur seusai Upacara bendera 17 Agustus 2016

Dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke-71 tanggal 17 Agustus 2016, seluruh Staf Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Upacara Bendera bersama. Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 wita dilaksanakan di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staf Kesekretariatan Bawaslu NTT.

Endang Widyaningtyas Komisioner Bawaslu RI (berjilbab) memberikan arahan saat Test Tertulis Calon Anggota Panwaslih Kota Kupang

Saat ini kita telah dihadapkan kepada pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah pada tahun 2017 di 3 (tiga) kabupaten/kota yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang. Untuk itu BawasluProvinsi Nusa Tenggara Timur harus segera melakukan persiapan awal agar proses pergantian kepemimpinan politik di tingkat daerah berlangsung demokratis dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Rapat Sentra GAKKUMDU

Kinerja Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 9 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Persiapan Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi agenda dalam Rapat Sentra Gakkumdu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

Bawaslu Rekomendasikan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meski sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak, tujuh daerah masih hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada pada tahun 2015 ini.

Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si

Ketua Bawaslu Muhammad menyinggung soal kaderisasi partai yang mungkin kurang berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan hanya ada calon tunggal dalam Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota. Ketiadaan pasangan calon lebih dari satu ini, membuat KPU memutuskan untuk menunda Pilkada itu hingga 2017.

Foto Bersama Panitia dan Peserta Bimtek Panwaslukada 9 Kabupaten di NTT

Ini hanya sample saja, untuk selanjutnya harus segera diganti dengan yang benerannnn. Mauris ut mauris vel libero sagittis congue. Aenean id turpis lectus. Duis eget consequat velit Aenean vehicula vehicula aliquam. Aliquam lobortis cursus erat, in dictum neque suscipit id. In eget ante massa. Mauris ut mauris vel libero sagittis congue. Aenean id turpis lectus. Duis eget consequat velit. Suspendisse cursus nulla vel eros blandit placerat. Aliquam volutpat justo sit amet dui sollicitudin eget interdum nibh gravida.

Urgensi Pengawasan Pilpres Yang Partisipatif

"Pengawasan partisipatif bertujuan agar melatih dan memberi ruang kepada warga negara untuk turut mengambil bagian dalam memberikan hak suara dan pengawalan terhadap hak suara tersebut sehingga tidak disalahgunakan" ungkap Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu, dalam Forum diskusi bersama yang diselenggarakan oleh LSM Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPeK) pada Selasa, 01/07/2014 di ruang rapat Kantor Bengkel APPeK, jalan Artha Graha Kupang. Diskusi yang mengambil tema  : "Urgensi Pengawasan Pilpres Yang Partisipatif"  ini dihadiri oleh para relawan pemantau di wilayah Kota Kupang, kabupaten kupang, staf Bengkel APPek dan juga para komisioner panwaslu kota kupang.

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

7.png6.png5.png4.png2.png
Hari ini55
Minggu ini 809
Bulan ini2030
Total Kunjungan76542