Berita Bawaslu Provinsi NTT

Berita Bawaslu NTT (112)

Ketua Bawaslu RI Abhan (tengah) meresmikan peluncuran situs JDIH Bawaslu di kota Padang, Sumatera Barat (06/02/20)

Bawaslu-Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertempat di kota Padang, Sumatera barat (06-02-2020). JDIH Bawaslu kini terintegrasi dengan JDIH nasional yang mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap infomasi hukum milik Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan JDIH merupakan perintah Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna memaparkan materi pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan di Hotel Swiss Bell Krystal,Kupang, (18/12/2019)

KUPANG-Perhelatan Pemilu serentak 2019  yang telah usai masih menyisakan beberapa persoalan sebagai bahan evaluasi menyambut Pilkada tahun 2020 mendatang. Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Swiss Bell Kristal, (18/12/19) secara khusus membahas pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan pada Pilkada 2020.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Anggota Bawaslu NTT Melpi M. Marpaung, Akademisi Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi sebagai narasumber dan para peserta yang terdiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Jemris Fointuna mengungkapkan beberapa persolan terkait data pemilih antara lain belum adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Petunjuk teknis pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang juga belum di buat, dan belum adanya desain pemutakhiran data pemilih diluar jadwal pemilu.

Karena itu, Jemris mengusulkan beberapa rekomendasi yakni, agar KPU dan Bawaslu segera menyusun regulasi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mempercepat  desain dan teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mengintegrasikan data penduduk yang memenuhi syarat pemilih dari Dukcapil ke Sidalih KPU secara periodik (setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dua bulanan, triwulan atau per semester), dan adanya sentralisasi pengelolaan data kependudukan melalui pelayanan satu atap yang terpusat.

 

Dari Kiri Ketua Bawaslu Kab. Malaka Petrus Nahak Manek, Sekretaris Daerah Kab. Malaka Donatus Bere, Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Wakapolres Belu I Ketut Setiasa, dan Anggota Bawaslu Kab. Malaka Kens Nahak

MALAKA-Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipastif bagi Aparatur Sipil Negara di Hotel Cinta Damai (9/10/12), Kabupaten Malaka.

Pada kegiatan tersebut hadir Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Sekretaris Daerah Kab. Malaka Donatus Bere, Wakapolres Kab. Belu I Ketut Setiasa sebagai narasumber. Dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Malaka.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan bahwa netralitas ASN dalam Pilkada sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti  Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Se Menpan Nomor: B/71/M.Sm.00/2017, Tanggal 27 Desember 2017, Undang Undang No 10 Tahun 2016 , PP 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik, Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 02/Se/2016 Tanggal 5 Oktober 2016.

Di sisi lain, Sekda Kabupaten Malaka Donatus Bere mengungkapkan bahwa Peran ASN selain harus netral dan bebas dari intervensi politik, juga sekaligus perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

Menurut Donatus, asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan manapun. “ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik,” pungkasnya.

dari kiri Asisten 1 Sekda Kabupaten Sumba Barat Imanuel Mesak Ani dan Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Papi P. Djurumana

SUMBA BARAT-Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu sasaran pencegahan dan pengawasan Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah. Dalam rangka pencegahan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi ASN di Kabupaten Sumba Barat bertempat di Wisma Manda Elu, Jumat ( 13/12/19).

 Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Imanuel Mesak Ani, Kasatreskrim Polres Sumba Barat Iptu Jimmy Oktovianus Noke beserta jajaran ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Para peserta yang hadir terdiri dari ASN, Polri dan TNI.

Baharudin Hamzah pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan ASN baik melalui dunia nyata maupun dunia maya masih cukup tinggi. Menurut hasil pengawasan masih banyak ASN yang merangkap menjadi politisi maupun penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan politik.

 Pria yang juga koordinator divisi SDM dan Organisasi Bawaslu NTT tersebut berharap meskipun ada calon petahana, ASN harus tetap bekerja secara professional. “ASN harus taat kepada struktur bukan orang, jangan sampai ASN menggadaikan jabatannya demi kepentingan politik” jelas Bahar

Kegiatan ini sekaligus mengingatkan ASN, bahwa Bawaslu siap mengawasi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. “Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki jajaran pengawas dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Sumba Barat Imanuel Mesakani. menurut Imanuel, ASN diharapkan mengikuti ketentuan UU tentang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Kode Etik, Peraturan tentang disiplin PNS.

Adapun beberapa larangan bagi ASN yakni menghadiri deklarasi pengurus partai dengan alasan apapun, ikut serta sebagai panitia / pelaksana kampanye, mengikuti kampanye dengan memakai atribut / seragam ASN, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara, menghadiri acara parpol, ASN juga dilarang melakukan kegiatan / perbuatan yang dilakukan untuk menarik masyarakat memilih paslon tertentu.

 

 

 

 

 

Anggota Bawaslu Provinsi NTT Melpi Marpaung memaparkan materi pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi ASN di Kabupaten Ngada, Jumat (13/12/19)

NGADA-Jelang Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di 9 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Provinsi NTT mengadakan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ngada tepatnya di aula Yasukda, Kel Tanalodu, Kec Bajawa Jumat (13/12/19).  kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi Minalria Marpaung, Wakalpores Kabupateng Ngada Kompol Say Nono Yohanes, Asisten 3 Sekda Kabupaten Ngada Iji Maria Albina sebagai narasumber.

Melpi M. Marpaung mengungkapkan bahwa ASN tidak hanya harus netral namun dapat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. “DPT Ngada berjumlah 107.427, Jumlah Kecamatan sebanyak 12 Kecamatan dan Jumlah Panwascam hanya 3 orang setiap Kecamatan. Maka dari itu Bawaslu mengundang semua pihak untuk berasama-sama melakukan pengawasan. Khusus untuk Daerah yang ada calon petahana, kami mengajak ASN untuk Bersama-sama mengawasi,” ungkapnya.

Mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu ini menegaskan bahwa selain KPU dan DKPP, Bawaslu adalah bagian dari penyelenggara pemilu menurut undang Undang nomor 7 tahun 2017. “Dalam melakukan strategi pengawasan Bawaslu lebih fokus pada pencegahan pada setiap potensi pelanggaran yang ada,” jelas Melpi.

Ia berharap partisipasi ASN kabupaten Ngada agar tidak terlibat dalam politik praktis. selain Undang Undang Pemilu, regulasi tentang netralitas ASN juga dapat merujuk pada Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna membuka Kegiatan Bimtek Peliputan dan Penulisan Berita di Hotel Swiss Bell Krystal, Kupang (9/12/19)

KUPANG-Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peliputan dan Penulisan berita bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Hotel Swiss Bell Krystal, Kupang pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2019. Para peserta terdiri dari koordinator divisi pencegahan, humas Hubal beserta staf teknis dari 22 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kehumasan Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Bimtek tersebut menghadirkan pegiat-pegiat media profesional sebagai pemateri yakni Palce amalo dari Media Indonesia, Martin Bana dari Timex Online, Kristoforus Ngay dari Trans TV serta Ephifonia Nitti dari TVRI Provinsi NTT. Para narasumber tersebut akan memberikan materi seputar penulisan berita, tata kelola website, teknik pengambilan gambar dan teknik pembuatan dubbing.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna menekankan pentingnya peran humas sebagai corong lembaga dalam membangun citra positif Bawaslu di tengah masyarakat. “humas seringkali lebih populer dari pimpinan lembaga, sehingga humas memiliki posisi strategis yang membutuhkan keahlian khusus serta menguasai visi, misi dan program Lembaga,” ujar Jemris.

Syarat-syarat lain yang harus dimiliki humas antara lain dapat menulis berita yang baik, memiliki jaringan dengan pekerja media, menguasai teknologi dan komputer, aktif di media sosial, memiliki jaringan luas di masyarakat, menjadi teman diskusi bagi pejabat humasnya, menguasai public speaking, mengikuti perkembangan berita dan informasi dan mampu bekerja secara tim.

Menurut Jemris, Humas harus berprinsip pada fakta dan menjadi komunikator yang efektif. Ia berharap agar Bawaslu menjadi lembaga yang dipercaya publik melalui peran humas.” Humas kita harus menjadi humas yang humanis bagi masyarakat dan seluruh mitra Bawaslu,” pungkasnya.

  

Anggota Bawaslu Provinsi NTT Baharudin Hamzah memberikan sambutan pada kegiatan Bimtek Operator Socrative tes Online Panwascam

KUPANG-Tahapan perekrutan Panwas Kecamatan yang tengah berlangsung mengundang minat masyarakat yang cukup besar dari 9 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh anggota Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur Baharudin Hamzah selaku Koordinator divisi SDM dalam kegiatan bimtek operator aplikasi Socrative dalam rangka pelaksanaan tes bagi peserta seleksi panwascam di kantor Bawaslu Provinsi NTT (06/12/19). 

Baharuddin mengungkapkan bahwa animo masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti tes panwascam, dibuktikan dengan jumlah pelamar yang totalnya mencapai 1.404 pelamar. Tiga kabupaten dengan jumlah pelamar terbanyak yakni Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebanyak 251 orang, Kabupaten Sumba Timur dengan 232 orang dan Kabupaten Manggarai sebanyak 179 orang.  

Menurut Baharudin, seleksi panwascam kali ini berbeda dari sebelumnya karena menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan aplikasi socrative. Penggunaan mekanisme tes online ni membutuhkan kesiapan sumber daya manusia selaku operator dan fasilitas pendukung lainnya seperti jaringan internet, PC/laptop, Gedung dan peralatan lainnya. “Sembilan (9) Kabupaten yang Pilkada saat ini  sudah sangat siap dalam melaksanakan rekrutmen online tersebut,” ujarnya.

Pria kelahiran Flores Timur tersebut meminta agar kelompok kerja (pokja) rekrutmen Panwascam mempedomani regulasi teknis yang ada dalam proses seleksi. Ia juga berharap proses seleksi berlangsung dengan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Majelis Sidang  Jemris Fointuna (TPD unsur Bawaslu) pada sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kantor KPU Provinsi NTT Rabu (04/12/19)

KUPANG-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 315-PKE-DKPP/X/2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sidang dilakukan melalui sambungan video antara kantor KPU RI dan kantor KPU Provinsi NTT, Rabu (04/12/2019).

DKPP memeriksa 8 penyelenggara pemilu yakni ketua serta anggota Bawaslu Kabupaten Sikka dan anggota KPU Kabupaten Sikka. Sidang dipimpin oleh Rahmat Bagja selaku ketua majelis dan anggota majelis yang terdiri dari Yosafat Koli (TPD unsur KPU), Jemris Fointuna (TPD unsur Bawaslu) dan Gadrida Rosdiana (TPD unsur masyarakat).

Pihak pengadu bernama Amandus Ratason. Pihak teradu adalah jajaran anggota KPU Kabupaten Sikka yaitu Yohanes Krisostomus Fery selaku teradu I, Elsy Puspasari Kusuma Putri sebagai teradu II, Yuidensia Theresia Hesty sebagai teradu III, Jufri selaku teradu IV. Dan ketua maupun anggota Bawaslu Kabupaten Sikka yakni Harun Al Rasyid selaku teradu V, Aswan Abola selaku teradu VI dan Florita Indah Juang selaku teradu VII.

Sidang dengan pokok aduan dimana teradu diduga mengabaikan prosedur perbaikan dan atau pembetulan saat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Sikka.  Sementara pihak teradu menolak dalil yang diajukan oleh pengadu dan mengatakan pengadu tidak memahami prosedur  perbaikan atau pembetulan saat pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Sikka. 

Kegiatan Evaluasi Sentra Gakkumdu dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT Thomas Mauritus Djawa

KUPANG-Dalam Undang Undang Pemilu penanganan tindak pidana Pemilu menjadi ranah Sentra Gakkumdu. Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Gakkumdu mengadakan rapat evaluasi Sentra Gakkumdu Pileg dan Pilpres tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 di Hotel Swiss Bellin Krystal,Kupang (26/11/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa tenggara Timur dan Kepolisian Daerah Provinsi NTT. Pada kegiatan tersebut hadir pula sentra Gakkumdu dari 22 Kabupaten/Kota.

Kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu bersama Mitra Kerja menghadapi Pilkada 2020

Guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan rapat koordinasi bersama mitra kerja di hotel Aston, Kupang (19/11/2019). Mitra kerja Bawaslu tersebut yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Intelijen Negara di Daerah (BINDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas M. Djawa berharap agar hubungan dengan mitra kerja ini semakin sinergis dan saling berkoordinasi jelang Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 9 Kabupaten. “Melalui acara diharapkan ini kita dapat menyatukan pemahaman dalam mensukseskan Pilkada 2020,” ujar Thomas.

Mantan Ketua KPU Ngada ini menjelaskan beberapa kerawanan dalam tahapan Pikada 2020 yang sedang dan akan berlangsung. “Hal penting yang perlu diperhatikan khususnya bagi penyelenggara Pemilihan adalah transparansi dalam pengelolaan informasi khususnya pada tahapan sekarang yakni pemutakhiran data pemilih dan pencalonan,” pungkas Koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu provinsi NTT ini.

Jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kiri anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa dan anggota Bawaslu NTT Melpi M. Marpaung

KUPANG-Dalam rangka melakukan konsolidasi internal menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilu tingkat Provinsi di Hotel Sylvia, Kupang (18/11/2019) . Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dari 9 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada.

Pada acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT Thomas M. Djawa beserta anggota Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna dan Melpi M. Marpaung sebagai narasumber. Dalam paparannya, anggota Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna menekankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota lebih mengedepankan fungsi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. “Optimalisasi kerja pencegahan menjadi fokus utama Bawaslu kedepan,” kata Jemris.

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi NTT Thomas M. Djawa, dalam menghadapi Pilkada ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yakni pengelolaan Kelembagaan, pengelolaan pengawasan tahapan dan pengelolaan penanganan pelanggaran serta pengelolaan sengketa.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna memaparkan beberapa agenda persiapan Pilkada 2020 di 9 Kabupaten/Kota pada rapat bersama Komite I DPD RI di Kantor Gubernur NTT (14/11/2019)

KUPANG-Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri rapat bersama dengan komite I DPD RI di Kantor Gubernur Provinsi NTT pada Kamis (14/11/2019). Pada rapat tersebut hadir Ketua Komisi I DPD RI Djafar Al Katiri bersama jajaran dan diikuti oleh kepala daerah dari sembilan (9) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada. Bawaslu NTT diwakili oleh Kordiv Pengawasan Jemris Fointuna dan Kordiv Sengketa Noldi M Taduhungu memaparkan persiapan penyelenggaran Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan di 9 Kabupaten.

Jemris menuturkan beberapa agenda seperti penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disetujui. Kemudian persiapan perekrutan Panwascam yang sedang berlangsung. “Pilkada adalah agenda nasional bukan agenda Lembaga atau organisasi tertentu, sehingga diharapkan partisipasi semua pihak untuk mensukseskan Pilkada,” ujar Jemris.

Ia juga mengungkapkan beberapa usulan uji materi UU Pilkada yang sedang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa problematika seperti nomenklatur pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang masih adhoc. Sedangkan di Undang Undang nomor 7 tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/kota sudah tetap dan permanen.

Menurutnya, Bawaslu siap mengawasi perhelatan Pilkada namun kewenangannya terbatas jika merujuk pada Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. “Kami berharap agar hasil dari uji materi nanti dapat memperkuat kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 nanti,” pungkas anggota Bawaslu NTT dua (2) periode ini.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memaparkan materi workshop Eksaminasi Undang Undang Pilkada dan Pemilu di Hotel Swiss Bellin, Kupang,(22/10/19)

KUPANG-Usai Pemilu 2019, Bawaslu kini fokus menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat 2020 mendatang. Salah satu tantangan Bawaslu yakni revisi Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Hal ini disebabkan terdapat beberapa isu krusial dalam UU Pilkada yang mampu melemahkan fungsi dan wewenang Bawaslu.

Atas dasar tersebut, Bawaslu NTT mengadakan Workshop Eksaminasi Undang Undang Pilkada dan Pemilu, Selasa (22/10/2019) di hotel Swiss Belin, Kupang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi sebagai Narasumber, serta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT Thomas Djawa, Jemris Fointuna, Melpi M Marpaung dan Noldi Tadu Hungu. Adapun peserta meliputi perwakilan Partai Politik, LSM dan Mitra Bawaslu Provinsi NTT lainnya.

Anggota Bawaslu Fritz memaparkan beberapa poin masalah menjelang maupun saat penyelenggaraan Pilkada 2020 antara lain fungsi dan wewenang Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam UU Pilkada, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat ad hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat tetap.

Persoalan selanjutnya yakni Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD), Paslon Tunggal, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Netralitas ASN dan logistik. “Terkait NPHD misalnya, ada riak riak bekas pemilu soal NPHD selain itu ketiadaan kepala Daerah juga sering menjadi penyebab terkendalanya NPHD,” kata Fritz..

Menurut Fritz masalah logistik juga harus diantisipasi, khusus di NTT keterlambatan Logistik menjadi kendala utama. “Saat Pemilu lalu, ada logistik yang baru datang saat hari H, dan juga diadakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) karena surat suara tidak ada,” ungkapnya. Namun, Fritz berharap Pilkada 2020 di Provinsi NTT yang diselenggarakan pada 9 Kabupaten di NTT dapat berjalan dengan aman dan lancar.  

       

PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Penegakan hukum Pemilu merupakan bagian dari tugas Bawaslu sebagai bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan Bawaslu bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota. Berikut merupakan Infografis penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna (Kanan) Menerima Salinan Keputusan dan Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu dan Anggota DPRD Provinsi

KUPANG-Bawaslu NTT menghadiri Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilu 2019 yang diadakan oleh KPU NTT di Hotel Aston Senin (22/07/2019).

Dalam rapat tersebut dihadiri pula Pimpinan dan saksi Partai Politik. Pimpinan Bawaslu NTT yang hadir antara lain Thomas M. Djawa. Jemris Fointuna, Baharudin hamzah, Melpi Marpaung dan Noldi taduhungu.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menjelaskan bahwa Rapat Pleno berjalan tanpa ada keberatan dari pihak Bawaslu maupun dari saksi Parpol. “Penetapan kursi diikuti dengan penetapan calon terpilih. Rapat Pleno secara umum berjalan lancar dan tertib tanpa adanya keberatan dari pihak manapun,” ujar Thomas.

Thomas mengungkapkan saat ini Bawaslu NTT juga masih mengikuti jalannya sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi untuk PHPU anggota DPRD RI dan DPRD Kabupaten. “Kami berharap putusan MK nanti dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada" pungkasnya.

 

Jajaran Bawaslu NTT menghadiri Sidang Panel 1 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA-Bawaslu NTT menyampaikan keterangan hasil pengawasan untuk sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh lima partai Politik di Mahkamah konstitusi, Selasa (16/07/2019). Kelima Parpol tersebut antara lain partai Hanura, PBB, PAN, Gerindra dan Garuda.

Jajaran tim Bawaslu NTT yang hadir yakni Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, anggota Bawaslu NTT yang terdiri dari Baharudin Hamzah, Melpi M. Marpaung dan Noldy Tadu Hungu serta staf Divisi Hukum Marlis Nomleni.

Anggota Bawaslu NTT Melpi M. Marpaung mengatakan dalam keterangan tertulis PHPU yang telah disampaikan sudah dibuat point-point yang difokuskan dengan inti dan dalil-dalil yang dimohonkan.   

“Tidak ada kendala yang dialami dalam penyampaian Keterangan tertulis di MK. Kami sudah mempersiapkan segala bentuk dokumen bukti dan resume sebelum sidang PHPU ini,”ujar mantan anggota Bawaslu Kabupaten Belu ini.

Melpi berharap agar keterangan tertulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim MK dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil nanti. “Selanjutnya kami serahkan kepada Majelis hakim yang memiliki kewenangan dalam memberikan putusan akhir,” pungkasnya.   

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa dan Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menyerahan berkas dugaan tindak pidana pemilu ke penyidik Polda NTT yang diwakili oleh Wadireskrium AKBP Anton Nugroho didampingi penyidik sentra Gakumdu Polda NTT dan Kejaksaan tinggi NTT

KUPANG- Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa dan anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menyerahkan berkas dokumen penanganan dugaan tindak pidana Pemilu ke Polda NTT didampingi oleh penyidik sentra gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan tinggi NTT pada Selasa (09/07/2019).

Sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur turut melakukan penanganan dugaan tindak Pidana Pemilihan Umum 2019. Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menuturkan penyerahan berkas ini sebelumnya telah melalui proses klarifikasi oleh Tim Sentra Gakkumdu NTT.” Proses ini telah ditangani secara profesional oleh seluruh unsur Gakkumdu,” ujarnya.

Menurut Thomas, penyerahan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang. “Semoga proses ini selanjutnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa dan Anggota Bawaslu NTT Melphi M. Marpaung menyerahkan Keterangan PHPU ke MK

KUPANG-Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2019 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu memiliki peran penting sebagai pemberi keterangan tertulis dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

 Peran dan tugas tersebut merupakan wujud akuntabilitas Pengawas Pemilu dalam menjelaskan fakta hasil pengawasan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bawaslu RI menyerahkan keterangan tertulis PHPU kepada Mahkamah Konstitusi (06/07/2019) untuk membantu para Hakim MK dalam memeriksa dan kemudian mengeluarkan putusan.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa mengungkapkan bahwa penyerahan keterangan tertulis ini adalah bentuk tanggung jawab serta komitmen Bawaslu NTT dalam mewujudkan keadilan Pemilu di Provinsi NTT.  

Seiring dengan penguatan kewenangan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Bawaslu  bertugas melakukan penindakan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi, memeriksa dan memutus sengketa proses serta menyampaikan dugaan tindak pidana kepada Sentra Gakkumdu. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran 22 Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini tengah menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah. Upaya ini merupakan komitmen Bawaslu NTT dan Bawaslu Kab/kota dalam mewujudkan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkaitan dengan kasus tindak pidana Pemilu, Bawaslu sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam memutuskan tindak pidana Pemilu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengawas Pemilu serta sarana informasi publik. Berikut akan diuraikan proses penanganan pelanggaran tindak Pidana oleh Bawaslu Kabupaten/kota:

Bawaslu Kabupaten Kupang;

Dengan nomor registrasi 001/TM/PL/19.06/I/2019. Terdakwa atas nama Bernard Paulus Thomas, proses penanganan pelanggaran kini sampai pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/PWS.BLG/19.09/IV/2019. Terdakwa atas nama Ahmadin Alias Din, proses penanganan sampai pada pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung.

Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

 Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.17/IV/2019, terdakwa atas nama Regius Kabut, proses penanganan sampai pada tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang. Dalam kasus ini terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2019.

Bawaslu Kabupaten Manggarai;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019, terdakwa bernama Hendrikus Abot, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

Dengan nomor registrasi 02/LP/PL/KAB/19.15/IV/2019, terdakwa bernama Nikodemus Lalo, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

Dengan nomor registrasi 06/TM/PP-PL/KAB/19.16/IV/2019, terdakwa bernama Frans Nani dan Marselina Bili. Proses penanganan sampai pada proses penyidikan. Dalam kasus ini, pelaku atas nama Marselina Bili berusia 17 tahun 1 bulan saat kejadian sehingga proses hukum terhadap anak-anak tetap mengacu pada UU 11 tahun 2012.

Bawaslu Kota Kupang;

Dengan nomor registrasi 02/TM/PL/Kec.Oebobo/IV/2019, terdakwa atas nama Frengky E Sulla, proses penanganan kini pada tahapan P21 dan menunggu persidangan di pengadilan.

 Bawaslu Kabupaten Ende;

Dengan nomor registrasi 01//PL/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa atas nama Junedin Yunus, proses penanganan kini pada tahapan P21 dan menunggu persidangan di pengadilan. kedua, dengan nomor registrasi 03/LP/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa yakni sebastianus Jerahu, Imelda Maru, Lidya E Lule, Dominikus Dosi, Ignasius O Rua, Lukas Lando, Yustina Imu Marianus Pidhi, Siprianus Y Pedi, Yeremias Buga, Aprianus Weli, proses penanganan sampai pada tahapan P21 dan menungg persidangan di pengadilan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur:

Dengan nomor registrasi 01/RGE/TM/PL/Panwaslucam-LW/19.18/IV/2019, tersangka atas nama Lorens Umbu Lumbu yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua (2) kali di dua TPS yakni TPS 05 Desa Kambata Wudut dan TPS 02 Desa Kambata Wundut. Proses penanganan kini sampai pada tahap penyerahan berkas penyidikan dan perbaikan kepada Penuntut Umum serta penyerahan tersangka. Sidang Putusan akan diadakan pada tanggal 9 Juni 2019.    

Jelang Penetapan, Bawaslu NTT Yakin NTT Aman dan Damai

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi tingkat nasional pada Selasa (21/05/2019) dini hari di Kantor KPU RI, Jakarta. Bangsa Indonesia kini dapat mengetahui hasil dari Pemilu 2019, tak terkecuali masyarakat Nusa Tenggara Timur yang juga berpartisipasi dalam pesta demokrasi 17 April lalu.

Jelang penetapan hasil pemilu banyak timbul kekhawatiran akan terjadinya pergerakan massa di beberapa daerah. Bawaslu provinsi NTT sebagai Pengawas Pemilu mengharapkan agar warga NTT menerima hasil Pemilu demi menjaga suasana damai di Tanah Flobamora.

Menurut anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Bawaslu dan seluruh kalangan masyarakat NTT sudah bersepakat melalui deklarasi Pemilu damai beberapa waktu lalu. “Kami yakin NTT  akan selalu aman, damai dan kondusif dalam bingkai kebersamaan,” jelas Koordinator divisi SDM Bawaslu NTT tersebut.

Baharudin menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu di NTT sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada dan juga sudah tersedia saluran hukum yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak khususnya peserta pemilu.” Siapapun pemimpinnya, Kita bersaudara,” tutupnya.       

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT berfoto bersama jajaran Komisioner Bawaslu RI dan KPU RI setelah Rekapitulasi suara tingkat nasional usai (14/05/2019) di Kantor KPU RI.

Tahapan puncak rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional yang diadakan di Kantor KPU RI (14/05/2019) telah dilalui. Dinamika yang terjadi saat proses rekapitulasi berlangsung tentu sangat beragam. Hal ini menjadi evaluasi agar Pemilu selanjutnya berjalan dengan lebih baik. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan terus mengawal hak pilih rakyat dalam pesta demokrasi.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa juga tak lupa mengapresiasi kinerja Kepala dan seluruh staf sekretariat Bawaslu NTT.“Ucapan terimakasih kepada jajaran Kesekretariatan Bawaslu NTT atas dukungan dan kerjasamanya hingga hasil Pemilu ditetapkan. Setelah ini kita akan bersiap menghadapi tahapan PHPU,” Ujarnya.

Anggota Bawaslu NTT Jemris fointuna mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME dan juga rasa terimakasih kepada jajaran 22 Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah bekerjasama mensukseskan Pemilihan Umum serentak Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, di KPU RI

Sebagai upaya pertanggungjawaban puncak pengawasan tahapan rekapitulasi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat nasonal dan penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta (14/05/2019).

Persiapan Rapat  Pleno Rekapitulasi Suara Nasional

Dalam rangka pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan secara nasional yang akan dijadwalkan hari ini. Bawaslu Provinsi NTT bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat persiapan Pleno Rekapitulasi suara di lantai 4 Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H Thamrin, Jakarta.     

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan rapat ini bertujuan melakukan konsolidasi data jelang rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional di kantor KPU siang hari nanti.  

Martir Demokrasi di Tanah Flobamora

             Duka mendalam datang dari perhelatan pesta demokrasi tahun 2019.Dibalik hiruk pikuk Pemilu serentak kali ini, mata khalayak seolah dipaksa terbuka melihat perjuangan keras serta upaya mensukseskan ajang demokrasi prosedural oleh penyelenggara Pemilu. Sungguh ironi ketika salah satu indikator utama kesuksesan Pemilu ialah penyelenggara, namun kali ini banyak petaka yang mereka alami.

            Selain ratusan anggota KPPS yang meninggal, Panwascam dan Pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawasan sarana kedaulatan rakyat dari jajaran Badan Pengawas Pemilu juga harus meregang nyawa dalam perjalanannya mengawal hak pilih rakyat. Ujian berat tak ada habisnya mesti dilalui Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu. Beban Integritas dan profesionalitas kini seakan tak cukup lagi lantaran  fisik dan mental penyangga kehidupan harus dikorbankan agar Pemilu sebagai kemewahan politik warga negara dapat terwujud. Fenomena ini mengisyaratkan betapa pentingnya penghargaan lebih bagi penyelenggara Pemilu. Sebutan pahlawan demokrasi menjadi tak berarti jikalau hanya cemoohan dan hinaan yang disematkan bagi mereka.

             Pengawas Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tak luput dari tragedi hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Dari data yang dihimpun Bawaslu NTT terdapat 3 Pengawas dari berbagai tingkatan yang meninggal saat tahapan Pemilu berlangsung. Sebanyak 61 orang luka sedang, 21 luka berat dan 7 cacat permanen. Mulai dari kecelakaan saat mengantar dokumen administrasi Pemilu, kelelahan hingga jatuh pingsan dialami lebih banyak oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS. Dinamika pengawasan di lapangan yang sangat beragam menguras stamina dan konsentrasi para pengawas.

             Edikito Santiago dari Belu, Agustinus Pati Roge asal Sumba Barat dan Stefanus Umpur asal Manggarai harus menjadi martir demokrasi agar Pemilu di daerahnya terlaksana dengan penuh integritas. Faktor kelelahan menjadi penyebab utama kematian ketiganya. Alih-alih memperhatikan kondisi fisiknya, mereka justru fokus melakukan pengawasan di masa kampanye hingga ajal menjemput. Waktu dan tenaga dikerahkan teruntuk proses dan tahapan yang tengah berlangsung. Hanya satu yang diinginkan, yakni untuk mampu berpartisipasi menjalankan agenda nasional ini. Tak banyak yang bisa diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan doa tulus dan pujian atas jasanya sebagai pejuang Pemilu.

            Lebih miris ketika jatuhnya korban justru dijadikan bahan perdebatan antar peserta pemilu yang tak mampu menahan ego elektoralnya. Hujan kritik lalu hoaks dan ujaran kebencian diarahkan kepada penyelenggara Pemilu hanya karena dinilai tak becus menjalankan tugasnya sembari melupakan nilai kemanusiaan. Memang bukan hal baru dalam sebuah kontestasi dimana terdapat pihak-pihak yang kerap menyalahkan panitia pelaksana lantaran pihaknya mengalami kerugian yang menyebabkan dirinya gugur atau kalah. Terlebih lagi dalam kompetisi tersebut diwarnai dengan pelanggaran, kecurangan serta manipulasi. Tetapi di kompetisi sekalipun, etika dan moralitas tetap menjadi rujukan utama yang harus dimiliki tidak hanya penyelenggara melainkan peserta hingga penontonnya.

             Berbagai spekulasi muncul dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu,namun kondisi ini jelas memperlihatkan bahwa penyelenggara Pemilu membutuhkan tidak hanya sekedar celaan melainkan wujud apresiasi tinggi dalam banyak hal. Kekuatan fisik yang terbatas semestinya diimbangi dengan penanganan medis yang memadai di TPS maupun pemeriksaan medis secara periodik

            Peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan kita bersama bahwa momentum pemungutan suara di TPS hendaknya dilengkapi tenaga medis guna menanggulangi fenomena ini. Kesejahteraan pengawas secara berjenjang menjadi penting dalam mendorong semangat dan antusiasme kerja. Hal ihwal diatas hanya bermuara pada satu tujuan yakni demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Ketua dan Anggota Bawaslu NTT Lakukan pengawasan Rekapitulasi Tingkat Provinsi

KUPANG-Proses panjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya berakhir (12/05/2019) di Kantor KPU NTT. Tahapan yang berlangsung sejak 7 Mei tersebut berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Berkat pengamanan ketat dari aparat Kepolisian, KPU maupun Bawaslu serta saksi peserta Pemilu dapat menjalankan rekapitulasi tanpa adanya gangguan. Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa mengatakan dinamika saat rekapitulasi berjalan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak.  “Peran saksi peserta pemilu dan dukungan administrasi yang baik dari KPU sehingga semuanya lancar,” jelasnya.

Menurut Ketua Bawaslu, dalam prosesnya banyak catatan yang harus diperhatikan KPU Provinsi NTT yakni terkait perubahan data pemilih seperti DPT,DPTB dan DPK. “Kami berharap agar proses rekapitulasi di tingkat nasional nanti juga berjalan aman tanpa ada kendala berarti,” ungkapnya.   

Bawaslu dan KPU Provinsi NTT mengecek kembali data perolehan suara

Tahapan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara kini tengah berlangsung di tingkat Provinsi. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan melekat pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diselenggarakan di hotel Sahid T-More (08/05/2019).

 
Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengatakan Bawaslu harus memastikan bahwa dokumen hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten harus konsisten ketika rekapitulasi di tingkat Provinsi. “Yang kedua kita harus memastikan bahwa suara yang sudah diberikan oleh rakyat tidak ada satupun yang hilang pada setiap kategori pemilihan,” jelasnya. Baharudin Hamzah mengharapkan agar semua persoalan yang dialami oleh setiap Kabupaten dapat dungkapkan dalam forum ini. “Data-data yang dimiliki oleh Kabupaten harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dibahas pada rapat Pleno ini,” pungkasnya.

Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPLIKASI) mendukung tugas dan kerja Bawaslu Provinsi NTT

KUPANG- Pengawasan partisipatif mutlak diperlukan agar Pemilu yang Luberjurdil dan berintegritas dapat terwujud, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat guna mengawal Pesta demokrasi.

 Adalah pemuda-pemudi NTT yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPLIKASI) yang menyatakan dukungan kepada Bawaslu NTT dalam melakukan tugasnya sebagai salah satu  penyelenggara Pemilu (03/05/2019) di Kantor Bawaslu NTT.

Dalam pernyataannya, APPLIKASI menolak segala bentuk intimidasi terhadap KPU dan Bawaslu  serta mendukung KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan tugas perhitungan  suara secara transparan dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa mengapresiasi dukungan dari APPLIKASI dan berharap dukungan juga diberikan bagi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyampaian LPPDK di Kantor KPU NTT Rabu (01/04/2019)

KUPANG-Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu telah berakhir pada Kamis 2 Mei lalu. LPPDK merupakan tahapan Pemilu yang sangat penting untuk diawasi oleh Bawaslu Provinsi NTT dan seluruh masyarakat.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengungkapkan pengawasan LPPDK sangat krusial lantaran agar masyarakat mengetahui sumber pendanaan kampanye peserta Pemilu. “Bahwasanya ada pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang dalam memberikan sumbangan dana dan  juga terdapat batasan nominal dana kampanye yang digunakan,” ujar Baharudin Hamzah (03/05/2019) di Kantor Bawaslu NTT.

Pembatasan dana dalam LPPDK dimaksudkan guna menjamin kesetaraan antar peserta Pemilu. Dalam kontestasi perlu adanya kesetaraan terkait budget yang diterima. “Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus memastikan agar tahapan laporan dana kampanye ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Situasi pemungutan suara ulang di TPS 002 desa Tendatoto Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo

 KUPANG-Berakhirnya tahapan pemungutan suara ulang (PSU) 27 april lalu ,Bawaslu terus melakukan pengawasan berjenjang pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan serta penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menuturkan pelaksanaan PSU di NTT berjalan lancar dan terkendali. Bawaslu NTT juga melakukan supervisi dan monitoring dalam persiapan dan pelaksanaan PSU di Kabupaten/Kota terkait. “Mulai dari Logistik sampai penghitungan suara dikawal betul oleh pengawas Pemilu,” ujarnya di Kantor Bawaslu NTT (29/04/2019).

Menurut Ketua Bawaslu NTT, selain PSU, proses rekapitulasi di tingkat kecamatan juga tak luput dari pengawasan melekat oleh Panwaslu Kecamatan. “Kami berharap agar proses rekapitulasi di Kecamatan dapat segera rampung agar bisa dilanjutkan di Kabupaten/kota,” paparnya.

Terkait LPPDK, pihaknya juga sudah menghimbau kepada peserta pemilu baik partai politik dan perseorangan agar segera menyerahkan LPPDK sesuai tenggat waktu yang ditentukan.” Bawaslu sudah menyurati peserta pemilu mengenai LPPDK ini guna memastikan penyerahan LPPDK dengan tepat waktu,” pungkasnya.   

 

Anggota DKPP RI Profesor Teguh Prastetyo (Tengah) bersama jajaran pimpinan Bawaslu NTT

 

KUPANG-Suksesnya perhelatan pemilu tidak terlepas dari kredibilitas dan profesionalitas dari penyelenggara Pemilu sebagai aktor penting dalam ajang demokrasi prosedural. Hal tersebut menjadi dasar terselenggaranya diskusi buku Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat karya Profesor Teguh Prasetyo di Kantor Bawaslu NTT (25/04/2019).

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Profesor Teguh Prasetyo, Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani, asisten ahli Fakultas Hukum UKSW Salatiga Jefferson Kameo, pengamat Demokrasi Novi Wahyu dan Dekan Fakultas Hukum UKAW, Kupang Melkianus Ndaomanu.

 

Profesor Teguh mengatakan bahwa Pemilu merupakan proses pergantian pemimpin secara aman, damai namun juga bermartabat. “Dalam mewujudkan pemilu bermartabat diperlukan sosok penyelenggara Pemilu yang memiliki etika,” jelas anggota DKPP RI tersebut.

 

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan upaya menciptakan Pemilu bermartabat bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Selain penyelenggara juga diperlukan pemikiran terkait peserta pemilu yang bermartabat.“Jika penyelenggara, peserta dan masyarakat bermartabat maka Indonesia sebagai negara demokrasi yang bermartabat dapat terwujud,” pungkasnya.

 

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa saat memberikan materi beberapa waktu lalu

KUPANG-Tahapan Pemungutan suara ulang (PSU) 27 April mendatang dan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan yang tengah berjalan menjadi perhatian banyak pihak terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara Pemilu. Berbagai persiapan dilakukan guna menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan saat pelaksanaan PSU dan rekapitulasi suara. Panwaslu Kecamatan diharapkan melakukan pengawasan melekat agar mampu mencegah terjadinya kecurangan saat rekapitulasi.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menghimbau agar penyelenggara Pemilu baik KPU dan Pengawas Pemilu beserta jajarannya memastikan untuk mengawal tahapan PSU agar dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak terjadi persoalan. “PSU diharapkan berjalan lancar aman dan tertib tanpa ada kelalaian baik dari KPPS maupun PTPS,” jelasnya.

Senada dengan Ketua Bawaslu NTT, Koordinator divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menerangkan bahwa Pengawas TPS sudah disiapkan guna mencegah potensi pelanggaran saat PSU. “Bawaslu juga telah memperpanjang masa jabatan PTPS melalui SK (Surat Keputusan) guna melegitimasi jajaran pengawas di TPS,” ujar pria asal Flores Timur tersebut.

Terkait rekapitulasi di Kecamatan, Baharudin menginstruksikan panwascam agar melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi persoalan saat proses rekapitulasi. Diharapkan agar masalah-masalah yang terjadi di TPS sudah selesai di tingkat Kecamatan.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan agar KPU memastikan lebih cermat dalam mempersiapkan PSU. “Pendistribusian C6 dan pembinaan jajaran KPPS harus lebih maksimal agar tidak mengulang kesalahan di hari Pemungutan suara 17 April lalu,” tandasnya. Jemris mengharapkan bahwa ada konsistensi data C1 di setiap jenjang agar tidak terjadi masalah.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa memberikan keterangan kepada awak media

KUPANG-Guna memperkuat tali silaturahmi dan hubungan kemitraan, Bawaslu NTT menggelar Media Ghatering bersama para awak media di kantor Bawaslu NTT (24/04/2019).

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan bahwa media adalah mitra Bawaslu guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. “Di dalam penyelengaraan Pemilu, media diharapkan berperan menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat,” ungkap Jemris.

Pria kelahiran 14 Juni 1974 ini menuturkan, Media ghatering bertujuan untuk melakukan konsolidasi bersama media dalam mengawal proses Pemilu. “Sebagai mitra strategis, media mampu menjaga kualitas Pemilu di NTT menjadi lebih baik,” pungkasnya. 

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa (baju biru) memberikan keterangan saat rapat pelaksanaan PSU

KUPANG-Menindaklanjuti laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU NTT bersama Bawaslu NTT mengadakan rapat bersama (23/04/2019) bertempat di Kantor KPU NTT.

Menurut Ketua KPU NTT Thomas Dohu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait laporan rekapitulasi PSU yang akan diselenggarakan pada 27 April mendatang. “kami akan menyiapkan logistik pemilu yang dibutuhkan agar bisa segera tiba maksimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara ulang,” ujar Thomas.

KPU NTT juga akan melakukan penggantian anggota KPPS yang dinilai bermasalah juga dengan mempertimbangkan biaya yang ada. “Di tingkat kecamatan, PPK dihimbau agar menjaga irama waktu kerja supaya tidak terlalu kelelahan,” paparnya

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menegaskan agar KPU di tingkat Kabupaten harus lebih teliti dan cermat terkait penetapan PSU. “Teman-teman KPU Kabupaten/Kota lebih jeli lagi dalam melakukan penelitian dan pengkajian dalam memutuskan PSU,” ungkap Thomas.

KUPANG-Meski tahapan pemungutan suara 17 April telah usai, Bawaslu NTT tengah bersiap menerima dan menangani berbagai laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

 Diantaranya ialah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di berbagai TPS. Syarat atau kondisi pemungutan suara ulang yang sudah diatur dalam pasal 372 Undang-undang no 7 tahun 2017 serta  pasal 18 Perbawaslu nomor 1 tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu menjadi acuan utama dalam memproses laporan PSU.

Kasubag divisi Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu NTT Djembry Pahwali menuturkan bahwa Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota harus menyiapkan data yang lengkap dan akurat terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di daerahnya masing-masing. “Hal ini disebabkan laporan terkait PSU selanjutnya akan diteruskan ke Bawaslu RI agar bisa segera ditindak lanjuti,” tandasnya.

Kunjungan Mabes Polri dalam rangka monitoring kesiapan sentra Gakkumdu

KUPANG-Sentra Gakkumdu memiliki peran vital dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemilu. Karena itu, unsur-unsur didalamnya yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu  harus saling bersinergis dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Sinergisme tersebut  diwujudkan dalam kunjungan Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Akbp Kurnia Ningsih dari Mabes Polri ke kantor Bawaslu NTT (17/04/2019). Kedatangan tim Mabes Polri tersebut bertujuan melakukan monitoring dan supervisi kesiapan Sentra Gakkumdu Provinsi NTT menghadapi setiap dugaan laporan pelanggaran pidana Pemilu.

Dalam kunjungannya, Kombes Tubagus Ade menanyakan informasi terkait sejauh mana laporan pidana pemilu serta kondisi Gakkumdu di Kabupaten/Kota di NTT. Seluruh anggota Gakkumdu diharapkan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.     

Bawaslu NTT Gelar Monitoring di TPS 09 Kelurahan Oesapa

KUPANG-Babak final perhelatan pesta demokrasi yang dilaksanakan hari ini (17/04/2019) dirayakan oleh seluruh masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu Provinsi NTT melakukan kegiatan monitoring di beberapa TPS dari berbagai kecamatan di kota Kupang.

Warga masyarakat terlihat antusias untuk menggunakan hak pilihnya, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemilih yang datang untuk memilih. Salah satunya TPS 01 Kelurahan Airmata, Kota Kupang. Seusai mencoblos, warga turut mengikuti sekaligus mengawasi proses penghitungan suara. Pengawas TPS 01 Airmata Martha Radja mengatakan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar.

Hal serupa juga terjadi di TPS 13 Kelurahan Oeba, ketika didatangi oleh Bawaslu NTT pukul14.00 WITA, TPS sedang dalam proses penghitungan surat suara calon presiden dan wakil presiden. PTPS Samuel Tunis mengungkapkan sejauh ini belum ada persoalan. “Pengawasan akan terus dilakukan secara maksimal,” jelasnya.

 Kepala sub bagian Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu NTT Djembri Pahwali menuturkan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Fokus pengawasan terletak pada akurasi data pemilih,ketersediaan logistic dan berbagai potensi pelanggaran lainnya,” pungkas Djembri.   

Seluruh pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi NTT gelar Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

Berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI,  Bawaslu NTT menggelar apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang bertempat di Kantor Bawaslu NTT (12/04/2019). Kegiatan ini dalam rangka menyatakan kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

Kegiatan ini diadakan secara serentak oleh seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi maupun kota di Indonesia. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, Apel diikuti oleh seluruh komisioner maupun  pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi NTT. Turut hadir pula pimpinan dan pegawai Bawaslu Kota Kupang pada kegiatan apel tersebut.

Seusai Apel, seluruh pegawai melakukan foto bersama dan mengunggahnya di media sosial resmi Bawaslu NTT.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa (lima dari kiri) bersama jajaran Forkopimda NTT pada rapat Kontigensi tingkat Provinsi

KUPANG-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT serta seluruh stakeholder Pemilu dalam agenda situasi masa persiapan Pemilu serentak tahun 2019 dan isu-isu aktual lainnya di kantor Gubernur NTT (11/4/2019).  

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Benediktus Polo Maing tersebut berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur NTT. Dalam sambutannya, Benediktus mengatakan rapat ini berupaya meninjau persiapan dan kesiapan seluruh pihak jelang Pemilu. “Melalui rapat ini diharapkan agar masing-masing pihak saling menguatkan guna pelaksanaan Pemilu nanti,” ujarnya.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa  mengungkapkan bahwa seluruh jajaran pengawas di setiap tingkatan sudah siap untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu terutama pada puncak hari pemungutan 17 April nanti. “Berbagai bentuk persiapan mulai dari bimtek guna penguatan kapasitas Pengawas juga sudah dilakukan,” ungkap Thomas.

Dia juga menjelaskan bahwa sosialisasi aturan juga kerap dilakukan dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat / LSM dan media dalam rangka pengawasan partisipatif.