Selasa, 30 Januari 2018 09:53

Antisipasi Sengketa Penetapan Calon, Bawaslu NTT gelar Rakor

Ketua Bawaslu NTT Rabu (24/1) membuka kegiatan Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilihan bagi Panwaslu Kab/Kota se- NTT di Hotel T-More Kupang (foto/ryan) Ketua Bawaslu NTT Rabu (24/1) membuka kegiatan Rakor Penyelesaian Sengketa Pemilihan bagi Panwaslu Kab/Kota se- NTT di Hotel T-More Kupang (foto/ryan)

KUPANG-Untuk mengantisipasi adanya sengketa yang diajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah  pasca penetapan pasangan calon Gubernur dan Bupati di 10 kabupeten 12 Pebruari 2018 mendatang, Bawaslu NTT menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa bersama Panwaslu Kabupaten/Kota Se- NTT. Kegiatan Rakor yang digelar di Hotel T-More Kupang itu diikuti Komisioner Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Seretariat dan staf Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dalam sambutannya saat membuka kegiatan  kegiatan rakor penyelesaian sengketa tersebut digelar untuk mempersiapkan jajaran Panwaslu kabupaten/Kota terutama 10 Kabupaten yang sedang menghadapi pemilihan Kepala daerah langsung. Apalagi lanjut Thomas, bukan tidak mungkin pasca pentapan pasangan calon kepala daerah 12 Pebruari mendatang ada gugatan yang diajukan bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan KPU karena tidak memenuhi syarat administrasi.” Tegas Thomas. Karena itu ia berharap seluruh rangkaian kegiatan penyelesaian sengketa sejak materi sampai simulasi persidangan, dan pembuatan putusan harus diikuti dengan baik oleh para peserta. Ditambahkan, sebagai lembaga penegak hukum pemilu, Bawaslu menjadi tempat pencarian keadilan proses pembilu bagi pasangan calon, karena itu perlua penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Sementara itu anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dalam paparan materinya tentang dukungan secretariat dalam proses penyelesaian sengketa menegaskan, dukungan secretariat sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa mulai dari register  perkara, sampai pembacaan putusan diback up staf secretariat, karena itu untuk staf secretariat harus ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya, termasuk anggota Panwaslu “ sebagai majelis musyawarah, kita semua dituntut untuk meningkatkan kapasitas, karena sebagai majelis wajib untuk bersidang, mengajukan pertanyaan, memeriksa pemohon dan termohon, menggali informasi untuk menguatkan putusan, sehingga tidak ada lagi alas an untuk bias atau tidak. Karena bukan tidak mungkin kita berhadapan dengan pengacara pemohon, termohon yang hebat.” Tegas Bahar mengingatkan.

Sedangkan anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dalam materinya tentang pembuatan putusan mengingatkan panwaslu kabupaten/kota untuk mengkaji semua fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan selama persidangan serta kesaksian selama persidangan. Selain itu kajian akademis menjadi penting untuk menguatkan putusan yang akan diambil.” Pesan Jemris.

Kegiatan Rakor Penyelesaian sengketa bagi Panwas Kabupaten/kota tersebut digelar selama dua hari dan diakhiri dengan simulasi musyawarah sampai pembuatan putusan yang dipandu oleh Mikael Feka tim asistensi Bawaslu NTT. (din)    

Baharudin Hamzah,M.Si

Author :

Anggota Bawaslu NTT Kordiv Organisasi dan SDM 

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png1.png4.png7.png8.png6.png
Hari ini32
Minggu ini 1672
Bulan ini7623
Total Kunjungan114786