Baharudin Hamzah,M.Si

Baharudin Hamzah,M.Si

Anggota Bawaslu NTT Kordiv Organisasi dan SDM 


  

KUPANG- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, Bawaslu NTT terus gencar melakukan sosialisasi Pengawasan partisipatif.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Jumat (29/12) digelar Bawaslu NTT di studio TVRI Kupang dengan nara sumber Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dan Anggota KPU NTT Theresia Siti dengan pemandu acara Ina Djara, serta audiens para pimpinan Organisasi kemahasiswaan di Kota Kupang.

Dalam Kegiatan sosialisasi yang mengusung thema Pencalonan dan Pemutahiran Daftar Pemilih itu, ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa menjelaskan, tahapan pencalonan adalah tahapan terpenting dalam proses pemilihan mulai dari syarat pencalonan dan syarat calon. Proses tersebut akan diawasi secara melekat oleh Bawaslu NTT sesuai perintah Undang-Undang. Karena itu Thomas memastikan, kesiapan jajaran Bawaslu NTT dan Panwaslu 10 Kabupaten dalam mengawal proses pendaftaran pasangan calon yang dimulai tanggal 8-10 Januari secara serentak. Sementara itu terkait pemutahiran daftar Pemilih yang selalu menjadi isu panas dalam setiap pemilihan, Thomas menegaskan, KPU dan jajaran sampai ke PPS dan PPDP wajib memastikan bahwa seluruh warga Negara yang memiliki hak, wajib didaftarkan sebagai pemilih. Dan jajaran Bawaslu NTT sampai ke tingkat Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan siap untuk mengawal proses pemutahiran daftar pemilih dengan instrument pengawasan yang telah disiapkan. Thomas mengajak para stakeholder pemilu seperti partai politik utamanya dan seluruh elemen masyarakat NTT agar membantu mengawasi seluruh tahapan pemutahiran daftar pemilih untuk memastikan semua warga Negara yang memiliki hak, terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap. Termasuk pemerintah daerah diharapkan proaktif melakukan perekaman E-KTP bagi warga yang sudah wajib KTP.

Sementara itu anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengatakan, seluruh tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU wajib diawasi oleh Bawaslu provinsi dan Kabupaten/Kota. Terkait pendaftaran Calon menurut Bahar, masa pencalonan termasuk masa yang rentan konflik dan pelanggaran karena itu Bawaslu NTT akan melakukan pengawasan secara maksimal untuk memastikan seluruh dokumen terkait syarat pencalonan dan syarat calon sudah lengkap dan sah. Bawaslu NTT juga terus membangun berkoordinasi dengan partai politik dalam rangka pencegahan pelangaran di seluruh tahapan.

Soal daftar Pemilih menurut Bahar, salah satu organ pengawasan penting ditingkat desa dan kelurahan yang kosong di Bawaslu adalah Pengawas Pemutahiran daftar pemilih. Menurut dia, jika setiap TPS ada pengawas pemutahiran, maka masalah daftar pemilih bisa dieliminir. Selain itu bahar juga menambahkan, untuk pengawasan pemutahiran daftar pemilih, paradigma pengawasan yang akan dikembangkan bukan saja soal rekapan hasil pemutahiran, tetapi pengawasan daftar pemilih by name, by adsress. “kalau selama ini PPL  dan Panwaslu Kabupaten hanya puas lihat  total rekapan saja, sekarang kita harus masuk dengan memeriksa by name dan by address untuk memastikan nama yang tidak double, jenis kelamin dan tidak ada pemilih yang tercecer” tegasnya. Selain itu peran masyarakat dan utamanya partai politik harus maksimal dalam tahapan ini, karena parpol berkepentingan langsung dengan pemilih. Karena dengan mengurus pemilih akan menghasilkan suara, sehingga tahapan penting ini harus melibatkan keaktifan parpol dan tim kampanye.

Sedangkan anggota KPU NTT Theresia Siti dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan KPU NTT dalam proses pendaftaran pasangan calon Gubernur dan pendaftaran pasangan calon 10 Kabupaten yang dilakukan serentak. Selain itu tahapan pemutahiran daftar pemilih juga sudah siap dilaksanakan coklit, karena PPDP telah terbentuk.  Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif itu dihadiri pimpinan ormas kepemudaan dan mahasiswa, mereka berharap mahasiswa diberi peran dalam tahapan pengawasan pemilu.(din)        

  

KUPANG- Satu Pekan menjelang pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten/Kota yang dimulai tanggal 8-10 Januari 2018, Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon bersama Panwaslu 10 Kabupaten di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Nomor 25A Kota Kupang  Selasa (2/1)

KUPANG- Hari  pertama masuk kerja di tahun baru 2018, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani,S.Sos memimpin apel, untuk memastikan seluruh jajaran sekretariat mulai dari Bawaslu NTT sampai ke Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan sudah mulai masuk kerja, sesuai surat edaran. Apel ‘kekuatan’ awal tahun baru itu diikuti para Kepala sub bagian dan staf sekretariat di halaman kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi No.25A. Kupang.

KUPANG- Bawaslu Provinsi NTT Minggu (31/12) melakukan pengawasan langsung Kegiatan Verifikasi Vaktual (Fervak) dua Partai Politik tingkat Provinsi NTT Partai Berkarya dan Partai Garuda. Verfak tersebut terkait Kepengurusan, Kterwakilan Perempuan dan Keberadaan Kantor. Tim Bawaslu NTT  yang mengawasi Verifikasi faktual DPW Partai Berkarya dipimpin anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dan lima orang anggota, sedangkan Tim Bawaslu NTT yang mengawssi ferivikasi Vaktual Partai Garuda dipimpin langsung anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, yang juga Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Sehari sebelumnya, Ketua Bawaslu NTT  Thomas Mauritius Djawa memimpin tim melakukan verifikasi vaktual  perbaikan terhadap Partai Serikat Indonesia (PSI).

Jumat, 29 Desember 2017 13:13

Bawaslu NTT gelar FGD Evaluasi Pilkada 2017

KUPANG- Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT melalui divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Kamis (27/12) menggelar kegiatan Focus Group Discucion (FGD) dalam rangka evauasi kegiatan Pemilihan  Kepala Daerah serentak di tiga Kabupaten di NTT yang digelar tahun 2017 lalu. 

Jumat, 29 Desember 2017 09:55

Ketua Bawaslu Pimpin Apel Pasca Liburan

KUPANG- Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, Kamis (27/12) memimpin apel bersama jajaran sekretariat  Bawaslu NTT sekaligus memastikan seluruh pegawai di jajaran Bawaslu NTT masuk kerja hari pertama pasca Liburan dan cuti Natal tahun 2017. Sesuai Surat Edaran Sekjen Bawaslu RI cuti bersama hanya tanggal 26 Desember 2017, dan tanggal 27 Desember 2017 mulai masuk kerja. Hadir dalam apel kekuatan itu Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani, para Kepala Sub Bagian dan staf dilingkup Bawaslu NTT.

Dalam arahannya Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa mengingatkan, saat ini adalah penghujung tahun anggaran 2017, karena itu dia berharap jajaran kesekretariatan ditingkat Provinsi dan kabupaten/Kota sampai ditingkat Kecamatan mesti menyiapkan semua laporan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran, agar dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap pengelolaan anggaran harus engedpankan aspek akuntabilitas dan transparansi, tepat tempat dan tepat jumlah. selain itu komponen anggaran harus mengikuti program dan kegiatan sehingga tidak menyulitkan pertanggungjawaban. Thomas juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu NTT agar tetap kompak dan menjaga soliditas ketiman untuk mewujudkan kerja-kerja kepengawasan yang lebih profesional dan berintegritas, sehingga hasil pemilu yang diharapkan juga berkualitas dan berintegritas.

Usai apel kekuatan, dilanjutkan dengan rapat bersama jajaran kesekretariatan Bawaslu NTT dalam rangka konsolidasi anggaran Pemilihan di 10 Kabupaten dan satu Pemilihan Gubernur, serta persiapan pertanggungjawaban akhir tahun yang tinggal menghitung hari. (din)      

KUPANG- Bawaslu NTT didaulat menjadi tuan rumah Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilihan serentak tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di Labuan Bajo, Ibukota Manggarai Barat 19-21 Desember 2017 lalu.

Kegiatan  yang dipusatkan di Hotel Jayakarta Pantai Pede itu dibuka oleh Ketua Bawaslu RI Abhan  didampingi Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Ketua Bawaslu Provinsi NTT Thomas Mauritius Djawa sebagai tuan rumah, para Kepala Biro dan Kepala Bagian dilingkup Seretariat Jenderal Bawaslu RI serta Kapolres Manggarai Barat.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pemilihan tempat Labuan Bajo-NTT bukan tanpa alasan. Tapi pilihan tersebut sebagai bentuk dukungan Bawaslu RI terhadap Bawaslu NTT dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan menlaksanakan Pemilihan Kepala daerah serentak di 10 Kabupaten dan satu Provinsi. Selain itu,  dalam rillis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu RI, ada Kabupaten di NTT yang masuk kategori rawan sehingga diperlukan dukungan penuh dari Bawaslu RI sebagai penanggungjawab terakhir seluruh tahapan kegiatan Pengawasan Pemilu.

Lebih lanjut mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu berharap, jajaran pengawas pemilu diseluruh jenjang harus menjaga integritas, karena tantangan pengawasan kedepan jauh lebih berat seiring dengan penambahan kewenangan bawaslu melalui UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu yang memberikan ‘energi’ baru bagi bawaslu terkait penyelesesian sengketa Proses melalui ajudikasi. Ia berharap, kewenangan yang luar biasa itu harus digunakan secara professional dan tidak sewenang-wenang.

Sementara itu Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam arahannya mengatakan, saat ini adalah momentum akhir tahun anggaran, sehingga ia berharap seluruh program, kegiatan dan anggaran yang sudah dilaksanakan agar diadminditrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya saat tiba di Labuan Bajo, Ketua Bawaslu RI dan Sekjen Bawaslu bersama rombongan disambut meriah melalui upacara adat Manu Kapu, sebagai tanda ucapan selamat datang kepada setiap tamu, dilanjutkan pengalungan selendang dan topi khas Manggarai serta pementasan tarian caci.

Kegiatan Rakor diakhiri dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada seluruh Ketua dan Kasek Bawaslu Provinsi se- Indonesia dan Kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca.(din)    

 

  • Kupang – Dalam rangka   mempersiapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017/2018, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Hotel Neo Aston Kupang Kamis (14/12) sampai  Sabtu (16/12).

Kegiatan Rakor tersebut tersebut dihadiri para anggota Komisioner Panwas Kabupaten/Kota divisi SDM dari 22 Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu dan  dibuka oleh Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi  SDM Baharudin Hamzah didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Djani dan Kepala Sub Bagian Umum dan Administrasi Hakim Rohanus.

Dalam sambutannya Baharudin Hamzah mengatakan, tanpa terasa pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota memasuki penghujung tahun anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya kegiatan rakor penyusunan SPJ tersebut dalam rangka memastikan seluruh program dan kegiatan yang sedang, telah dan akan dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran ini wajib disampaikan pertanggungjawabannya secara akuntabel. “ Kegiatan Rakor ini sangat penting, kami Bawaslu NTT ingin memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kegiatan yang sudah dan sedang berjalan ini dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan”.

Lebih lanjut mantan anggota KPU Kota Kupang itu mengatakan, Bawaslu sudah dua tahun terakhir ini menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.  Predikat tersebut mesti dipertahankan, sehingga seluruh jajaran Bawaslu disemua tingkatan diharapkan menyampaikan SPJ tepat waktu, tepat jumlah dan juga tepat tempat.

Bahar juga menambahkan, sebagai pengelola keuangan para Kepala Sekretariat dituntut untuk dua hal penting yakni, menulis apa yang telah dikerjakan, dan mengerjakan apa yang ditulis dalam RKB. “ menulis apa yang dikerjakan dimaknai sebagai  bagian penting dari setiap pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan harus dicatat, sebaliknya mengerjakan apa yang ditulis dimaknai bahwa seluruh program dan kegiatan Panwaslu kabupaten/Kota harus sesuai dengan anggaran yang tertulis atau tercantum  dalam RKB.” Pesan Bahar mengingatkan.

Kegiatan Rakor yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan sejumlah materi tentang Pertanggungjawaban Keuangan para Kepala Sekretariat Kabupaten, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Audit dana Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Tata Cara dan Kebijakan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Review Laporan Keuangan dan Verifikasi SPJ. Sedangkan nara sumber berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang dan Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Djani,S.Sos.(din)       

Halaman 3 dari 4

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png3.png2.png8.png7.png4.png
Hari ini45
Minggu ini 175
Bulan ini3541
Total Kunjungan132874