Rabu, 28 November 2018 18:46

BAWASLU BELU GELAR RAKOR PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Ketua Bawaslu Belu Andreas Parera,S.Fil didampingi Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Maria Gizela Lumis,Sos dan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Agustinus Bau,S.Fil saat Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Aula Hotel Nusantara II Atambua Senin (26/11) (Foto : Bawaslu Belu/Ross) Ketua Bawaslu Belu Andreas Parera,S.Fil didampingi Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Maria Gizela Lumis,Sos dan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Agustinus Bau,S.Fil saat Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Aula Hotel Nusantara II Atambua Senin (26/11) (Foto : Bawaslu Belu/Ross)

Atambua - Bawaslu Belu : Bawaslu Belu menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih bagi  36 orang Anggota Panwaslu Kecamatan serta 12 orang Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belu yang diselenggarakan di Aula Hotel Nusantara II Atambua, Senin (26/11).

Kegiatan Rapat Koordinasi dibuka oleh Ketua Bawaslu Belu Andreas Parera,S.Fil. Dalam sambutannya, Andreas mengatakan Kegiatan ini digelar dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh Anggota Panwascam agar lebih memahami mekanisme Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih  Pemilu Tahun 2019, untuk melakukan pencermatan secara maksimal terhadap Pemilih yang Memenuhi Syarat tapi tidak terdaftar di DPT dan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat tapi terdaftar di DPT. Andreas juga menambahkan, “Kegiatan ini sangat penting dilakukan bersama seluruh Anggota Panwascam se-Kabupaten Belu untuk lebih memahami tugas-tugas pengawasan, walaupun belum ada realisasi anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan ini”.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019. Dalam materinya, Andreas yang juga adalah Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga  Bawaslu Kabupaten Belu, menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Belu sudah ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Kabupaten Belu pada tanggal 13 November 2018, dengan jumlah DPTHP-2 berjumlah : 133.697, Pemilih Baru berjumlah 7.719, Pemilih Potensial Non KTP-E : 785. Namun secara nasional belum ditetapkan karena Bawaslu merasa bahwa masih ada banyak persoalan yang belum tuntas dalam DPT sehingga direkomendasikan untuk melakukan perpanjangan penyempurnaan DPTHP-2 selama 30 hari sesuai Surat Bawaslu RI Nomor S-1991/ K.BAWASLU/ PM.00.00/ XI/ 2018 Perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2.

 “Teman-teman wajib berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk mencoret Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masih terdaftar dalam DPTHP-2, dan mengakomodir Data Pemilih yang Memenuhi Syarat dalam DPTHP-2”, tegasnya

Materi berikutnya dibawakan oleh Maria Gizela Lumis,S.Sos selaku Koordinator Divisi SDM Organsisasi dan Data Informasi dengan materi tentang Tata Kelola Bawaslu. Gizel menjelaskan “Inti dari materi ini adalah untuk membangun dan memperkuat integritas Pengawas Pemilu dalam mengelola lembaga ini, yaitu dengan mengenal jati diri sebagai Pengawas Pemilu, mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu, mengetahui Struktur Organisasi Bawaslu hingga Pengawas TPS, mengetahui tugas, wewenang, dan kewajiban serta memantapkan Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesional (SMP-P). “Pengawas Pemilu wajib memiliki “SIM-P” dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan” harapnya.

Gizel juga menjelaskan tentang Perubahan Status Kelembagaan dari Ad Hoc menjadi Permanen yang disertai dengan beberapa perubahan atau penambahan tugas, kewajiban dan wewenang Anggota Bawaslu yaitu Wewenang untuk menangani hingga memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Materi terakhir dibawakan oleh  Agustinus Bau,S.Fil selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dengan  materi tentang Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Dalam penjelasannya, Agustinus mengatakan : Indeks Kerawanan Pemilu ini bertujuan untuk mengetahui peta kerawanan, mengetahui potensi kerawanan, dan mencegah potensi masalah menjadi masalah. (Ross).

Tie Sudirman S.Sos

Author :

Staf Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png4.png9.png3.png3.png6.png
Hari ini7
Minggu ini 208
Bulan ini3931
Total Kunjungan149336