Sabtu, 02 Desember 2017 11:53

Bawaslu RI luncurkan ‘Tembang Emas’

Ilustrasi Ilustrasi

Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Aplikasi tembang lawas yang dapat diakses melalui situs www.tembanglawas.bawaslu.go.id tersebut bertujuan menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan non keuangan serta merusak citra Bawaslu.

Selain itu Tembang Lawas juga bertujuan untuk memudahkan manajemen penanganan laporan dugaan pelanggaran secara efektif. Tentu aplikasi ini melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga informasi dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya. Tembang Lawas membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari tindakan terlapor dan mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini dan meningkatkan reputasi lembaga (Bawaslu).

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, dengan adanya aplikasi Tembang Lawas ini diharapkan dapat termanfaatkan sebagai alat pengawasan dengan maksimal.

"Sehingga good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) di Bawaslu Betul-Betul terimplementasi dengan baik", ujarnya ketika memberikan sambutan pada Kegiatan Pembukaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Selain diluncurkannya aplikasi Tembang Lawas, Bawaslu juga melakukan penandatanganan Piagam Audit Charter sebagai bentuk komitmen untuk membangun lembaga yang berintegritas dan bebas korupsi dalam mengawal pelaksanaan proses Pemilu.

"Dengan adanya aplikasi Tembang Lawas dan penandatanganan Audit Charter menunjukkan keseriusan jajaran pengawas Pemilu dalam membangun reformasi birokrasi di Bawaslu", pungkasnya.

Peluncuran aplikasi Tembang Lawas disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo, Syarifuddin selaku Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Enardi Sudarmanto (Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP RI, serta Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dan Fritz Edward Siregar.

 

 

 

 

 

donload Juknis KLIK DISINI

Baharudin Hamzah,M.Si

Author :

Anggota Bawaslu NTT Kordiv Organisasi dan SDM 

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

7.png6.png5.png4.png2.png
Hari ini55
Minggu ini 809
Bulan ini2030
Total Kunjungan76542