Rabu, 03 Januari 2018 10:45

Jelang Pendaftaran Calon, Bawaslu NTT Rakor Bersama Panwaslu 10 Kabupaten

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa (tengah) didampngi anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan Baharudin Hamzah saat Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Bupati di 10 Kabupaten yang digelar di ruang rapat Kantor Bawaslu NTT Selasa (2/1).(Foto/Asis)  Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa (tengah) didampngi anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan Baharudin Hamzah saat Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Bupati di 10 Kabupaten yang digelar di ruang rapat Kantor Bawaslu NTT Selasa (2/1).(Foto/Asis)

KUPANG- Satu Pekan menjelang pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten/Kota yang dimulai tanggal 8-10 Januari 2018, Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon bersama Panwaslu 10 Kabupaten di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Nomor 25A Kota Kupang  Selasa (2/1)

Rapat yang dipimpin Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa itu  dihadiri anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna yang juga Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga serta Baharudin Hamzah, yang juga Koordinator divisi  Organisasi dan SDM. Adapun 10 Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2018 adalah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan,  Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Alor, Sikka, Ende, Nagekeo dan Manggarai Timur.

Ketua Bawaslu NTT  Thomas Djawa dalam arahannya menegaskan, tahapan pencalonan kepala daerah merupakan tahapan terpenting dalam sebuah proses pemilihan, sekaligus menjadi momentum penting bagi Pengawas Pemilu untuk melaksanakan tugas pokok pengawasan diseluruh tahapannya. Karena itu dia berharap, dalam melaksanakan tugas pengawasan, Panwaslu Kabupaten wajib memastikan seluruh dokumen baik syarat pencalonan maupun syarat calon wajib ada, lengkap dan sah. Selain itu Panwaslu memastikan proses pendaftara pasangan calon dan penelitian berkas serta penetapannya berlangsung secara transparan.

Sementara itu anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menegaskan, dalam melakukan pengawasan di tahap pendaftaran, jajaran Panwaslu Kabupaten wajib memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan termasuk perlakukan secara adil KPU terhadap seluruh pasangan bakal calon. Jemris juga mengingatkan agar setiap kejadian yang berlangsung selama proses pendaftaran, penelitian berkas dan penetapan pasangan calon wajib dicatat dan didokumentasikan untuk mengantisipasi adanya sengketa yang diajukan bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan KPU Provinsi NTT maupun Kabupaten. Jemris juga mengingatkan Panwaslu di enam Kabupaten yang ada calon perseorangan agar bekerja ekstra, karena ada masa perbaikan dukungan dan verifikasi vaktual hasil perbaikan yang beririsan waktu dengan pencalonan partai Politik serta ada irisan waktu juga dengan tahapan pemilu legislatif  yakni verifikasi keanggotaan partai Politik ditingkat kabupaten/Kota.

Sedangkan anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menekankan pentingnya memahami berbagai regulasi terkait pencalonan, sehingga jajaran Pengawas pemilu ditingkat Kabupaten harus bekerja secara profesioal, karena bukan tidak mungkin banyak ‘godaan’ saat pendaftaran pasangan calon terutama ferivikasi faktual hasil perbaikan bagi calon perseorangan yang waktunya singkat. Karena para peserta pemilu akan mencari keadilan proses Pemilu melalui Bawaslu dan panwaslu Kabupaten/Kota, sehingga seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten wajib memahami regulasi kepemiluan.

 Ia berharap jajaran Panwaslu Kabupaten/kota melaksanakan tugas secara maksimal dengan tetap mengedepankan aspek pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran di setiap tahapan, terutama pada tahapan pendaftaran calon Panwaslu harus memastikan bahwa baik syarat  pencalolan berupa dukungan kursi atau akumulasi suara sah sudah sesuai, dan syarat calon harus menjadi perhatian terutama bakal calon yang memiliki riwayat trkait persoalan hokum, ijazah dan lainnya. Ia berharap seluruh instrument alat kerja pengawasan wajib diisi dan didokumentasikan baik berupa foto atau video.

Bahar juga  menambahkan, rapat kerja teknis persiapan pendaftaran Pasangan calon Gubenur dan Bupati tersebut diinisiasi bersama KPU Provinsi NTT sebagai ikhtiar sekaligus inovasi pengawasan dalam rangka membangun presepsi tentang tahapan dan prosedur pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon. Selain Rakor teknis bersama bawaslu NTT, 10 Panwaslu Kabupaten juga  mengikuti kegiatan Rakornis bersama KPU Provinsi bersama KPU 10 Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala daerah serentak di tahun 2018. (din)     

Baharudin Hamzah,M.Si

Author :

Anggota Bawaslu NTT Kordiv Organisasi dan SDM 

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png4.png1.png8.png4.png6.png
Hari ini28
Minggu ini 972
Bulan ini3015
Total Kunjungan141846