Selasa, 22 Oktober 2019 18:42

Menyongsong Pilkada 2020, Bawaslu NTT Gelar Workshop Eksaminasi UU Pilkada dan Pemilu

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memaparkan materi workshop Eksaminasi Undang Undang Pilkada dan Pemilu di Hotel Swiss Bellin, Kupang,(22/10/19) Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memaparkan materi workshop Eksaminasi Undang Undang Pilkada dan Pemilu di Hotel Swiss Bellin, Kupang,(22/10/19)

KUPANG-Usai Pemilu 2019, Bawaslu kini fokus menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat 2020 mendatang. Salah satu tantangan Bawaslu yakni revisi Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Hal ini disebabkan terdapat beberapa isu krusial dalam UU Pilkada yang mampu melemahkan fungsi dan wewenang Bawaslu.

Atas dasar tersebut, Bawaslu NTT mengadakan Workshop Eksaminasi Undang Undang Pilkada dan Pemilu, Selasa (22/10/2019) di hotel Swiss Belin, Kupang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi sebagai Narasumber, serta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT Thomas Djawa, Jemris Fointuna, Melpi M Marpaung dan Noldi Tadu Hungu. Adapun peserta meliputi perwakilan Partai Politik, LSM dan Mitra Bawaslu Provinsi NTT lainnya.

Anggota Bawaslu Fritz memaparkan beberapa poin masalah menjelang maupun saat penyelenggaraan Pilkada 2020 antara lain fungsi dan wewenang Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam UU Pilkada, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat ad hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat tetap.

Persoalan selanjutnya yakni Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD), Paslon Tunggal, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Netralitas ASN dan logistik. “Terkait NPHD misalnya, ada riak riak bekas pemilu soal NPHD selain itu ketiadaan kepala Daerah juga sering menjadi penyebab terkendalanya NPHD,” kata Fritz..

Menurut Fritz masalah logistik juga harus diantisipasi, khusus di NTT keterlambatan Logistik menjadi kendala utama. “Saat Pemilu lalu, ada logistik yang baru datang saat hari H, dan juga diadakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) karena surat suara tidak ada,” ungkapnya. Namun, Fritz berharap Pilkada 2020 di Provinsi NTT yang diselenggarakan pada 9 Kabupaten di NTT dapat berjalan dengan aman dan lancar.  

       

Silvester Sili Teka, S.IP

Author :

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

2.png7.png0.png0.png9.png8.png
Hari ini308
Minggu ini 644
Bulan ini7863
Total Kunjungan270098