Selasa, 30 Januari 2018 10:33

Pasca Putusan MK Bawaslu NTT awasi Verifikasi Parpol

Tim Bawaslu NTT  Senin (29/1) mengawal kegiatan verifikasi di Kantor DPW PAN NTT Jalan Timor Raya Kota Kupang (foto/solly) Tim Bawaslu NTT Senin (29/1) mengawal kegiatan verifikasi di Kantor DPW PAN NTT Jalan Timor Raya Kota Kupang (foto/solly)

KUPANG- Jajaran Bawaslu NTT telah melakukan  pengawasan melekat kegiatan verifikasi Partai Politik Peserta pemilu Pasca Putusan mahkamah Kostitusi sesuai Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 untuk tingkat provinsi NTT i verifikasi  kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara serta keteperhatikan perempuan 30 persen dan kepemilikan kantor.

Verifikasi hari pertama Minggu (28/1) terhadap  PDIP, Gerindra dan PKB dikoordinir anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna yang juga Koordinator divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga, untuk verifikasi hari kedua senin (29/1) tim PAN dan PPP dikoordinir oleh anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, PKS dan Hanura dikoordinir oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dan tim PBB dan PKPI dikoordinir oleh anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan hari terakhir Selasa (30/1) verifikasi terhadap partai Golkar dikoordinir anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna dan tim.

Selama tahapan verifikasi dtemukan ada parpol yang masih berstatus belum memenuhi syarat karena dokumen ketua dan pengurus yang tidak sesuai antara KTP dan KTA. Di Partai Amanat Nasional, dokumen KTP dan KTA ketua dan sekretaris ditemukan perbedaan angka, sehingga direkomendasikan untuk dperbaiki selama dua hari tanggal 1-2 Pebruari 2018. Selain itu parpol juga diingatkan untuk mengkonsolidasikan tingkat kabupaten dan Kota untuk tahapan verifikasi yang sama, terutama berkaitan dengan verifikasi keanggotaan.

Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah saat verifikasi  mengingatkan partai politik agar terus berkonsolidasi ke tingkat kabupaten terkait dokumen dan keanggotaan yang harus disiapkan. Meskipun syarat verifikasi saat ini lebih mudah, namun tidak kemudian menjadikan partai menganggap remeh. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan, ternyata masih ada dokumen yang tidak memenuhi syarat, Bawaslu akan bersikap sesuai ketentuan perundang-undangan. (din)

Baharudin Hamzah,M.Si

Author :

Anggota Bawaslu NTT Kordiv Organisasi dan SDM 

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Artikel Lainnya

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png3.png2.png8.png7.png0.png
Hari ini41
Minggu ini 171
Bulan ini3537
Total Kunjungan132870