Kupang Bawaslu NTT- Para peserta pemilu tahun 2019 baik partai politik, calon anggota DPD serta tim kampanye calon presiden dan wakil  presiden   di NTT diminta untuk tetap menjaga kedamaian, menghndari politik uang dan politisasi Suku,Agama dan Ras (SARA) dalam setiap aktivitas kampanye selama tujuh bulan kedepan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa saat menyampaikan orasi demokrasi dihadapan ppimpinan Parpol peserta pemilu 2019 tingkat Provinsi NTT dan calon anggota DPD pada acara Deklarasi Kampanye damai Pemilu tahun 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum NTT di pelataran kantor Gubernur NTT Sabtu (22/9).

                Menurut Thomas, masa kampanye hendaknya dimaknai sebagai ajang pendidikan politik bagi rakyat, bukan sekadar meyakinkan pemilh untuk mencoblos di hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang. Karena itu dia berharap, deklarasi kampanye damai, tidak sekadar menjadi momentum politik seremonial tanpa makna, melainkan harus diwujudkan peserta pemilu dalam setiap aktivitas politiknya selama masa kampanye. “ Saya berharap omentum hari ini tidak sekadar sebagai ajang seremonial belaka, tetapi harus terwujud dalam kerja-kerja nyata peserta pemilu dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Hindari politik uang, dan politisasi SARA serta berta hoax, tetapi kampanyekan program dan visi misi partai politik secara bermartabat agar pemilu berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin politik yang berintegritas.” Pinta Thomas.

                Ia juga mengingatkan peserta pemilu agar mentaati semua aturan kampanye yang telah ditetapkan sesuai undang-undang, mulai dari alat peraga kamanye, waktu kampanye, lokasi pemasamgan alat peraga kampanye, tim kampanye serta kampanye media dan rapat umum yang waktunya hanya 21 hari sebelum  hari pemungutan suara.

                Deklarasi kampanye pemilu 2019 damai diawali dengan  jalan santai, dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar kampanye damai oleh peserta pemilu dan calon anggota DPD ,Bawaslu dan KPU NTT serta pelepasan burung merpati ke udara. 

                Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Jemris Fointuna, Melpi Marpaung dan Noldi Taduhungu serta undangan lainnya. (din)          

Published in Berita Bawaslu NTT

 

JAKARTA- Untuk memenuhi syarat jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Ketua Bawaslu RI Abhan, Rabu (25/7) melantik dua perempuan  Melpi Marpaung dan Noldi Tadu Hungu menjadi anggota Bawaslu NTT masa bakti 2018-2023. Dengan  pelantikan tambahan anggota tersebut, maka formasi keanggotaan Bawaslu NTT kini menjadi lengkap yakni, Thomas Mairitius Djawa, Baharudin Hamzah dan Jemris Fointuna, yang sebelumnya dilantik 20 September 2017 lalu ditambah dua anggota baru Melpi Marpaung dan Noldi Taduhungu.

Acara pelantikan digelar di Hotel Sahid Jakarta itu bersamaan dengan anggota bawaslu tambahan dari 25 provinsi lain dan Provinsi Bali yang telah mengakhiri masa jabatan. Turut hadir anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin, Ratna Dewi Petalolo, Rahmat Bagja dan Frits Edward Siregar, Sekjen bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, pimpinan Polri, Kejaksaan agung, ketua dan anggota KPU RI serta undangan lainnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutannya mengatakan, pelantikan anggota bawaslu provinsi  tambahan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Konsolidasi kelembagaan tersebut diharapkan menjadi  faktor yang turut memperkuat  barisan pengawas pemilu dalam mengawal pesta demokrasi pemilu legislative dan priesiden yang tahapanya sedang berproses saat ini.

Abhan berharap anggota Bawaslu provinsi  yang baru dilantik langsung menyesuaikan diri dan bekerja untuk tahapan pengawasan yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan anggota bawaslu Provinsi agar terus menjaga integritas, independensi dan tetap professional dalam menjalankan tugas.

Usai pelantikan dilanjutkan dengan Bimbingan teknis bagi anggota Bawaslu Provinsi yang baru dan dilanjutkan dengan out bond di markas Paspamres Bogor 28-30 Juli mendatang. (din)          

    

Published in Berita Bawaslu NTT

 

 

 

Sabtu 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, cuaca Kota Maumere pagi itu tampak cerah, meski di ufuk timur masih terlihat gerombolan awan putih membelah mentari pagi. Namun dibagian lain yang dominan cakrawala langit biru tampak cerah nan lembut, selembut gemercik ombak yang bergulung kecil di pantai Waigete Maumere pagi itu. Sesekali terdengar suara kicauan burung pantai yang parkir  berjejer di ranting dahan  pohon waru seolah menyapa kami yang antri menunggu giliran naik perahu. Ketenangan dan kedamaian terasa di tepi pantai Waigete selembut gemercik ombak yang bergulung kecil di pantai Waigete Maumere pagi itu.  Perjalanan  kami menuju pulau Kojadoi, sebuah pulau mungill nan terpencil diapit  sebuah pulau besar bersandar persis dibelakang, bercorak bukit-bukit nan hijau. Agenda perjalanan ini telah terjadwal sehari sebelumnya, dalam rangka memastikan seluruh tahapan pengawasan pemilihan dan pemilu di wilayah kepulauan terluar dan terpencil berjalan, sekaligus bersilaturrahmi, mendengar secara langsung ‘aspirasi’ sekaligus memahami suasana kebatinan para pahlawan pengawal  demokrasi di wilayah kepulauan adalah target kami.

Tanpa menunggu lama, sebuah perahu tempel  yang dicarter sudah parkir  melabuhkan sauhnya dipinggir pantai Waigette yang teduh nan biru pertanda alam bersahabat merestui perjalanan kami menuju Pulau Kojadoi yang biasa dikenal masyarakat setempat pulau Koja. Satu persatu kami bergilir naik perahu di bagian depan dan mengambil posisi duduk seimbang kiri dan kanan, sebagai isyarat menjaga keseimbangan perahu agar tidak mudah terombang ambing. Perjalanan menuju ke pulau Kojadoi ditempuh sekitar setengah jam. Meskipun hari masih pagi, namun gulungan ombak sepanjang perjalanan memicu adrenalin, dan tibalah kami di  pelabuhan  Lamalino berhasil menaklukan pulau Kojadoi.

Kami disambut ‘pahlawan demokrasi pulau’ dua orang Pengawas Pemilu Lapangan. Pulau Kojadoi sebuah pulau mungil terpencil yang padat penduduk dengan luas sekitar satu kilometer persegi yang dihuni sekitar 3000 jiwa. Kenapa  terpencil, karena aktivitas kehidupan masyarakat di pulau desa Kojadoi itu tradisional, tak ada moda transportasi laut yang difasilitasi pemerintah daerah, untuk bisa mengakses masuk keluar termasuk ke Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, tak  ada kendaraan roda dua dan roda empat. Akses yang menghubungkan pulau-pulau dan desa sekitarnya praktis menggunakan perahu berbahan bakar minyak dengan harga mahal.

Tak ada jarak antara dermaga dan pemkiman penduduk. Deretan rumah-rumah panggung berdinding bambu  tersusun rapat disepanjang pantai. ditengah-tengah pemukiman penduduk yang konon  nenek moyang mereka berasal dari Wakatobi Sulawesi itu berdiri kokoh sebuah masjid berarsitektur kuno berlantai dua, dibelakang masjid berdiri kokoh sebuah bukit berbatu yang tersusun rapi tampak natural, oleh masyarajat setempat diberi nama bukit purba tangga seribu. Dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit kami akhirnya tiba di rumah kepala desa Kojadoi Hanawi, sayangnya pak kades sedang bertugas ke Kota Maumere. Namun tradisi di pulau ini setiap tamu yang datang ke pulau wajib diterima di rumah kepala desa. Dengan begitu tak perlu membuang waktu,kami  memanfaatkan ruang tamunya sebagai arena rapat dan berkonsolidasi bersama PPL dan panwasam, beristirahat sejenak dan makan siang bersama.

Setelah beristirahat secukupnya sambil berdiskusi lepas, Ketua Panwaslu Kabupaten Sikka  Harun Al Rasyid yang menjadi pemandu rombongan membuka pertemuan kami  dalam suasana penuh keakraban untuk saling berkenalan. Saya tampak terharu melihat  tiga orang Pengawas Pemilu Lapangan yang duduk berderet El Anshary PPL desa Kojadoi, Hardinsah, PPL desa Kojagete dan Sunarti PPL  yang begitu bersemangat menyampaikan persoalan yang dihadapi selama mengawasi tahapan Pemilihan diwilayah kerja mereka masing-masing. “ kami merasa bangga karena mendapat kunjungan dari Bawaslu Provinsi, ini peristiwa langka, yang belum pernah terjadi, kami merasa ada kekuatan baru yang datang menyemangati kami dalam mengawal tugas-tugas kepemiluan ditengah-tengah keterbatasan yang kami miliki .” Ungkap Hardiansah penuh semangat.

 Selain itu  Muhammad Salihun B, anggota Panwas Kecamatan Alok Timur menjelaskan Panwascam Alok Timur wilayah pengawasannya sangat luas dan mencakup tiga desa di kepulauan ini, secara administratif  Panwascam Alok Timur membawahi  Sembilan  desa dan Kelurahan yakni Kelurahan Waioti,  kelurahan Wairotang,  kelurahan Nangameting, Kelurahan Beru, Kelurahan Kota Baru, desa Watugong, desa Lepoliwa dan tiga desa di pulau yakni desa Kojadoi, desa Kojagete, serta desa Perumaan. Desa Kojadoi sendiri unik menurut Solihin karena menjadi satu desa tersendiri di pulau Kojadoi, sedangkan desa Kojagete dan desa Parumaan berada  di pulau besar, sehingga untuk kegiatan pengawasan sering mengganjal karena akses transportasi antar pulau yang selain tak bisa diakses pada musim  angin kencang dan gelombang laut yang tak bersahabat, juga ongkos transportasi laut  yang mahal, tak berbanding lurus dengan hak-hak yang mereka terima, namun bagi mereka menjadi pengawas pemilu adalah panggilan jiwa yang tak boleh berbalik karena kondisi apapun, seperti penggalan syair HD Mengembah, “berpantang membalik haluan pulang

Kesulitan akses untuk mengawal pesta demokrasi diwilayah kepulauan terpecil  tak membuat Salihun, Sunarti, El anshary dan Hardiasah menyerah berbalik badan. Bagi mereka, tugas mengawal demokrasi adalah sebuah kepercayaan yang tidak dapat dijalankan oleh semua orang. Meski terkadang honor terlambat dan tak jarang mereka harus  menebus transportasi dan operasional pakai modal sendiri.  Ketua Panwaslu Kabupaten Sikka Harun Al Rasyid berkisah, saat proses rekruitmen pengawas, ada kesulitan tersendiri mencari figur yang memenuhi syarat di daerah kepulauan. Dan hanya anak pulau lah yang menurut Harun memahami  karaktekistik wilayah dan yang paling penting adalah penguasaan terhadap daerah kepulauan dalam berinteraksi mengawasi pemilu. Karena itu pilihan terhadap panwascam adalah orang-orang yang menghuni pulau.

Konon kabarnya menurut Salihun, pulau Kojadoi ditaklukan pertama sekitar tahun 1940 oleh  nenek moyang mereka dari Buton yang meninggalkan kampung halamannya dari Wakatobi, karena saat itu penjajah Jepang  memaksa warga untuk kerja paksa membangun Jembatan. Sebagai sikap protes atas kekejaman  Jepang itu, nenek moyang mereka kemudian memilih berlayar sampai ke pulau Flores dan melabuhkan sauhnya di pulau Kojadi dan menetap hingga menjadi perkampungan saat ini. Dan saat pertama kali bermukim di pulau itu, nenek moyang mereka membangun masjid  berbahan batang dan pelepah kelapa yang hingga kini dikenal dengan masjid Nurul Iman. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, masyarakat di pulau Kojadoi dilegitimasi oleh pemerintah Kabupaten Sikka secara administratif dalam satu desa yakni desa Kojadoi dengan jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa. Mata pencaharian masyarakat masyarakat di pulau Kojadoi umumnya nelayan tradisional,  dan menjadi petani rumput laut, namun mereka juga memanfaatkan lahan pertanian di pulau besar dengan jarak tempuh sekitar satu kilometer diatas permukaan air laut dengan jembatan batu. 

Selain itu warga setempat juga memanfaatkan momentum konsolidasi demokrasi dengan berpartisipasi secara aktif menjadi pemilih. Salihun berkisah, pada pemilihan kepala desa  tahun 2017 lalu, terdaftar 1.035 pemilih yang masuk dalam salinan daftar pemilih tetap untuk memilih kepala desa. Karena itu ia memprediksi untuk pemilihan kepala daerah serentak 27 Juni mendatang, jumlah pemilih  diperkirakan bertambah, seiring pertambahan usia penduduk desa setempat yang menjadi pemilih pemula. Sementara itu  Sunarty, El Anshary dan Hardiasah  mengaku tidak sulit mengawasi pemilihan di wilayah kepulauan tempat mereka berdomisili, karena umumnya warga setempat mereka kenal dengan baik sehingga sulit untuk dipengaruhi dengan ‘godaan’ politik uang dan Politisasi Sara. Bahkan saat mengawasi Coklit data pemilih, tak ada kesulitan berarti yang mereka hadapi, karena warga setempat  semuanya keluarga, sehingga mudah dideteksi yang mutasi keluar daerah, meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat.” Kami bertekad, pengawasan pemilu diwilayah kepulauan berjalan sukses, tanpa politik uang dan Politisasi Sara”. Selamat berkarya para pengawal demokrasi di Kepulauan. (din)      

 

 

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG- Sebanyak 16  Partai Politik ditingkat Provinsi akhirnya mendaftarkan Bakal pasangan Calonnya ke KPU Provinsi NTT hingga batas akhir Selasa  17 Juli 2018 pukul 24.00 wita. 16 Parpol tersebut adalah Partai Nasdem, Gerindra, PAN, PDIP, Golkar, Perindo, Hanura, PKPI, PKB, Partai Demorat,PKS,PBB, PPP, Partai Garuda dan Partai Berkarya serta PSI.

Kegiatan pendaftaran Bakal caleg partai politik tingkat Provinsi NTT diterima ketua dan anggota KPU Provinsi NTT serta ketua dan anggota Bawaslu NTT serta staf sekretariat masing-masing dengan tim full untuk mengidentifikasi syarat bakal calon yang diajukan untuk delapan daerah pemilihan di NTT, dengan jumlah bakal caleg 65 orang untuk setiap partai politik dan wajib menyertakan keterwakilan perempuan 30 persen.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi syarat calon yang dilakukan KPU NTT sejak tanggal 18 Juli 2018, masih banyak syarat calon yang belum dipenuhi oleh bakal caleg, dan KPU NTT menyampaikan kepada partai politik untuk diselesaikan kelengkapan dokumennya.

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas saat menerima pendaftaran bakal caleg menegaskan, untuk bias diterima pendaftarannya, maka partai politik wajib menyampaikan dokumen seperti Surat keputusan kepengurusan yang harus sesuai dengan yang ada di aplikasi Silon KPU,dokumen pencalonan model B1,B2 yang harus ada dan sah, termasuk pakta integritas soal rekruitmen bakal caleg yang ditandatangani ketua dan sekretaris partai diatas materai. Selain itu tegas Tanty, keterwakilan perempuan 30 persen dan penempatan posisi caleg adalah syarat mutlak, jika ada parpol yang tidak memenuhi syarat 30 persen, maka dokumen pencalonanya dikembalikan untuk dperbaiki selama masa pendaftaran.

Selama masa pendaftaran, Bawaslu NTT mencatat ada kejadian khusus saat pendaftaran bakal caleg yakni dua pengurus berbeda Partai Berkarya yang mengajukan pendaftaran bakal caleg, namun setelah diferivikasi KPU NTT, sesuai SK yang dimiliki KPU NTT partai berkarya yang berhak mengajukan bakal caleg adalah kepengurusan dengan ketua Jhon Kaunang dan Sekretaris Matheus Liu, sehingga kepengurusan yang lainnya dikembalikan dokumen pencalonan dan syarat calon melalui berita acara. (din)   

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG- Berdasarkan hasil seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan yang dilaksanakan bulan Juni 2018 lalu, Bawaslu RI akhirnya menetapkan dua komisioner perempuan  untuk melengkapi jumlah 5 orang sesuai  amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  Dua komisioner perempuan itu adalah Melpi Marpaung yang kini menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Belu Kordinator Divisi SDM dan organisasi. Sedangkan Noldi Tadu Hungu sebelumnya juga adalah anggota Panwaslu Pilkada Kota Kupang tahun 2017.

Pengumuman kelulusan anggota Bawaslu Provinsi NTT tambahan tersebut disampaikan bersamaan dengan  seleksi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bali serta tambahan untuk 26 Provinsi, sesuai pengumuman bernomor  0505/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani Sekretaris jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro.

Anggota bawaslu NTT Koordinator Divisi organisasi dan SDM Baharudin Hamzah menjelaskan, anggota Bawaslu terpilih akan dilantik di Jakarta bersama 25 Provinsi lain dan juga dua provinsi yang mengakhiri masa jabatan yakni Bali dan Sumatera Utara pada tangal 25 Juli 2018 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Selain pelantikan, para komisioner baru tersebut akan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) pengenalan tugas dan Capacity building di markas Paspamres di Bogor.

Usai pelantikan dan Bimtek di  jelas Bahar, komisioner bawaslu Provinsi sudah mulai menjalankan tugas terhitung mulai awal agustus 2018 ini. Dengan penambahan ini menurut Bahar  dapat menjadi energy baru dalam mengawal tahapan pemilu yang saat ini sedang memasuki tahapan krusial seperti pencalonan anggota DPR dan DPRD serta DPD dan pemutahiran daftar Pemilih pemilu legislative dan presiden. (din)  

  

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG, Empat Pasangan Calon Gubernur NTT berkomitmen untuk bertarung secara fair tanpa politik uang dan politisasi SARA dalam hajatan Pemilihan Gubernur NTT  periode 2018-2022. Ikrar sekaligus komitmen bersama itu disampaikan saat membacakan deklarasi Tolak dan lawan Politik Uang dan Sara  yang digelar Bawaslu NTT di Hotel Swiss Berlin Kristal Kupang Rabu (14/2). Kegiatan Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan Sara itu digelar secara  Nasional serentak  di seluruh Indonesia sampai ditingkat Panwaslu Kabupaten/Kota.   

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Bawaslu NTT membentuk empat tim untuk melakukan tugas pengawasan verifikasi hasil perbaikan Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Enam Partai Politik yang diverifikasi perbaikannya adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN, PBB, PDIP dan PKPI.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG – Bawaslu RI melalui Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Jum’at (2/2) melakukan serangkaian uji seleksi calon tim asistensi Bawaslu NTT. Ujian dipusatkan di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Kota Kupang. Sebelumnya Bawaslu RI melakukan seleksi 3 orang calon tim asistensi untuk Bawaslu NTT namun yang lolos hanya satu orang dari kuota 3 orang. Untuk seleksi tahap kedua diikuti tiga orang.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Jajaran Bawaslu NTT telah melakukan  pengawasan melekat kegiatan verifikasi Partai Politik Peserta pemilu Pasca Putusan mahkamah Kostitusi sesuai Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 untuk tingkat provinsi NTT i verifikasi  kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara serta keteperhatikan perempuan 30 persen dan kepemilikan kantor.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG-Untuk mengantisipasi adanya sengketa yang diajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah  pasca penetapan pasangan calon Gubernur dan Bupati di 10 kabupeten 12 Pebruari 2018 mendatang, Bawaslu NTT menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa bersama Panwaslu Kabupaten/Kota Se- NTT. Kegiatan Rakor yang digelar di Hotel T-More Kupang itu diikuti Komisioner Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Seretariat dan staf Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Published in Berita Bawaslu NTT
Halaman 1 dari 4

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png3.png2.png8.png6.png8.png
Hari ini39
Minggu ini 169
Bulan ini3535
Total Kunjungan132868