Baharudin Hamzah,M.Si

Baharudin Hamzah,M.Si

Anggota Bawaslu NTT Kordiv Organisasi dan SDM 

Kamis, 18 Januari 2018 14:28

Tulis Buku, Bawaslu NTT Gelar Rakor

KUPANG- Dalam rangka memantapkan penulisan buku Kiprah Pengawasan dan Kelembagaan, Bawaslu NTT Kamis (17/1) menggelar kegiatan rapat koordinasi bersama nara sumber dan penulis buku, serta staf sekretariat Bawaslu NTT. Kegiatan tersebut adalah rangkaian kegiatan lanjutan yang digelar sebelumnya pada Desember 2017 lalu.

KUPANG- Jajaran Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan termasuk di desa/Kelurahan diminta untuk menjaga integritas dan independensi serta bekerja secara profesional dalam menjalankan setiap tugas pengawasan pemiliu, dan tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis apalagi menjadi tim sukses.

KUPANG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Majelis Pemeriksa Daerah Senin (15/1) menggelar sidang  dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang diadukan  Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat.

Sidang yang digelar di kantor Bawaslu NTT di Jalan Samratulangi  itu dipimpin anggota DKPP Prof. Muhammad didampingi anggota Majelis Daerah Jemris Fointuna dari Bawaslu NTT, Drs. Gasim dari KPU NTT dan Godlif Wewo, SH, MH mewakili unsur tokoh masyarakat. Para teradu adalah ketua KPU manggarai Barat Hironimus Suhardi dan para anggota, sedangkan pengadu Panwaslu manggarai Barat yang diwakili anggota  Frumentius.

Dalam persidangan tersebut diuraikan tentang kronologis pengaduan tersebut berawal saat rekruitmen PPS oleh KPU Manggarai Barat, dalam prose itu ada peserta bernama Nur Kumala Dewi yang sudah dinyatakan lulus dan dilantik menjadi anggota PPS,namun KPU Manggarai Barat kemudian membatalkan keputusannya dan menggantikannya dengan calon yang lain. Atas masalah tersebut pengadu kemudian melaporkan masalah tersebut ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat. Dan hasil kajian Panwaslu Manggarai Barat  menemukan dugaan pelanggaran kode etik sehingga dteruskan ke DKPP. Sidang yang berlangsung sekitar dua ja tersebut berjalan lancar, para pihak baik pengadu maupun teradu diberi kesempatan untuk menjelaskan masalahnya dan menyampaikan bukti-bukti.  Untuk tahun 2018, tercatat sidang pertama DKPP di NTT terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. (din)          

KUPANG- Bawaslu NTT Kamis (11/1) bersama KPU NTT secara bersama meneliti dokumen persyaratan Pencalonan dan syarat bakal pasangan Calon Gubernur NTT periode 2018-2023 yang sudah diterima selama masa pendaftaran. Adapun Bakal Pasangan calon yang mendaftar di KPU NTT dan diterima berjumlah empat pasangan yakni, Pasangan Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si diusung Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, Pasangan Dr. Beny Kabur Harman dan Drs.Beny Litenoni,MH diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, pasangan Marianus Sae,M.AP dan  Ir. Emlia Nomleni yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, serta pasangan Victor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Nae Soi, yang diusung Partai Nasdem, Golkar dan Hanura.

KUPANG-  Pasca Pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur NTT, Rabu (10/1) Keempat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mengikuti rangkaian proses pemeriksaan kesehatan, Psikotes dan pemeriksaan Narkoba di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) NTT di Kupang yang diawasi langsung tim Bawaslu NTT yang dipimpin Ketua Bawaslu NTT.

KUPANG-  Hari pertama Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT Senin (8/1), Bawaslu NTT melakukan pengawasan langsung bersama tim di Kantor KPU NTT  untuk pendaftaran tiga Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023.

KUPANG- Tiga hari menjelang  masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten  di NTT yang dijadwalkan mulai tanggal 08-10 Januari 2018, Partai Politik pengusung dan tim sukses diminta untuk tidak melanggar aturan.

KUPANG- Untuk menyamakan presepsi  terkait pendaftaran Pasangan calon dalam tahapan pencalonan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu NTT Rabu (3/1) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pencalonan bagi anggota KPU dan Panwaslu untuk 10 kabupaten di NTT yang menggelar pemilihan Bupati serentak tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur NTT.


  

KUPANG- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, Bawaslu NTT terus gencar melakukan sosialisasi Pengawasan partisipatif.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Jumat (29/12) digelar Bawaslu NTT di studio TVRI Kupang dengan nara sumber Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, Anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dan Anggota KPU NTT Theresia Siti dengan pemandu acara Ina Djara, serta audiens para pimpinan Organisasi kemahasiswaan di Kota Kupang.

Dalam Kegiatan sosialisasi yang mengusung thema Pencalonan dan Pemutahiran Daftar Pemilih itu, ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa menjelaskan, tahapan pencalonan adalah tahapan terpenting dalam proses pemilihan mulai dari syarat pencalonan dan syarat calon. Proses tersebut akan diawasi secara melekat oleh Bawaslu NTT sesuai perintah Undang-Undang. Karena itu Thomas memastikan, kesiapan jajaran Bawaslu NTT dan Panwaslu 10 Kabupaten dalam mengawal proses pendaftaran pasangan calon yang dimulai tanggal 8-10 Januari secara serentak. Sementara itu terkait pemutahiran daftar Pemilih yang selalu menjadi isu panas dalam setiap pemilihan, Thomas menegaskan, KPU dan jajaran sampai ke PPS dan PPDP wajib memastikan bahwa seluruh warga Negara yang memiliki hak, wajib didaftarkan sebagai pemilih. Dan jajaran Bawaslu NTT sampai ke tingkat Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan siap untuk mengawal proses pemutahiran daftar pemilih dengan instrument pengawasan yang telah disiapkan. Thomas mengajak para stakeholder pemilu seperti partai politik utamanya dan seluruh elemen masyarakat NTT agar membantu mengawasi seluruh tahapan pemutahiran daftar pemilih untuk memastikan semua warga Negara yang memiliki hak, terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap. Termasuk pemerintah daerah diharapkan proaktif melakukan perekaman E-KTP bagi warga yang sudah wajib KTP.

Sementara itu anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah mengatakan, seluruh tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU wajib diawasi oleh Bawaslu provinsi dan Kabupaten/Kota. Terkait pendaftaran Calon menurut Bahar, masa pencalonan termasuk masa yang rentan konflik dan pelanggaran karena itu Bawaslu NTT akan melakukan pengawasan secara maksimal untuk memastikan seluruh dokumen terkait syarat pencalonan dan syarat calon sudah lengkap dan sah. Bawaslu NTT juga terus membangun berkoordinasi dengan partai politik dalam rangka pencegahan pelangaran di seluruh tahapan.

Soal daftar Pemilih menurut Bahar, salah satu organ pengawasan penting ditingkat desa dan kelurahan yang kosong di Bawaslu adalah Pengawas Pemutahiran daftar pemilih. Menurut dia, jika setiap TPS ada pengawas pemutahiran, maka masalah daftar pemilih bisa dieliminir. Selain itu bahar juga menambahkan, untuk pengawasan pemutahiran daftar pemilih, paradigma pengawasan yang akan dikembangkan bukan saja soal rekapan hasil pemutahiran, tetapi pengawasan daftar pemilih by name, by adsress. “kalau selama ini PPL  dan Panwaslu Kabupaten hanya puas lihat  total rekapan saja, sekarang kita harus masuk dengan memeriksa by name dan by address untuk memastikan nama yang tidak double, jenis kelamin dan tidak ada pemilih yang tercecer” tegasnya. Selain itu peran masyarakat dan utamanya partai politik harus maksimal dalam tahapan ini, karena parpol berkepentingan langsung dengan pemilih. Karena dengan mengurus pemilih akan menghasilkan suara, sehingga tahapan penting ini harus melibatkan keaktifan parpol dan tim kampanye.

Sedangkan anggota KPU NTT Theresia Siti dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan KPU NTT dalam proses pendaftaran pasangan calon Gubernur dan pendaftaran pasangan calon 10 Kabupaten yang dilakukan serentak. Selain itu tahapan pemutahiran daftar pemilih juga sudah siap dilaksanakan coklit, karena PPDP telah terbentuk.  Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif itu dihadiri pimpinan ormas kepemudaan dan mahasiswa, mereka berharap mahasiswa diberi peran dalam tahapan pengawasan pemilu.(din)        

  

KUPANG- Satu Pekan menjelang pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten/Kota yang dimulai tanggal 8-10 Januari 2018, Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon bersama Panwaslu 10 Kabupaten di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Nomor 25A Kota Kupang  Selasa (2/1)

Halaman 3 dari 4

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png3.png6.png2.png1.png8.png
Hari ini41
Minggu ini 690
Bulan ini2733
Total Kunjungan136218