Silvester Sili Teka, S.IP

Silvester Sili Teka, S.IP

Bawaslu-Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertempat di kota Padang, Sumatera barat (06-02-2020). JDIH Bawaslu kini terintegrasi dengan JDIH nasional yang mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap infomasi hukum milik Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan JDIH merupakan perintah Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

KUPANG-Perhelatan Pemilu serentak 2019  yang telah usai masih menyisakan beberapa persoalan sebagai bahan evaluasi menyambut Pilkada tahun 2020 mendatang. Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur di Hotel Swiss Bell Kristal, (18/12/19) secara khusus membahas pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan pada Pilkada 2020.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Anggota Bawaslu NTT Melpi M. Marpaung, Akademisi Universitas Nusa Cendana Rudi Rohi sebagai narasumber dan para peserta yang terdiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Jemris Fointuna mengungkapkan beberapa persolan terkait data pemilih antara lain belum adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Petunjuk teknis pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang juga belum di buat, dan belum adanya desain pemutakhiran data pemilih diluar jadwal pemilu.

Karena itu, Jemris mengusulkan beberapa rekomendasi yakni, agar KPU dan Bawaslu segera menyusun regulasi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mempercepat  desain dan teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, mengintegrasikan data penduduk yang memenuhi syarat pemilih dari Dukcapil ke Sidalih KPU secara periodik (setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dua bulanan, triwulan atau per semester), dan adanya sentralisasi pengelolaan data kependudukan melalui pelayanan satu atap yang terpusat.

 

Senin, 30 Desember 2019 16:08

Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020

MALAKA-Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipastif bagi Aparatur Sipil Negara di Hotel Cinta Damai (9/10/12), Kabupaten Malaka.

Pada kegiatan tersebut hadir Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna, Sekretaris Daerah Kab. Malaka Donatus Bere, Wakapolres Kab. Belu I Ketut Setiasa sebagai narasumber. Dan dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Malaka.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan bahwa netralitas ASN dalam Pilkada sudah diatur dalam beberapa regulasi seperti  Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Se Menpan Nomor: B/71/M.Sm.00/2017, Tanggal 27 Desember 2017, Undang Undang No 10 Tahun 2016 , PP 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik, Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 02/Se/2016 Tanggal 5 Oktober 2016.

Di sisi lain, Sekda Kabupaten Malaka Donatus Bere mengungkapkan bahwa Peran ASN selain harus netral dan bebas dari intervensi politik, juga sekaligus perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.

Menurut Donatus, asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan manapun. “ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik,” pungkasnya.

SUMBA BARAT-Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu sasaran pencegahan dan pengawasan Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah. Dalam rangka pencegahan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi ASN di Kabupaten Sumba Barat bertempat di Wisma Manda Elu, Jumat ( 13/12/19).

 Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi NTT Baharudin Hamzah, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Imanuel Mesak Ani, Kasatreskrim Polres Sumba Barat Iptu Jimmy Oktovianus Noke beserta jajaran ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Para peserta yang hadir terdiri dari ASN, Polri dan TNI.

Baharudin Hamzah pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan ASN baik melalui dunia nyata maupun dunia maya masih cukup tinggi. Menurut hasil pengawasan masih banyak ASN yang merangkap menjadi politisi maupun penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan politik.

 Pria yang juga koordinator divisi SDM dan Organisasi Bawaslu NTT tersebut berharap meskipun ada calon petahana, ASN harus tetap bekerja secara professional. “ASN harus taat kepada struktur bukan orang, jangan sampai ASN menggadaikan jabatannya demi kepentingan politik” jelas Bahar

Kegiatan ini sekaligus mengingatkan ASN, bahwa Bawaslu siap mengawasi dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. “Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki jajaran pengawas dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Sumba Barat Imanuel Mesakani. menurut Imanuel, ASN diharapkan mengikuti ketentuan UU tentang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Kode Etik, Peraturan tentang disiplin PNS.

Adapun beberapa larangan bagi ASN yakni menghadiri deklarasi pengurus partai dengan alasan apapun, ikut serta sebagai panitia / pelaksana kampanye, mengikuti kampanye dengan memakai atribut / seragam ASN, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara, menghadiri acara parpol, ASN juga dilarang melakukan kegiatan / perbuatan yang dilakukan untuk menarik masyarakat memilih paslon tertentu.

 

 

 

 

 

NGADA-Jelang Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di 9 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Provinsi NTT mengadakan sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ngada tepatnya di aula Yasukda, Kel Tanalodu, Kec Bajawa Jumat (13/12/19).  kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Melpi Minalria Marpaung, Wakalpores Kabupateng Ngada Kompol Say Nono Yohanes, Asisten 3 Sekda Kabupaten Ngada Iji Maria Albina sebagai narasumber.

Melpi M. Marpaung mengungkapkan bahwa ASN tidak hanya harus netral namun dapat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. “DPT Ngada berjumlah 107.427, Jumlah Kecamatan sebanyak 12 Kecamatan dan Jumlah Panwascam hanya 3 orang setiap Kecamatan. Maka dari itu Bawaslu mengundang semua pihak untuk berasama-sama melakukan pengawasan. Khusus untuk Daerah yang ada calon petahana, kami mengajak ASN untuk Bersama-sama mengawasi,” ungkapnya.

Mantan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu ini menegaskan bahwa selain KPU dan DKPP, Bawaslu adalah bagian dari penyelenggara pemilu menurut undang Undang nomor 7 tahun 2017. “Dalam melakukan strategi pengawasan Bawaslu lebih fokus pada pencegahan pada setiap potensi pelanggaran yang ada,” jelas Melpi.

Ia berharap partisipasi ASN kabupaten Ngada agar tidak terlibat dalam politik praktis. selain Undang Undang Pemilu, regulasi tentang netralitas ASN juga dapat merujuk pada Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

KUPANG-Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peliputan dan Penulisan berita bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Hotel Swiss Bell Krystal, Kupang pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2019. Para peserta terdiri dari koordinator divisi pencegahan, humas Hubal beserta staf teknis dari 22 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kehumasan Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Bimtek tersebut menghadirkan pegiat-pegiat media profesional sebagai pemateri yakni Palce amalo dari Media Indonesia, Martin Bana dari Timex Online, Kristoforus Ngay dari Trans TV serta Ephifonia Nitti dari TVRI Provinsi NTT. Para narasumber tersebut akan memberikan materi seputar penulisan berita, tata kelola website, teknik pengambilan gambar dan teknik pembuatan dubbing.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna menekankan pentingnya peran humas sebagai corong lembaga dalam membangun citra positif Bawaslu di tengah masyarakat. “humas seringkali lebih populer dari pimpinan lembaga, sehingga humas memiliki posisi strategis yang membutuhkan keahlian khusus serta menguasai visi, misi dan program Lembaga,” ujar Jemris.

Syarat-syarat lain yang harus dimiliki humas antara lain dapat menulis berita yang baik, memiliki jaringan dengan pekerja media, menguasai teknologi dan komputer, aktif di media sosial, memiliki jaringan luas di masyarakat, menjadi teman diskusi bagi pejabat humasnya, menguasai public speaking, mengikuti perkembangan berita dan informasi dan mampu bekerja secara tim.

Menurut Jemris, Humas harus berprinsip pada fakta dan menjadi komunikator yang efektif. Ia berharap agar Bawaslu menjadi lembaga yang dipercaya publik melalui peran humas.” Humas kita harus menjadi humas yang humanis bagi masyarakat dan seluruh mitra Bawaslu,” pungkasnya.

  

KUPANG-Tahapan perekrutan Panwas Kecamatan yang tengah berlangsung mengundang minat masyarakat yang cukup besar dari 9 Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh anggota Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur Baharudin Hamzah selaku Koordinator divisi SDM dalam kegiatan bimtek operator aplikasi Socrative dalam rangka pelaksanaan tes bagi peserta seleksi panwascam di kantor Bawaslu Provinsi NTT (06/12/19). 

Baharuddin mengungkapkan bahwa animo masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti tes panwascam, dibuktikan dengan jumlah pelamar yang totalnya mencapai 1.404 pelamar. Tiga kabupaten dengan jumlah pelamar terbanyak yakni Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebanyak 251 orang, Kabupaten Sumba Timur dengan 232 orang dan Kabupaten Manggarai sebanyak 179 orang.  

Menurut Baharudin, seleksi panwascam kali ini berbeda dari sebelumnya karena menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan aplikasi socrative. Penggunaan mekanisme tes online ni membutuhkan kesiapan sumber daya manusia selaku operator dan fasilitas pendukung lainnya seperti jaringan internet, PC/laptop, Gedung dan peralatan lainnya. “Sembilan (9) Kabupaten yang Pilkada saat ini  sudah sangat siap dalam melaksanakan rekrutmen online tersebut,” ujarnya.

Pria kelahiran Flores Timur tersebut meminta agar kelompok kerja (pokja) rekrutmen Panwascam mempedomani regulasi teknis yang ada dalam proses seleksi. Ia juga berharap proses seleksi berlangsung dengan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

KUPANG-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 315-PKE-DKPP/X/2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sidang dilakukan melalui sambungan video antara kantor KPU RI dan kantor KPU Provinsi NTT, Rabu (04/12/2019).

DKPP memeriksa 8 penyelenggara pemilu yakni ketua serta anggota Bawaslu Kabupaten Sikka dan anggota KPU Kabupaten Sikka. Sidang dipimpin oleh Rahmat Bagja selaku ketua majelis dan anggota majelis yang terdiri dari Yosafat Koli (TPD unsur KPU), Jemris Fointuna (TPD unsur Bawaslu) dan Gadrida Rosdiana (TPD unsur masyarakat).

Pihak pengadu bernama Amandus Ratason. Pihak teradu adalah jajaran anggota KPU Kabupaten Sikka yaitu Yohanes Krisostomus Fery selaku teradu I, Elsy Puspasari Kusuma Putri sebagai teradu II, Yuidensia Theresia Hesty sebagai teradu III, Jufri selaku teradu IV. Dan ketua maupun anggota Bawaslu Kabupaten Sikka yakni Harun Al Rasyid selaku teradu V, Aswan Abola selaku teradu VI dan Florita Indah Juang selaku teradu VII.

Sidang dengan pokok aduan dimana teradu diduga mengabaikan prosedur perbaikan dan atau pembetulan saat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Sikka.  Sementara pihak teradu menolak dalil yang diajukan oleh pengadu dan mengatakan pengadu tidak memahami prosedur  perbaikan atau pembetulan saat pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Sikka. 

KUPANG-Dalam Undang Undang Pemilu penanganan tindak pidana Pemilu menjadi ranah Sentra Gakkumdu. Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Gakkumdu mengadakan rapat evaluasi Sentra Gakkumdu Pileg dan Pilpres tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 di Hotel Swiss Bellin Krystal,Kupang (26/11/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa tenggara Timur dan Kepolisian Daerah Provinsi NTT. Pada kegiatan tersebut hadir pula sentra Gakkumdu dari 22 Kabupaten/Kota.

Guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan rapat koordinasi bersama mitra kerja di hotel Aston, Kupang (19/11/2019). Mitra kerja Bawaslu tersebut yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Intelijen Negara di Daerah (BINDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Thomas M. Djawa berharap agar hubungan dengan mitra kerja ini semakin sinergis dan saling berkoordinasi jelang Pilkada 2020 yang diselenggarakan di 9 Kabupaten. “Melalui acara diharapkan ini kita dapat menyatukan pemahaman dalam mensukseskan Pilkada 2020,” ujar Thomas.

Mantan Ketua KPU Ngada ini menjelaskan beberapa kerawanan dalam tahapan Pikada 2020 yang sedang dan akan berlangsung. “Hal penting yang perlu diperhatikan khususnya bagi penyelenggara Pemilihan adalah transparansi dalam pengelolaan informasi khususnya pada tahapan sekarang yakni pemutakhiran data pemilih dan pencalonan,” pungkas Koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu provinsi NTT ini.

Halaman 1 dari 3

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

2.png7.png0.png0.png9.png3.png
Hari ini303
Minggu ini 639
Bulan ini7858
Total Kunjungan270093