Silvester Sili Teka, S.IP

Silvester Sili Teka, S.IP

Penegakan hukum Pemilu merupakan bagian dari tugas Bawaslu sebagai bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan Bawaslu bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota. Berikut merupakan Infografis penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

KUPANG-Bawaslu NTT menghadiri Rapat Pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilu 2019 yang diadakan oleh KPU NTT di Hotel Aston Senin (22/07/2019).

Dalam rapat tersebut dihadiri pula Pimpinan dan saksi Partai Politik. Pimpinan Bawaslu NTT yang hadir antara lain Thomas M. Djawa. Jemris Fointuna, Baharudin hamzah, Melpi Marpaung dan Noldi taduhungu.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menjelaskan bahwa Rapat Pleno berjalan tanpa ada keberatan dari pihak Bawaslu maupun dari saksi Parpol. “Penetapan kursi diikuti dengan penetapan calon terpilih. Rapat Pleno secara umum berjalan lancar dan tertib tanpa adanya keberatan dari pihak manapun,” ujar Thomas.

Thomas mengungkapkan saat ini Bawaslu NTT juga masih mengikuti jalannya sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi untuk PHPU anggota DPRD RI dan DPRD Kabupaten. “Kami berharap putusan MK nanti dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada" pungkasnya.

 

JAKARTA-Bawaslu NTT menyampaikan keterangan hasil pengawasan untuk sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh lima partai Politik di Mahkamah konstitusi, Selasa (16/07/2019). Kelima Parpol tersebut antara lain partai Hanura, PBB, PAN, Gerindra dan Garuda.

Jajaran tim Bawaslu NTT yang hadir yakni Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa, anggota Bawaslu NTT yang terdiri dari Baharudin Hamzah, Melpi M. Marpaung dan Noldy Tadu Hungu serta staf Divisi Hukum Marlis Nomleni.

Anggota Bawaslu NTT Melpi M. Marpaung mengatakan dalam keterangan tertulis PHPU yang telah disampaikan sudah dibuat point-point yang difokuskan dengan inti dan dalil-dalil yang dimohonkan.   

“Tidak ada kendala yang dialami dalam penyampaian Keterangan tertulis di MK. Kami sudah mempersiapkan segala bentuk dokumen bukti dan resume sebelum sidang PHPU ini,”ujar mantan anggota Bawaslu Kabupaten Belu ini.

Melpi berharap agar keterangan tertulis ini dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim MK dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil nanti. “Selanjutnya kami serahkan kepada Majelis hakim yang memiliki kewenangan dalam memberikan putusan akhir,” pungkasnya.   

KUPANG- Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa dan anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah menyerahkan berkas dokumen penanganan dugaan tindak pidana Pemilu ke Polda NTT didampingi oleh penyidik sentra gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan tinggi NTT pada Selasa (09/07/2019).

Sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur turut melakukan penanganan dugaan tindak Pidana Pemilihan Umum 2019. Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menuturkan penyerahan berkas ini sebelumnya telah melalui proses klarifikasi oleh Tim Sentra Gakkumdu NTT.” Proses ini telah ditangani secara profesional oleh seluruh unsur Gakkumdu,” ujarnya.

Menurut Thomas, penyerahan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang. “Semoga proses ini selanjutnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan,” pungkasnya.

KUPANG-Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2019 tentang tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu memiliki peran penting sebagai pemberi keterangan tertulis dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

 Peran dan tugas tersebut merupakan wujud akuntabilitas Pengawas Pemilu dalam menjelaskan fakta hasil pengawasan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bawaslu RI menyerahkan keterangan tertulis PHPU kepada Mahkamah Konstitusi (06/07/2019) untuk membantu para Hakim MK dalam memeriksa dan kemudian mengeluarkan putusan.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa mengungkapkan bahwa penyerahan keterangan tertulis ini adalah bentuk tanggung jawab serta komitmen Bawaslu NTT dalam mewujudkan keadilan Pemilu di Provinsi NTT.  

Seiring dengan penguatan kewenangan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Bawaslu  bertugas melakukan penindakan pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi, memeriksa dan memutus sengketa proses serta menyampaikan dugaan tindak pidana kepada Sentra Gakkumdu. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran 22 Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini tengah menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah. Upaya ini merupakan komitmen Bawaslu NTT dan Bawaslu Kab/kota dalam mewujudkan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkaitan dengan kasus tindak pidana Pemilu, Bawaslu sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam memutuskan tindak pidana Pemilu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengawas Pemilu serta sarana informasi publik. Berikut akan diuraikan proses penanganan pelanggaran tindak Pidana oleh Bawaslu Kabupaten/kota:

Bawaslu Kabupaten Kupang;

Dengan nomor registrasi 001/TM/PL/19.06/I/2019. Terdakwa atas nama Bernard Paulus Thomas, proses penanganan pelanggaran kini sampai pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membagikan barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/PWS.BLG/19.09/IV/2019. Terdakwa atas nama Ahmadin Alias Din, proses penanganan sampai pada pada tahapan eksekusi di tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung.

Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

 Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.17/IV/2019, terdakwa atas nama Regius Kabut, proses penanganan sampai pada tingkat Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung pada masa tenang. Dalam kasus ini terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Rtg tanggal 28 Mei 2019.

Bawaslu Kabupaten Manggarai;

Dengan nomor registrasi laporan 01/LP/PL/Kab/19.08/IV/2019, terdakwa bernama Hendrikus Abot, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

Dengan nomor registrasi 02/LP/PL/KAB/19.15/IV/2019, terdakwa bernama Nikodemus Lalo, proses penanganan kini sampai pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;

Dengan nomor registrasi 06/TM/PP-PL/KAB/19.16/IV/2019, terdakwa bernama Frans Nani dan Marselina Bili. Proses penanganan sampai pada proses penyidikan. Dalam kasus ini, pelaku atas nama Marselina Bili berusia 17 tahun 1 bulan saat kejadian sehingga proses hukum terhadap anak-anak tetap mengacu pada UU 11 tahun 2012.

Bawaslu Kota Kupang;

Dengan nomor registrasi 02/TM/PL/Kec.Oebobo/IV/2019, terdakwa atas nama Frengky E Sulla, proses penanganan kini pada tahapan P21 dan menunggu persidangan di pengadilan.

 Bawaslu Kabupaten Ende;

Dengan nomor registrasi 01//PL/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa atas nama Junedin Yunus, proses penanganan kini pada tahapan P21 dan menunggu persidangan di pengadilan. kedua, dengan nomor registrasi 03/LP/Bawaslu-Ende/315/19.04/IV/2019, terdakwa yakni sebastianus Jerahu, Imelda Maru, Lidya E Lule, Dominikus Dosi, Ignasius O Rua, Lukas Lando, Yustina Imu Marianus Pidhi, Siprianus Y Pedi, Yeremias Buga, Aprianus Weli, proses penanganan sampai pada tahapan P21 dan menungg persidangan di pengadilan.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur:

Dengan nomor registrasi 01/RGE/TM/PL/Panwaslucam-LW/19.18/IV/2019, tersangka atas nama Lorens Umbu Lumbu yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua (2) kali di dua TPS yakni TPS 05 Desa Kambata Wudut dan TPS 02 Desa Kambata Wundut. Proses penanganan kini sampai pada tahap penyerahan berkas penyidikan dan perbaikan kepada Penuntut Umum serta penyerahan tersangka. Sidang Putusan akan diadakan pada tanggal 9 Juni 2019.    

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi tingkat nasional pada Selasa (21/05/2019) dini hari di Kantor KPU RI, Jakarta. Bangsa Indonesia kini dapat mengetahui hasil dari Pemilu 2019, tak terkecuali masyarakat Nusa Tenggara Timur yang juga berpartisipasi dalam pesta demokrasi 17 April lalu.

Jelang penetapan hasil pemilu banyak timbul kekhawatiran akan terjadinya pergerakan massa di beberapa daerah. Bawaslu provinsi NTT sebagai Pengawas Pemilu mengharapkan agar warga NTT menerima hasil Pemilu demi menjaga suasana damai di Tanah Flobamora.

Menurut anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Bawaslu dan seluruh kalangan masyarakat NTT sudah bersepakat melalui deklarasi Pemilu damai beberapa waktu lalu. “Kami yakin NTT  akan selalu aman, damai dan kondusif dalam bingkai kebersamaan,” jelas Koordinator divisi SDM Bawaslu NTT tersebut.

Baharudin menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu di NTT sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada dan juga sudah tersedia saluran hukum yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak khususnya peserta pemilu.” Siapapun pemimpinnya, Kita bersaudara,” tutupnya.       

Tahapan puncak rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional yang diadakan di Kantor KPU RI (14/05/2019) telah dilalui. Dinamika yang terjadi saat proses rekapitulasi berlangsung tentu sangat beragam. Hal ini menjadi evaluasi agar Pemilu selanjutnya berjalan dengan lebih baik. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang akan terus mengawal hak pilih rakyat dalam pesta demokrasi.

Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa juga tak lupa mengapresiasi kinerja Kepala dan seluruh staf sekretariat Bawaslu NTT.“Ucapan terimakasih kepada jajaran Kesekretariatan Bawaslu NTT atas dukungan dan kerjasamanya hingga hasil Pemilu ditetapkan. Setelah ini kita akan bersiap menghadapi tahapan PHPU,” Ujarnya.

Anggota Bawaslu NTT Jemris fointuna mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME dan juga rasa terimakasih kepada jajaran 22 Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah bekerjasama mensukseskan Pemilihan Umum serentak Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai upaya pertanggungjawaban puncak pengawasan tahapan rekapitulasi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat nasonal dan penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta (14/05/2019).

Dalam rangka pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan secara nasional yang akan dijadwalkan hari ini. Bawaslu Provinsi NTT bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat persiapan Pleno Rekapitulasi suara di lantai 4 Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H Thamrin, Jakarta.     

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna menuturkan rapat ini bertujuan melakukan konsolidasi data jelang rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional di kantor KPU siang hari nanti.  

Halaman 1 dari 2

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

2.png2.png7.png7.png3.png9.png
Hari ini100
Minggu ini 530
Bulan ini3862
Total Kunjungan227739