KUPANG BawasluNTT- Menjelang Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu NTT melakukan supervisi  terkait persiapan tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten TTS.

Kegiatan supervisi terkait persiapan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan PSU yang dilakukan Kepala Sekretariat bawaslu NTT Ignasius Jani, dan supervisi Pelantikan, Bimbingan Teknis Pengawas TPS dan PPL, Rapat koordinasi bersama Panwascam 10 Kecamatan yang akan menggelar PSU diakukan anggota Bawaslu NTT Kordinator divisi SDM dan organisasi Baharudin Hamzah dan  Kordinator Divisi Hukum Melpi Marpaung Sabtu (13/10) di SoE.

Supervisi tersebut untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu di kabupaten TTS dalam mengawasi tahapan persiapan mulai dari pengadaan logistik oleh KPU kabupaten, sortir, pengepakan dan droping sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Selain itu Bawaslu NTT dalam kegiatan supervisi tersebut juga melakukan koordinasi bersama KPU Provinsi NTT dan KPU kabupaten TTS terkait persiapan pengadaan, sortir, pengepakan dan droping logistic, rekruitmen panitia adhock, dan daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilih dalam PSU, serta pembukaan kotak untuk pengambilan dokumen pemilih tetap tambahan yang menggunakan KTP elektronik dan pemilih pindahan. Saat ini tahapan PSU terkait logistic sudah selesai pengepakan dan rencana pengiriman logistic ke kecamatan dan desa yang jauh akan dimulai Kamis (18/10). Kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan berlangsung Sabtu (20/10) di 30 Tempat Pemungutan suara di 10 Kecamatan dan Sembilan desa. Sesuai rencana Anggota Bawaslu RI Frits Edward Siregar dan tim dari bawaslu RI juga akan melakukan supervisi pada Pemungutan suara Ulang 30 TPS di kabupaten TTS berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI.  (din) 

 

Published in Berita Bawaslu NTT

 

 

KUPANG BawasluNTT, Dalam rangka menjalin kerja sama untuk meningkatkan partisipasi pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu NTT Rabu (10/10) bersilaturahmi bersama Pimpinan DPRD NTT. Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menyampaikan proficiat kepada Bawaslu NTT yang secara kelembagaan telah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, baik dari aspek sumber daya manusia maupun dari sifat kelembagaan di kabupaten dan Kota yang sudah mulai permanen sejak 15 agustus 2018 lalu.

Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada DPRD NTT yang telah memberikan dukungan anggaran kepada Bawaslu NTT dalam kerja pengawasan pemilihan kepala daerah serentak di NTT tahun 2018, sehingga Pilkada serentak dapat berjalan dengan aman, dan lancar, dan menyisahkan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi untuk 30 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 10 Kecamatan.

Selain itu Thomas juga menyampaikan kesiapan Bawaslu NTT dan jajarannya dalam mengawal pemilu legislatif 2019 yang saat ini sedang memasuki masa kampanye. Thomas berharap DPRD sebagai representasi rakyat dan perwakilan partai politik diharapkan memberikan pendidikan politik yang baik dan mencerahkan kepada masyarakat selama musim kampanye yang berlangsung selama tujuh bulan ini.

Sementara itu Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno meminta Bawaslu NTT dan  jajarannya untuk mengawal proses pemilu ini sesuai aturan, termasuk pemasangan alat peraga kampanye. Anwar mengkritisi aturan teknis yang tidak memberi ruang gerak kepada calon untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat secara luas. “bagaimana partisipasi publik bisa meningkat, kalau calon saja dia tidak kenal, alat peraganya hanya difasilitasi oleh parpol jumlahnya sangat terbatas, sementara diinternal saja persaingan begitu ketat, bagaimana kami bisa bersosialisasi, termasuk lokasi kampanye. Kami sepakat bahwa tempat kampanye yang dilarang UU saja, dan tidak boleh diperluas lagi,” pinta Anwar.

Hal senada juga disampaikan wakil ketua DPRD NTT Yunus Takadewa dan anggota DPRD Emanuel Kofidus, mereka berharap kompetisi ini harus dibuka ruang yang lebar untuk partisipasi publik dan caleg untuk berkampanye. “ Kalau Bawaslu mau tertibkan semua, ruang caleg ada dimana, peserta pemilu memang partai politik, tapi di dalam parpol itu bersaing para caleg, orang lebih memilih caleg daripada partai, tapi kalau caleg tidak diberi akses bagaimana kita mendorong partisipasi publik, sementara publik tidak kenal calon yang mau dipilih.” Kata Yunus.

Selain membahas kampanye, juga masalah Indeks Kerawanan Pemilu dan  masalah pemungutan suara ulang di TTS, pimpinan DPRD NTT berharap proses ini dapat berjaan dengan baik, sukses dan aman. (din)      

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG BawasluNTT, Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2019 yang berlangsung dengan tertib, aman dan damai, serta siap bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu NTT .

         Penegasan tersebut disampaikan Dandrem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa,SE,MM saat menerima kunjungan silaturrahmi jajaran Bawaslu NTT di Markas Korem 161 Wirasakti Kupang Rabu (10/10) petang. Menurut Dandrem Muji, jajaran TNI bersama Polri prinsipnya siap mengamankan proses pemilihan umum tahun 2019 yang saat ini sedang memasuki masa kampanye. Lebih lanjut Muji mengatakan,  NTT memiliki karakteristik wilayah dan topografi kepulauan, meski demikian pihak TNI memastikan tugas pengamanan memback up Polri  akan dilakukan secara maksimal dan sesuai prosedur.

“ Seluruh urusan ini ujungnya bermuara di keamanan, ada masalah di tahapan apapun, ujungnya di keamanan  termasuk pemilu, apalagi masa kampanye yang relatif panjang, kontestasi yang banyak sehingga menimbulkan dinamika dilapangan, dan TNI tidak hanya memantau soal keamanan tetapi masalah yang yang bermuara kepada gangguan keamanan.” Tegas Muji.

                Karena itu ia berharap Bawaslu NTT dan jajaran sebagai pengawas pemilu  bekerja sama dengan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pemetaan aspek-aspek kerawanan di setiap tahapan. “ Kami  berharap Bawaslu dapat bekerja sama membantu kami informasi yang kami minta dan perlukan untuk melakukan analisis kerawanan, karena Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang netral sebagai penyelenggara pemilu, sehingga kami pastikan seluruh informasi yang disampaikan juga kami akan jaga.” Tambah Muji.

                Sementara itu Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas suport TNI dalam pengamanan Pilkada di NTT khususnya di Sumba Barat Daya yang berjalan sukses. Ia berharap kerja sama ini terus dibangun dalam rangka memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, lancar dan aman. Apalagi kata Thomas, Bawaslu memiliki  jaringan organisasi dan sumber daya yang terbatas dan tak seimbang dengan topografi dan luas wilayah pengawasan sehingga dibutuhkan pengawasan partisipatif dari masyarakat termasuk TNI. Thomas juga menyampaikan kesiapan Bawaslu NTT dan Bawaslu TTS dalam mengawal proses pemungutan Suara Ulang di 30 TPS tanggal 20 Oktober 2018 mendatang. 

                Dalam kesempatan tersebut anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna juga memaparkan tentang kesiapan bawaslu NTT dan jajaran sampai ditingkat TPS untuk mengawal pemilu 2019. Jemris juga menjelaskan soal Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dilaunching Bawaslu RI menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi terutama di Kabupaten Flotim. Dengan IKP  lanjut Kordiv Pencegahan dan Hubungan antar lembaga itu, menjadi peringatan dini (early warning)    bagi semua pihak untuk terus menggencarkan pencegahan agar stempel kerawanan itu bisa tidak terbukti diakhir kontestasi pemilu ini. 

                Hadir dalam kunjungan Bawaslu NTT ke Markas Korem 161 Wirasakti Kupang itu anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Noldi Taduhungu, Jemris Fointuna dan Melpi Marpaung serta Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani. Sementara itu Dandrem Muji didampingi Kasrem dan para pejabat dilingkup Korem 161 Wirasakti Kupang. (din)

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG-BawasluNTT  Untuk memastikan pengawasan tahapan pemilu 2019, jajaran Bawaslu NTT Rabu (10/10) bersilaturrahmi dan bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Febrie Adriansyah,SH,MH dan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman. Pertemuan silaturrahmi dan koordinasi itu dipimpin Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Melpi Marpaung, Noldi Taduhungu dan Jemris Fointuna serta di dampingi Kepala Sekretariat bawaslu NTT Ignasius Jani.

                Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kejaksaan tinggi itu, Ketua bawaslu NTT menyampaikan kesiapan Bawaslu NTT dalam mengawal seluruh tahapan pemilu legislatif 2019 di NTT, sekaligus berkaitan dengan eksistensi Sentra Penegakan Hukum  Terpadu (Sentra Gakumdu) yang ada unsur Kejaksaan dan Kepolisian untuk  menjalankan tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan hukum, terutama berkaitan dengan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu.Thomas berharap sinergitas terus terbangun antara Bawaslu NTT dan Kejaksaan tinggi NTT dan kabupaten/Kota dalam tugas-tugas penindakan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Ia berharap dengan mengedepankan pencegahan, koordinasi dan silaturrahmi dengan stakeholder pemilu, penindakan pelanggaran baik administrasi maupun pidana bisa ditekan. Menurut Thomas, kampanye dengan interval waktu yang panjang sangat  berpotensi terjadi pelanggaran termasuk pidana pemilu, karena itu ia berharap dukungan dan kerja sama jajaran kejaksaan dalam wadah sentra Gakumdu terbangun dengan baik, memiliki pemahaman yang sama agar proses penindakan dapat berjalan dengan baik.

                Selain soal kampanye, juga disampaikan terkait Indeks Kerawanan Pemilu2019  hasil penelitian Bawaslu  juga diharapkan menjadi ‘peringatan dini’ untuk semua pihak dengan caranya ,masing-masing melakukan pencegahan agar angka kerawanan itu bisa diminimalisir.

                Sementara  Itu Kepala kejaksaan tinggi NTT Febrie memberikan apresiasi dan menyampaikan dukungan untuk pelaksanaan tugas Bawaslu di sentra Gakumdu terkait sumber daya Jaksa yang udah disiapkan. Karena menurut Febrie, dengan mengedepankan pencegahan angka penindakan pelanggaran harus dapat bisa dicegah sehingga tidak menimbulkan gesekan ditengah masyarakat. Ia juga menyatakan baik Kejaksaan tinggi maupun Kejaksaan negeri di NTT sudah siap mengawal  pemilu dengan menjadi penuntut di Sentra Gakumdu.

Polda NTT siap amankan   

                Selain Kepala kejaksaan Tinggi, Bawaslu NTT juga Rabu (10/10) bersilaturrahmi dan bertemu Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman bersama jajaran Direktur diruang kerjanya. Dalam pertemuan itu Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda NTT dan jajarannya yang telah sukses mengamankan tahapan pilkada 2018 di NTT termasuk Bawaslu di Provinsi dan kabupaten/Kota. Selain itu peran Polda dalam Sentra Gakumdu  pemilihan juga sangat maksimal dan ada dua kasus tindak pidana pemilihan yang dapat diselesaikan sampai ke Pengadilan dan sudah ada putusan inkrah yakni pidana pemilu di Kabupaten Nagekeo  dan Pemalsuan dokumen dukungan di Kabupaten Kupang. Thomas berharap dukungan dan kerja sama tersebut terus ditingkatkan terutama dalam pengamanan dan pengawasan tahapan pemilu 2019 yang saat ini memasuki masa kampanye.

            Disisi lain menurut Thomas, hasil survei Bawaslu RI NTT termasuk  daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, sehingga hasil IKP tersebut diharapkan menjadi data acuan bagi para pihak termasuk polda NTT untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan. Termasuk jajaran Bawaslu di kabupaten dan Kota. Selain itu dibahas juga tentang pengamanan PSU di TTS tanggal 20 Oktober 2018 yang tingkat kerawanan tinggi karena potensi perubahan kemenangan calon bisa berubah.

                Sementara itu Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman dalam kesempatan tersebut mengatakan, jajaran polri termasuk di Polda NTT sudah siap mengamankan pemilu 2019 dan PSU di kabupaten TTS, kesiapan tersebut baik dari sumber daya manusia, juga peralatan pendukung untuk memback up. Menurut Kapolda, pengamanan PSU di TTS tidak hanya dari Polres TTS, tetapi juga dari Polda NTT dan Polres terdekat. Ia memastikan, seluruh tahapan PSU di TTS dalam pengawalan aparat Kepolisian. Termasuk pengaman di kantor Bawaslu dan KPU setempat. Bahkan untuk pemilu 2019 selain pengamanan kantor penyelenggara pemilu, pengamanan juga akan diberlakukan kepada komisioner baik Bawaslu maupun KPU di semua tingkatan, apalagi yang mendapat tekanan dan ancaman. “ kami siap mengamakan pemilu 2019 dan PSU di TTS, bahkan selain kantor, kami juga siap mengamankan penyelenggara pemilu Komisioner Bawaslu dan KPU, jadi kalau ada yang rasa tidak nyaman dan diancam silahkan telepon, kita beri pengamanan. “ tegas Erizman.   Seraya berharap, koordinasi terus dibangun untuk saling berdiskusi tentang tugas dan fungsi masing-masing. (din) 

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG-BawasluNTT  Untuk menyamakan  pemahaman diantara sesama jajaran penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum NTT Selasa (9/10) siang bertandang ke kantor Bawaslu NTT untuk melakukan rapat koordinasi terkait tahapan daftar Pemilih tetap yang saat ini masih dalam pencermatan, tahapan kampanye serta persiapan pemungutan Suara Ulang 30 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa itu dihadiri anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah yang juga Kordiv SDM dan Organisasi, Jemris Fointuna yang juga Kordiv Penceghan dan  Hubungan Antar Lembaga, serta Melpi Marpaung yang juga Kordiv Hukum. Sementara dari KPU Provinsi dipimpin Ketua Maryanti Luturmas Adoe, Anggota Yosafat Koli, Theresia Siti dan Thomas Dohu.

Dalam pertemuan tersebut mengemuka persoalan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan I  yang saat ini sedang dalam pencermatan ditingkat desa kelurahan, pembentukan Posko pengaduan bagi warga yang belum terdaftar atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Pertemuan tersebut disepakati tahapan pencermatan data pemilih tetap dilakukan secara bersama antara KPU dan Bawaslu ditingkat bawah, termasuk melakukan sinkronisasi data hasil validasi secara bersama, sebelum pleno rekapilitasi hasil perbaikan secara berjenjang dilakukan.  KPU Provinsi juga berjanji akan menindaklajuti hasil pertemuan tersebut ke jajaran KPU Kabupaten dan Kota sampai ke desa agar terus membangun koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten dan Kota, Panwascam, Panwaslu desa agar melakukan validasi faktual secara bersama dan memastikan sinkronisasi data sebelum pleno rekapitulasi secara berjenjang sampai ke tingkat Provinsi. Karena pemilih hasil pencermatan itu tergabung dalam empat kategori yakni pemilih yang memiliki KTP elektronik, pemilih yang memiliki surat keterangan (Suket), pemilih yang hanya memiliki Kartu keluarga serta pemilih yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

                Selain membahas pencermatan data pemilih pertemuan tersebut juga membahas soal tahapan kampanye yang sudah memasuki pekan kedua, namun hingga kini belum semua parpol perserta pemilu dancalon DPD mengajukan desain alat peraga. Karena alat peraga sesuai ketentuan UU kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas, hanya difasilitasi oleh KPU dan yang dicetak oleh peserta pemilu yang bersifat tambahan, tetapi desain dan ukuran serta lokasi pemasangan ditentukan oleh KPU. Jika desain, ukuran, jumlah dan lokasi pemasangan tidak sesuai aturan, maka akan disanksi sesuai ketentuan undang-undang  dan menjadi kewenangan Bawaslu di semua tingkatan. Untuk mengantisipasi pengadaan alat peraga yang difasilitasi oleh KPU NTT yang membutuhkan proses panjang, KPU NTT mendahului tambahan yang dicetak oleh peserta pemilu, namun desainnya disampaikan dan ditetapkan oleh KPU NTT melalui surat keputusan. Dan saat ini masih dalam proses pengajuan oleh parpol dan calon anggota DPD.

Persiapan Pemungutan Suara Ulang 

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu dan  KPU NTT membahas persiapan pemungutan suara ulang 30 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabuaten Timor Tengah Selatan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, mulai dari rekruitmen dan bimtek penyelenggara adhock, pengadaan, sortir, pengepakan, dan droping logistik, persiapan Pungut hitung dan rekapitulasi ditingkat kecamatan dan Kabupaten. Bawaslu dan KPU NTT bersepakat untuk melakukan supervisi disluruh tahapan secara bersama. (din)       

Published in Berita Bawaslu NTT

 

 

KUPANG BawasluNTT – seluruh Jajaran  pengawas pemilu baik sekretariat mapun komisioner diminta untuk tetap  menjaga netralitas dan integritas dalam mengawal seluruh tahapan pemilu 2019, terutama dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa  dengan  bekerja  secara profesional.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu NTT Thomas mauritius Djawa saat berintdak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 dilingkup Sekretariat bawaslu NTT Senin (1/10) kemarin.

Thomas mengingatkan, sebagai lembaga independen yang profesional, seluruh jajaran pengawas pemilu dituntut untuk bekerja secara profesional, tidak berpiha dan berlaku adil terhadap semua pihak yang mencari keadilan pemilu di bawaslu. “ saya minta seluruh staf, mulai dari cleaning service, para kasubag,  dan kita semua komisioner agar menjaga dengan baik netralitas, integritas dan tetap profesional dalam mengawal proses pemilu, maupun dalam penanganan pelanggaran dan sengketa, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap semua pihak yang mencari keadilan pemilu di lembaga ini.” Tegas Thomas.

Lebih lanjut dia mengatakan, momentum hari kesaktian pancasila hendaknya tidak dimaknai secara seremonial belaka, tetapi lebih dari itu hendaknya  peringatan  hari kesaktian pancasila  dijadikan sebagai inspirasi  yang mendorong seluruh jajaran pengawas pemilu untuk lebih kompak dan bersatu  dalam  mengawal seluruh tahapan  pemilu dan juga momentum ini menjadi spirit dalam mewarnai tugas-tugas pelayanan publik. “ saya berharap momentum ini tidak sekadar seremonial, tapi harus diwujudkan dalam tugas pelayanan, kekompakan, soliditas dan netralitas, karena kita sedang menghadapi tahapan pemilu 2019 yang penuh dengan dinamika. “ pinta Thomas.

Upacara hari Kesaktian Pancasila dilingkungan Bawaslu NTT kemarin dihadiri seluruh anggota Bawaslu NTT, Baharudin Hamzah, Melpi Marpaung, Noldi Taduhungu dan Jemris Fointuna, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani, para Kepala Sub Bagian serta seluruh staf. Selain di Bawaslu NTT upacara peringatan hari kesaktian Pancasila juga digelar serentak di 22 Kabupaten/Kota se- NTT (din)  

 

 

 

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG BAWASLUNTT – seluruh Jajaran  pengawas pemilu baik sekretariat mapun komisioner diminta untuk tetap  menjaga netralitas dan integritas dalam mengawal seluruh tahapan pemilu 2019, terutama dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa  dengan  bekerja  secara profesional.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu NTT Thomas mauritius Djawa saat berintdak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 dilingkup Sekretariat bawaslu NTT Senin (1/10) kemarin.

Thomas mengingatkan, sebagai lembaga independen yang profesional, seluruh jajaran pengawas pemilu dituntut untuk bekerja secara profesional, tidak berpiha dan berlaku adil terhadap semua pihak yang mencari keadilan pemilu di bawaslu. “ saya minta seluruh staf, mulai dari cleaning service, para kasubag,  dan kita semua komisioner agar menjaga dengan baik netralitas, integritas dan tetap profesional dalam mengawal proses pemilu, maupun dalam penanganan pelanggaran dan sengketa, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap semua pihak yang mencari keadilan pemilu di lembaga ini.” Tegas Thomas.

Lebih lanjut dia mengatakan, momentum hari kesaktian pancasila hendaknya tidak dimaknai secara seremonial belaka, tetapi lebih dari itu hendaknya  peringatan  hari kesaktian pancasila  dijadikan sebagai inspirasi  yang mendorong seluruh jajaran pengawas pemilu untuk lebih kompak dan bersatu  dalam  mengawal seluruh tahapan  pemilu dan juga momentum ini menjadi spirit dalam mewarnai tugas-tugas pelayanan publik. “ saya berharap momentum ini tidak sekadar seremonial, tapi harus diwujudkan dalam tugas pelayanan, kekompakan, soliditas dan netralitas, karena kita sedang menghadapi tahapan pemilu 2019 yang penuh dengan dinamika. “ pinta Thomas.

Upacara hari Kesaktian Pancasila dilingkungan Bawaslu NTT kemarin dihadiri seluruh anggota Bawaslu NTT, Baharudin Hamzah, Melpi Marpaung, Noldi Taduhungu dan Jemris Fointuna, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani, para Kepala Sub Bagian serta seluruh staf. Selain di Bawaslu NTT upacara peringatan hari kesaktian Pancasila juga digelar serentak di 22 Kabupaten/Kota se- NTT (din)  

 

 

 

Published in Berita Bawaslu NTT

 

 

Kupang Bawaslu NTT- Para peserta pemilu tahun 2019 baik partai politik, calon anggota DPD serta tim kampanye calon presiden dan wakil  presiden   di NTT diminta untuk tetap menjaga kedamaian, menghndari politik uang dan politisasi Suku,Agama dan Ras (SARA) dalam setiap aktivitas kampanye selama tujuh bulan kedepan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa saat menyampaikan orasi demokrasi dihadapan ppimpinan Parpol peserta pemilu 2019 tingkat Provinsi NTT dan calon anggota DPD pada acara Deklarasi Kampanye damai Pemilu tahun 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum NTT di pelataran kantor Gubernur NTT Sabtu (22/9).

                Menurut Thomas, masa kampanye hendaknya dimaknai sebagai ajang pendidikan politik bagi rakyat, bukan sekadar meyakinkan pemilh untuk mencoblos di hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang. Karena itu dia berharap, deklarasi kampanye damai, tidak sekadar menjadi momentum politik seremonial tanpa makna, melainkan harus diwujudkan peserta pemilu dalam setiap aktivitas politiknya selama masa kampanye. “ Saya berharap omentum hari ini tidak sekadar sebagai ajang seremonial belaka, tetapi harus terwujud dalam kerja-kerja nyata peserta pemilu dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Hindari politik uang, dan politisasi SARA serta berta hoax, tetapi kampanyekan program dan visi misi partai politik secara bermartabat agar pemilu berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin politik yang berintegritas.” Pinta Thomas.

                Ia juga mengingatkan peserta pemilu agar mentaati semua aturan kampanye yang telah ditetapkan sesuai undang-undang, mulai dari alat peraga kamanye, waktu kampanye, lokasi pemasamgan alat peraga kampanye, tim kampanye serta kampanye media dan rapat umum yang waktunya hanya 21 hari sebelum  hari pemungutan suara.

                Deklarasi kampanye pemilu 2019 damai diawali dengan  jalan santai, dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar kampanye damai oleh peserta pemilu dan calon anggota DPD ,Bawaslu dan KPU NTT serta pelepasan burung merpati ke udara. 

                Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah, Jemris Fointuna, Melpi Marpaung dan Noldi Taduhungu serta undangan lainnya. (din)          

Published in Berita Bawaslu NTT

 

JAKARTA- Untuk memenuhi syarat jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi sesuai amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Ketua Bawaslu RI Abhan, Rabu (25/7) melantik dua perempuan  Melpi Marpaung dan Noldi Tadu Hungu menjadi anggota Bawaslu NTT masa bakti 2018-2023. Dengan  pelantikan tambahan anggota tersebut, maka formasi keanggotaan Bawaslu NTT kini menjadi lengkap yakni, Thomas Mairitius Djawa, Baharudin Hamzah dan Jemris Fointuna, yang sebelumnya dilantik 20 September 2017 lalu ditambah dua anggota baru Melpi Marpaung dan Noldi Taduhungu.

Acara pelantikan digelar di Hotel Sahid Jakarta itu bersamaan dengan anggota bawaslu tambahan dari 25 provinsi lain dan Provinsi Bali yang telah mengakhiri masa jabatan. Turut hadir anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin, Ratna Dewi Petalolo, Rahmat Bagja dan Frits Edward Siregar, Sekjen bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, pimpinan Polri, Kejaksaan agung, ketua dan anggota KPU RI serta undangan lainnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutannya mengatakan, pelantikan anggota bawaslu provinsi  tambahan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Konsolidasi kelembagaan tersebut diharapkan menjadi  faktor yang turut memperkuat  barisan pengawas pemilu dalam mengawal pesta demokrasi pemilu legislative dan priesiden yang tahapanya sedang berproses saat ini.

Abhan berharap anggota Bawaslu provinsi  yang baru dilantik langsung menyesuaikan diri dan bekerja untuk tahapan pengawasan yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan anggota bawaslu Provinsi agar terus menjaga integritas, independensi dan tetap professional dalam menjalankan tugas.

Usai pelantikan dilanjutkan dengan Bimbingan teknis bagi anggota Bawaslu Provinsi yang baru dan dilanjutkan dengan out bond di markas Paspamres Bogor 28-30 Juli mendatang. (din)          

    

Published in Berita Bawaslu NTT
Halaman 1 dari 5

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

1.png3.png6.png2.png2.png1.png
Hari ini44
Minggu ini 693
Bulan ini2736
Total Kunjungan136221