• Kupang – Dalam rangka   mempersiapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017/2018, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Hotel Neo Aston Kupang Kamis (14/12) sampai  Sabtu (16/12).

Kegiatan Rakor tersebut tersebut dihadiri para anggota Komisioner Panwas Kabupaten/Kota divisi SDM dari 22 Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat dan Bendahara Pembantu dan  dibuka oleh Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi  SDM Baharudin Hamzah didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Djani dan Kepala Sub Bagian Umum dan Administrasi Hakim Rohanus.

Dalam sambutannya Baharudin Hamzah mengatakan, tanpa terasa pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota memasuki penghujung tahun anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya kegiatan rakor penyusunan SPJ tersebut dalam rangka memastikan seluruh program dan kegiatan yang sedang, telah dan akan dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran ini wajib disampaikan pertanggungjawabannya secara akuntabel. “ Kegiatan Rakor ini sangat penting, kami Bawaslu NTT ingin memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kegiatan yang sudah dan sedang berjalan ini dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan”.

Lebih lanjut mantan anggota KPU Kota Kupang itu mengatakan, Bawaslu sudah dua tahun terakhir ini menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.  Predikat tersebut mesti dipertahankan, sehingga seluruh jajaran Bawaslu disemua tingkatan diharapkan menyampaikan SPJ tepat waktu, tepat jumlah dan juga tepat tempat.

Bahar juga menambahkan, sebagai pengelola keuangan para Kepala Sekretariat dituntut untuk dua hal penting yakni, menulis apa yang telah dikerjakan, dan mengerjakan apa yang ditulis dalam RKB. “ menulis apa yang dikerjakan dimaknai sebagai  bagian penting dari setiap pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan harus dicatat, sebaliknya mengerjakan apa yang ditulis dimaknai bahwa seluruh program dan kegiatan Panwaslu kabupaten/Kota harus sesuai dengan anggaran yang tertulis atau tercantum  dalam RKB.” Pesan Bahar mengingatkan.

Kegiatan Rakor yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan sejumlah materi tentang Pertanggungjawaban Keuangan para Kepala Sekretariat Kabupaten, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Audit dana Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Tata Cara dan Kebijakan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Review Laporan Keuangan dan Verifikasi SPJ. Sedangkan nara sumber berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang dan Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Djani,S.Sos.(din)       

Published in Berita Bawaslu NTT
Sabtu, 02 Desember 2017 11:53

Bawaslu RI luncurkan ‘Tembang Emas’

Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Aplikasi tembang lawas yang dapat diakses melalui situs www.tembanglawas.bawaslu.go.id tersebut bertujuan menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan non keuangan serta merusak citra Bawaslu.

Published in Berita Bawaslu NTT
Sabtu, 02 Desember 2017 11:54

Bawaslu Luncurkan Aplikasi 'Tembang Lawas'

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI secara resmi meluncurkan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan) di Bawaslu. Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Published in Berita Bawaslu NTT

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 1172 s.d 1173/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2017tanggal 29 November 2017, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro secara resmi melantik sejumlah pejabat struktural di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

Published in Berita Bawaslu NTT
Selasa, 30 Agustus 2016 22:12

Pembinaan Pengelolaan Dana Hibah 2017

"Pengelola Keuangan jangan takut selama berprinsip pada aturan yang berlaku" Demikian kata sambutan dari Kasubag Perbendaharaan Badan Pengawas  Pemilihan Umum Republik Indonesia, Triza Novia pada kegiatan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017, di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang. Selasa (30/8).

Published in Berita Bawaslu NTT

“Semoga para peserta menjadikan apa yang sedang dikerjakan ini sebagai sebuah kebutuhan. Mau itu kehumasan ataupun pelayanan informasi, jadikanlah sebagai kebutuhan. Sering terasa tidak nyaman dan tidak happy tapi kalau bisa dijadikan sebagai kebutuhan maka akan terasa ringan dan happy,” Demikian kata Ketua Bawaslu RI Prof.Muhammad pada penutupan acara Pelatihan Kehumasan bagi staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis (29/7).

Published in Berita Bawaslu NTT

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan  panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Published in Berita Bawaslu NTT

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meski sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak, tujuh daerah masih hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada pada tahun 2015 ini.

Published in Berita Bawaslu NTT

Ketua Bawaslu Muhammad menyinggung soal kaderisasi partai yang mungkin kurang berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan hanya ada calon tunggal dalam Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota. Ketiadaan pasangan calon lebih dari satu ini, membuat KPU memutuskan untuk menunda Pilkada itu hingga 2017.

Published in Berita Bawaslu NTT

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

7.png6.png5.png4.png2.png
Hari ini55
Minggu ini 809
Bulan ini2030
Total Kunjungan76542