KUPANG- Jajaran Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan termasuk di desa/Kelurahan diminta untuk menjaga integritas dan independensi serta bekerja secara profesional dalam menjalankan setiap tugas pengawasan pemiliu, dan tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis apalagi menjadi tim sukses.

Penegasan tersebut disampaikan anggota Bawaslu NTT Baharudin Hamzah dalam arahannya  pada acara pelantikan 51 orang Pengawas Pemilu tingkat kelurahan di Kota Kupang Rabu (17/1) di Hotel Amaris Kupang . Menurut Bahar, kehadiran Pengawas Pemilu desa Kelurahan, semakin melengkapi struktur kelembagaan pengawasan pemilu ditingkat desa dan Kelurahan. Apalagi saat ini proses pemilihan kepala daerah serentak sedang dalam tahapan penting, mulai dari masa pencalonan dan pemutahiran daftar pemilih yang sudah di depan mata. Karena itu Pengawas Pemilu desa/ Kelurahan diingatkan untuk bekerja secara profesional, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang menodai asas pemilu. “ saya ingatkan saudara-saudara yang hari ini dilantik dan mengemban tugas sebagai pengawas pemilu tingkat desa/kelurahan agar bekerja secara professional, jaga integritas dan jangan siang jadi pengawas, malam jadi tim sukses. “tegas Bahar.

Lebih lanjut dikatakan, dalam konteks pengawasan daftar pemilih yang akan dilakukan secara serentak secara nasional 20 Januari mendatang, Bawaslu RI sudah mencanangkan gerakan Awasi Coklit, karena itu dia mengingatkan agar Pengawas Pemilu Lapangan mulai tanggal 20 Januari wajib melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan coklit yang dilakukan PPDP di desa/ kelurahan. “ Awasi dan pastikan, seluruh prosedur terpenuhi, ada 13 elemen-elemen dalam penutahiran daftar pemilih, ada coklit dengan mendatangi rumah penduduk, pastikan semua dilakukan tepat waktu, tepat prosedur, tepat jumlah. dan tak ada warga yang tercecer hak pilihnya karena  tidak di daftar. ” Pesan bahar mengingatkan.

Di penghujung sambutannya Kordiv SDM Bawaslu NTT itu juga berpesan kepada pengawas Pemilu desa/ kelurahan yang baru dilantik agar langsung bekerja, berkordinasi dengan berbagai pihak di kelurahan dan desa, membangun kerja sama dengan stakeholders termasuk meminta partisipasi masyarakat sebagai ikhtiar dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran.

Acara pelantikan Pengawas Pemilu Kelurahan tingkat Kota Kupang yang digelar terpusat itu dihadiri Ketua dan anggota Panwaslu Kota Kupang, ketua dan anggota Panwaslu kecamatan se- Kota Kupang, para camat, para Ketua PPK se- Kota Kupang dan rohaniwan pendamping. Usai pelantikan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pemutahiran daftar pemilih dan tugas-tugas kepengawasan di kelurahan. (din)  

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Majelis Pemeriksa Daerah Senin (15/1) menggelar sidang  dugaan pelanggaran kode etik Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang diadukan  Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat.

Sidang yang digelar di kantor Bawaslu NTT di Jalan Samratulangi  itu dipimpin anggota DKPP Prof. Muhammad didampingi anggota Majelis Daerah Jemris Fointuna dari Bawaslu NTT, Drs. Gasim dari KPU NTT dan Godlif Wewo, SH, MH mewakili unsur tokoh masyarakat. Para teradu adalah ketua KPU manggarai Barat Hironimus Suhardi dan para anggota, sedangkan pengadu Panwaslu manggarai Barat yang diwakili anggota  Frumentius.

Dalam persidangan tersebut diuraikan tentang kronologis pengaduan tersebut berawal saat rekruitmen PPS oleh KPU Manggarai Barat, dalam prose itu ada peserta bernama Nur Kumala Dewi yang sudah dinyatakan lulus dan dilantik menjadi anggota PPS,namun KPU Manggarai Barat kemudian membatalkan keputusannya dan menggantikannya dengan calon yang lain. Atas masalah tersebut pengadu kemudian melaporkan masalah tersebut ke Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat. Dan hasil kajian Panwaslu Manggarai Barat  menemukan dugaan pelanggaran kode etik sehingga dteruskan ke DKPP. Sidang yang berlangsung sekitar dua ja tersebut berjalan lancar, para pihak baik pengadu maupun teradu diberi kesempatan untuk menjelaskan masalahnya dan menyampaikan bukti-bukti.  Untuk tahun 2018, tercatat sidang pertama DKPP di NTT terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. (din)          

Published in Berita Bawaslu NTT

 

KUPANG- Bawaslu NTT Kamis (11/1) bersama KPU NTT secara bersama meneliti dokumen persyaratan Pencalonan dan syarat bakal pasangan Calon Gubernur NTT periode 2018-2023 yang sudah diterima selama masa pendaftaran. Adapun Bakal Pasangan calon yang mendaftar di KPU NTT dan diterima berjumlah empat pasangan yakni, Pasangan Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si diusung Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, Pasangan Dr. Beny Kabur Harman dan Drs.Beny Litenoni,MH diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, pasangan Marianus Sae,M.AP dan  Ir. Emlia Nomleni yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, serta pasangan Victor Bungtilu Laiskodat dan Joseph Nae Soi, yang diusung Partai Nasdem, Golkar dan Hanura.

Kegiatan Penelitian dokumen tersebut dipimpin Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas dan Ketua Pokja Pencalonan Thomas Dohu dan anggota serta staf secretariat, sedangkan dari Bawaslu NTT dihadiri Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa dan anggota Baharudin Hamzah serta staf. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KPU NTT akan menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada tim penghubung pasangan calon untuk dilakukan perbaikan sampai batas akhir tanggal 17 januari 2018.

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas mengatakan, jajaran KPU berikhtiar agar seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan serentak berjalan  professional sesuai aturan dan memenuhi asas-asas pemilu. Karena itu seluruh tahapan termasuk penelitian dokumen pasangan calon KPU melibatkan Bawaslu NTT dan seluruh jajarannya bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan adil.

Sementara itu Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa, memberikan apresiasi kepada KPU NTT yang selalu berkoordinasi untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara transparan dan tidak melanggar aturan.  Thomas melanjutkan, dengan pelaksanaan tahapan yang digelar secara transparan dan sesuai aturan, maka dapat menghindari proses sengketa yang mungkin saja terjadi baik antara sesama peserta pemilihan maupun peserta pemilihan dengan KPU. “ penelitian bersama ini dalam rangka memastikan transparansi dan semua dokumen yang disampaikan harus sesuai aturan, jika dalam masa ini ada yang belum lengkap dokumen syarat calon, maka masih ada  ruang untuk perbaikan. Ini ikhtiar pencegahan bersama. ” tegas Thomas. (din) (Foto/ ryan)    

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG-  Pasca Pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur NTT, Rabu (10/1) Keempat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mengikuti rangkaian proses pemeriksaan kesehatan, Psikotes dan pemeriksaan Narkoba di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) NTT di Kupang yang diawasi langsung tim Bawaslu NTT yang dipimpin Ketua Bawaslu NTT.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG-  Hari pertama Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT Senin (8/1), Bawaslu NTT melakukan pengawasan langsung bersama tim di Kantor KPU NTT  untuk pendaftaran tiga Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Tiga hari menjelang  masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten  di NTT yang dijadwalkan mulai tanggal 08-10 Januari 2018, Partai Politik pengusung dan tim sukses diminta untuk tidak melanggar aturan.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Untuk menyamakan presepsi  terkait pendaftaran Pasangan calon dalam tahapan pencalonan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu NTT Rabu (3/1) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pencalonan bagi anggota KPU dan Panwaslu untuk 10 kabupaten di NTT yang menggelar pemilihan Bupati serentak tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur NTT.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019, Bawaslu NTT terus gencar melakukan sosialisasi Pengawasan partisipatif.

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Satu Pekan menjelang pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten/Kota yang dimulai tanggal 8-10 Januari 2018, Bawaslu Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon bersama Panwaslu 10 Kabupaten di Kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi Nomor 25A Kota Kupang  Selasa (2/1)

Published in Berita Bawaslu NTT

KUPANG- Hari  pertama masuk kerja di tahun baru 2018, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT Ignasius Jani,S.Sos memimpin apel, untuk memastikan seluruh jajaran sekretariat mulai dari Bawaslu NTT sampai ke Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan sudah mulai masuk kerja, sesuai surat edaran. Apel ‘kekuatan’ awal tahun baru itu diikuti para Kepala sub bagian dan staf sekretariat di halaman kantor Bawaslu NTT Jalan Samratulangi No.25A. Kupang.

Published in Berita Bawaslu NTT
Halaman 1 dari 3

Hubungi Kami

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Sam Ratulangi No.25a
Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur

Phone : (0380) 8430092

Website : bawaslu-ntt.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Statistik Kunjungan

8.png0.png9.png4.png4.png
Hari ini72
Minggu ini 401
Bulan ini2420
Total Kunjungan80944